HENTIKAN UTANG LUAR NEGERI

Pemerintah Indonesia benar-benar terlilit utang. Bayangkan, utang pemerintah kini sekitar Rp. 1.280 trilyun. Itu terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp. 640 trilyun atau sekitar 80 milyar diolar AS dan utang dalam negeri sebesar Rp. 640,10 trilyun. Menurut Ketua Debt Management Unit Departemen Keuangan Dr. A Fuad Rahmany, total utang pemerintah tersebut 10 % lebih besar dari pada perkiraan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun anggaran 2000 (Kompas, 23/10/2000).

Yang menarik, utang dalam negeri yang lebih besar dari utang luar negeri pemerintah tersebut dicapai dalam tempo yang singkat, yakni setelah krisis moneter tiga tahun terakhir. Yakni, ketika pemerintah mengeluarkan obligasi dalam bentuk rupiah untuk menyelamatkan krisis perbankan berupa Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp. 218, 3 trilyun dan untuk rekapitalisasi perbankan sebesar Rp. 411,8 trilyun. Perbankan yang diselamatkan itu bermasalah lantaran ulah konglomerat swasta yang juga membikin ulah dengan punya utang luar negeri sebesar sekitar 64 milyar dolar AS!

Sementara itu pula, catatan utang luar negeri pemerintah -disamping utang luar negeri swasta yang gila-gilaan itu-ternyata cenderung terus naik. Bahkan utang luar negeri itu tampak sia-sia. Sebab, sebagian besar utang luar negeri yang diambil setiap tahun, adalah untuk kembali membayar cicilan utang ditambah bunga. Sebagai contoh, dari utang luar negeri yang diberikan oleh negara-negara CGI (Consultative Group on Indonesia) untuk tahun anggara 2001 sebesar 5,3 milyar dolar AS, sebesar 4,836 dolarnya adalah akan dipakai untuk menutup defisit anggaran, yakni akan dialirkan keluar negeri lagi. Sisanya, sekitar 530 juta dolar akan diterima dalam bentuk hibah, bantuan teknis, dan dukungan untuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Bantuan hibah yang berasal dari Jepang itu diberikan dengan syarat semua keperluan diimpor dari Jepang, demikian pula tenaga kerjanya (lihat Analisis Dawam Rahardjo, Utang Luar Negeri Rahmat atau Bencana?, Republika, 23/10/2000).

Praktis, pemerintah hanya otak-atik angka dan hasilnya setiap tahun utang luar negeri bertambah banyak. Dan penyelesaian konvensional yang dilakukan oleh pemerintah adalah jual aset-aset BUMN dan tingkatkan pendapatan pajak pemerintah untuk bayar utang dan utang lagi untuk bayar utang (refinancing). Mau apa lagi?

Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi situasi seperti ini? Tulisan ini mencoba menjawabnya dengan perspektif Islam.

Hentikan Utang Baru

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menghentikan utang luar negeri yang baru. Langkah ini harus dilakukan dan harus didukung oleh komitmen seluruh rakyat untuk siap menanggung resikonya, berupa reaksi luar negeri, khususnya negara-negera pemberi utang maupun lembaga-lembaga bisnis pemberi utang seperti Bank Dunia dan IMF yang tentu akan kehilangan lahan bisnisnya Sebab, lembaga-lembaga rentenir itu di negerinya sendiri tak mendapat riba sepeser pun akibat besarnya dana yang tersimpan, bahkan di Swiss justru akan dikenakan jasa administrasi penyimpanan uang di Bank (lihat Analisis Ekonomi Kwik Kian Gie, Kompas, 23/10/2000).

Kenapa, harus dihentikan? Jelas untuk menghentikan laju meningkatnya jumlah utang. Sebab, dengan terus menerusnya menambah utang baru, apalagi sebagian besarnya adalah untuk membayar cicilan utang plus bunganya, utang pemerintah tidak akan pernah turun dan bahkan tidak akan pernah terlunasi. Sejarah utang luar negeri di manapun membuktikan hal itu. Bahkan Indonesia kini menurut Dawam Raharjo (idem) telah tergolong dalam kelompok "Negara-negara Miskin Pengutang Berat" (Highly Indebted Poor Coutries, HIPS) yang catatan rekornya lebih parah daripada Meksiko, Brasil, dan Argentina tahun 1980-an.

Bahkan bahaya utang luar negeri itu tampak pada dominasi yang dimainkan oleh negara-negara asing pemberi utang tersebut ketika mereka menjadikan utang pemerintah sebagai alat untuk :

1.Membentuk modus penjajahan baru.

2.Mengetahui rahasia potensi kekayaan alam negeri ini ketika pemerintah harus mengajukan proposal dan siap diteliti potensi kelayakannya.

3.Memaksakan kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain sebagaimana yang sudah sangat nyata dilakukan IMF dan Bank dunia.

4.Mengguncang perekonomian negara pengutang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Utang jangka pendek biasanya memukul mata uang, seperti yang terjadi tahun 1997 ketika utang luar negeri yang dilakukan swasta membengkak dalam waktu singkat dan jatuh tempo bareng-bareng. Utang jangka panjang yang pasti akan menggunung akan menjadikan perekonomian negara bagaikan kapal Titanic yang sedang menunggu saat-saat tenggelamnya.

Disamping itu, utang luar negeri yang jelas mengandung riba, baik ringan maupun berat, membuat perekonomian yang seluruhnya dibangun dengan sistem ekonomi riba tidak mendapatkan barakah dari Allah SWT. Sebab hal itu dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqarah 275).

Maka tidak ada kata yang lebih tepat dari utang luar negeri kecuali: hentikan!

Bayar Utang Lama

Bagaimana dengan utang lama yang sudah sekitar 144 milyar dolar, yakni 80 milyar dolar utang pemerintah dan 64 milyar dolar utang swasta?

Sebenarnya, utang pemerintah sebesar 80 milyar dolar tersebut adalah utang warisan rezim terdahulu. Merekalah yang paling pantas membayar utang itu, dan bukan rakyat! Namun pemerintah sebagai penerima kekuasaan kini harus bertanggung jawab atas hal itu. Persoalannya, bagaimana cara mebayar utang sebesar 80 milyar dolar tersebut?

Pertama, pemerintahan baru harus bertindak tegas untuk menyita seluruh kekayaan pemerintah terdahulu dan seluruh kroni-kroninya yang telah mereka ambil secara tidak sah dari harta negara, baik kekayaan yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk mata uang maupun barang. Dalam hal ini pemerintah harus bernegosiasi dengan para pemerintah dimana bank-bank mereka menyimpan kekayaan gelap dari penguasa terdahulu dan kroni-kroninya itu, khususnya pemerintah yang punya piutang kepada pemerintahan negeri ini. Seluruh harta sitaan itu menjadi harta negara yang akan menjadi modal awal untuk membayar utang luar negeri.

Kedua, pemerintah harus memberikan penegasan kepada para pemerintah pemberi utang bahwa utang pemerintah yang bisa dibayar atau yang diakui sebagai utang, dalam perspektif Islam hanyalah utang pokok. Adapun bunga harus dianggap nol. Sebab Allah SWT memerintahkan kaum muslimin, termasuk pemerintahan mereka, meninggalkan seluruh sisa-sisa riba. Dia berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (QS. Al Baqarah 278).

Ketiga, pemerintah harus melakukan negosiasi dengan pemerintahan pemberi utang luar negeri yang telah menikmati berbagai kekayaan alam di negeri ini yang diperoleh dengan cara KKN seperti kasus Freeport, PLN, dan lain-lain dengan cara menghitung kerugian negara dan dikonversikan dengan jumlah utang luar negeri. Jika kekayaan negeri ini yang disedot secara tidak sah keluar negeri lebih besar, maka pemerintah harus menutut pemerintahan pemberi utang luar negeri agar mengembalikan kekayaan negeri ini. Jika kurang, maka itu menjadi beban utang luar negeri yang riil.

Keempat, pemerintah harus bernegosiasi untuk pemutihan utang (cut off) bagi utang luar negeri. Jika tidak berhasil --sebagian atau secara keseluruhan-- maka pemerintah harus mengajukan penjadwalan ulang (rescheduling). Yakni pemerintah meminta kelonggaran kepada pemerintahan pemberi utang menunda pembayaran utang sampai ekonomi negeri ini benar-benar pulih dengan cara yang riil, bukan cara yang semu sebagaimana yang telah dipaksakan IMF kepada negeri ini melalui LoI-nya.

Kelima, pemerintah harus membatalkan kembali segala bentuk penjualan aset BUMN dalam program privatisasi BUMN dan mengembalikan seluruh BUMN kepada negara sebagai penanggung jawab untuk perekonomian sektor publik. Pemerintah harus menyehatkan kembali BUMN tersebut dari segala unsur penyakitnya selama ini dan harus membatalkan segala bentuk transaksi dengan swasta baik domestik maupun asing yang berbau KKN dan merugikan kepentingan umum seperti kasus PLN yang akibatnya bakal menanggung utang sebesar 135 dolar AS! Dengan dibatalkannya privatisasi BUMN, akan ada harapan menggunakan BUMN tersebut sebagai alat untuk menghasilkan uang untuk membayar utang luar negeri pemerintah disamping sebagai pembina ekonomi rakyat yang diberi peluang seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas ekonomi sehingga ekonomi bangsa dan negara ini mandiri dan lepas dari gurita raksasa perusahaan multinasional milik para kapitalis asing.

Adapun utang luar negeri swasta harus dibayar oleh swasta tersebut dengan menyita seluruh kekayaannya baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk dalam hal ini kekayaan pribadi mereka mengingat selama ini sering terjadi praktek curang yang dilakukan oleh para konglomerat, yakni harta hasil utangnya disimpan dalam bentuk simpanan pribadi atau diputar dalam bentuk usaha lain. Adapun sisa utang swasta yang belum terbayar dipindahkan menjadi utang luar negeri pemerintah dan sejak itu pula ditutup rapat-rapat pintu utang luar negeri dari swasta. Adapun para pengusaha yang terbukti melakukan kecurangan dengan utang-utangnya itu harus diberi hukuman berat, yakni hukuman penjara seumur hidup atau hingga hukuman mati.

Khatimah

Pernakah kita merenung bahwa dengan genangan utang luar negeri yang begitu besar, yakni sekitar 144 milyar dolar, sekitar 200 juta penduduk Indonesia dibebani utang 720 dolar AS atau sekitar Rp. 5. 760.000,- (jika 1 dolar AS = 8000 rupiah). Jika menghitung utang perkapita sekitar 720 dolar dan pendapatan perkapita negeri ini adalah 420 dolar, maka tekor perkapita penduduk negeri ini adalah sekitar 300 dolar per orang per tahun. Dapat kita bayangkan betapa tiap bayi yang baru lahir langsung mandapatkan tekor perkapita sebesar 300 dolar atau sekitar Rp. 2,4 juta.

Bukankah itu berarti kita bakal membebani generasi negeri ini di masa mendatang. Apalagi dengan tunduknya pemerintah negeri ini kepada juragan IMF yang sebenarnya justru memotong kedua tangan mereka sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membela dan melindungi rakyatnya. Tentu dengan globalisasi ekonomi, politik, dan kebudayaan yang dijalankan melalui mesin IMF dan kawan-kawannya, generasi umat ini dibikin sedemikian lemahnya sehingga akan senantiasa terlilit utang dan tertindas. Betapa zhalimnya penguasa negeri ini jika membiarkan keadaan itu. Dan apa jawaban kita kepada Allah SWT di hari kiamat nanti kalau kita membiarkan kezhaliman itu berjalan tanpa hambatan?

Marilah kita renungkan doa Rasul yang sebenarnya sangat tepat buat kita hari ini:

"Ya, Allah. Aku mohon perlindunganmu dari kebingungan dan kesedihan. ku mohon perlindunganmu dari kelemahan dan kemalasan. Aku mohon perlindunganmu dari kepengecutan dan kebakhilan. Aku mohon perlindunganmu dari lilitan utang dan tindasan orang lain!".

Semoga kita mau bangkit mewujudkan doa tersebut dalam realitas kehidupan sebagaimana tuntunan dan tuntutan Islam. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariiq!

Sumber: www.al-islam.or.id (Al Islam 30)

[HOME] [TENTANG KAMI] [INFO FSQ] [ARTIKEL] [DUNIA ISLAM] [DAKWAH] [LINKS] [FREE EMAIL] [BUKU TAMU]

FORUM STUDI AL QURAN

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

Sekretariat: Musholla Ulul Albab FE Jl. H. Hasan Basri, Kayutangi Banjarmasin

Email: [email protected]