HUBUNGAN EKONOMI DAN POLITIK DALAM PEMBANGUNAN

 SERTA PERMASALAHAN YANG DITIMBUKANNYA

oleh: Hidayatullah Muttaqin

Pembangunan Ekonomi dan Masalahnya

“Para ahli di negara-negara Barat memandang kegiatan ekonomi akan selalu berhadapan dengan problema ekonomi, yaitu seluruh masyarakat manusia, meskipun berbeda-beda taraf dan kemajuannya, semuanya menghadapi faktor fundamental yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan mereka yang melebihi sumber-sumber yang tersedia. Problema inilah yang dikenal dengan problema kelangkaan.”1

Pandangan para ahli Barat inilah yang sedang menguasai pandangan masyarakat dunia saat ini. Masyarakat dunia telah dicekoki dengan sikap hidup materialisme, karena problema kelangkaan dan prinsip “bagaimana dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya” menjadi dasar kegiatan ekonomi dunia, sehingga setiap individu, masyarakat, bahkan pada tingkat bangsa/negara berlomba-lomba untuk memperebutkan sumber-sumber yang menurut mereka terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang menurut mereka tidak terbatas. Keadaan tersebut berakibat pada "siapa yang kuat merekalah yang menguasai sumber-sumber ekonomi",  akhirnya mereka yang lemah, baik sebagai individu, masyarakat, bangsa/negara, menjadi tertinggal serta berada dalam posisi miskin dan tertindas. Inilah yang menyebabkan distribusi ekonomi (barang dan jasa) yang tidak adil.

Distribusi ekonomi yang tidak adil yang ditopang oleh sikap hidup materialisme akan membawa dampak yang negatif bagi pembangunan, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, korupsi, gejolak sosial, dan lain-lainnya.

Di Indonesia, pada masa Orde Baru kebijaksanaan pembangunan lebih terfokus kepada pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi ini pun kebijaksanaan pemerintah kurang memihak rakyat kecil dan tidak mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat. Pemerintah lebih sibuk dengan usahanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar PDB (Product Domestic Brutto) dapat ditingkatkan sebesar-besarnya, sehingga pendapatan perkapita dapat ditingkatkan.2 Untuk itu pemerintah berusaha membangun industri-industri baru secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya dengan perhatian yang kurang pada aspek sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain.

Pembangunan industri dengan cara tersebut hanya dapat dilakukan dengan membawa masuk investor asing dan memperbolehkan swasta meminjam dana kepada kreditor asing untuk membiayai pembangunan industri-industri baru tersebut. Agar industri-industri baru tersebut dapat berjalan dengan baik maka pemerintah memberikan fasilitas monopoli serta perlindungan tarif dan non tarif yang diberikan kepada konglomerat dan kolega asingnya.3

Di sisi lain pemerintah kurang memperhatikan pembangunan di sektor pertanian dan pendidikan yang berlandaskan agama (dalam hal ini agama Islam) serta kesehatan. Padahal sektor pertanian merupakan urat nadi kehidupan rakyat, karena sebagian besar rakyat Indonesia bekerja di sektor ini. Selain itu pembangunan memerlukan manusia yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan beriman serta sehat jasmani.

Dengan cara penanganan pembangunan yang timpang tersebut, membawa akibat pada penguasaan sumber-sumber ekonomi dalam jumlah yang besar oleh konglomerat, juga korupsi yang merajalela, pelayanan kesehatan yang buruk.

Permasalahan lain akibat pembangunan ekonomi yang tidak adil adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang sangat lebar. Pada masa sebelum krisis ekonomi, dua belas konglomerat di Indonesia menguasai 35% PDB. Sedangkan koperasi yang beranggotakan 31 juta orang hanya menguasai 8% PDB. Aset seluruh KUD saat itu sama dangan aset perusahaan besar seperti Djiwi Kimia. Juga aset non-KUD sama dengan aset yang dimiliki Gadjah Tunggal.4

Bila masalah kesenjangan ini dan masalah pembangunan lainnya tidak cepat ditangani, maka “kekecewaan dan tekanan mental masyarakat bawah yang tersisihkan ini berubah menjadi kebencian yang bisa mewujud dalam bentuk kerusuhan sosial”5 yang pada akhirnya akan mengakibatkan kekacauan ekonomi, politik, sehingga tujuan pembangunan gagal dicapai.

Politik, Masalah serta Sumber Permasalahannya

“Pada umumnya polotik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.”6  Dalam pandangan sekularisme, politik merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi.7 Dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia karya St. Muh. Zain (penerbit : Yayasan Dharma), politik (Belanda) adalah siasat, atau tipu muslihat.8 Dengan cara pandang seperti itu, maka politik hanya akan melahirkan permasalahan-permasalahan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selama setengah abad lebih Indonesia merdeka, sejak zaman revolusi, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru,9 dan zaman Reformasi sekarang ini, selalu dilalui dengan huru hara politik. Perubahan politik terjadi karena adanya kekuatan politik baru yang ingin berkuasa dengan memanfaatkan penderitaan rakyat, yang selanjutnya menumbangkan rezim lama dan menggantikannya dengan rezimnya, sehingga kita dapat memperkirakan permasalahan politik tidak akan terus berhenti sebab setiap rezim penguasa akan ditumbangkan rezim baru lagi dan begitu seterusnya.

Seperti rezim Soekarno pada masa Orde Lama yang condong kepada komunis ditumbangkan oleh rezim Soeharto penguasa Orde Baru yang condong kepada kapitalisme. Setelah itu rezim ini tumbang seiring dengan mengguritanya KKN dan penumpukan kekayaan rezim Orba dan kroni-kroninya (konglomerat) dan digantikan rezim Habibie yang sangat singkat karena hanya sekedar pemerintahan transisi saja. Sekarang rezim Gus Dur memegang kendali negara ini.

Berlainan dengan rezim Soekarno, rezim Soeharto, apalagi rezim Habibie, rezim Gus Dur ini sangat condong kepada sekularistik, bersifat sinkritis, pro Zionis, pro Barat, pro PKI, pro Kristen, tak bernurani, tak bermoral, dan suka menebar fitnah.10 Dengan melihat kondisi politik yang dijalankan rezim-rezim tersebut, terutama rezim Gus Dur, kita harus siap menghadapi gejolak-gejolak politik yang selalu membayangi perjalanan negara dan pembangunan.

Memang selama ini perubahan politik di negara kita hanya berkisar kepada pergantian rezim saja sehingga esensi politiknya tetap saja berada pada nilai-nilai sekularisme baik komunis maupun kapitalis yang menjadikan politik sebagai tujuan dan kendaraan untuk memperoleh kekuasaan, kedudukan, kekayaan dan kehormatan. Hal inilah yang menjadi sumber biang permasalahan politik selama ini.

Sekularisme yang menjadi dasar kehidupan politik tidak hanya merambah rezim penguasa saja tetapi hampir seluruh komponen yang ada di dalam negara ini terjerat tali sekularisme. Bahkan sekularisme juga sudah mengikat leher dan menguasai pemikiran-pemikiran para ulama dan para pemimpin Islam sehingga mereka tunduk terhadap rezim penguasa yang seharusnya menjadi vionir dalam memberangus paham sekularisme untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka tidak berani menentang dan menghentikan kezhaliman dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan rezim penguasa dan kroni-kroninya sehingga pembangunan semakin jauh dari hasil yang ingin dicapai.

Menurut Amin Rais, kelaliman yang dilakukan penguasa dalam bermain politik, ketidakberanian masyarakat dan tokoh agama dalam memperbaiki ketidakbenaran yang dilakukan penguasa, disebabkan oleh syirik politik, syirik ekonomi, syirik sosial yang sudah melanda negeri ini. Yaitu manusia dalam menjalankan kegiatan politik, ekonomi, dan sosial tidak lagi berdasarkan tauhid tetapi lebih berdasarkan kepada nafsu semata.11

 Kondisi politik dan hakikat politik yang demikian di negara ini hanya  melahirkan ketidakstabilan, kesengsaraan rakyat, gejolak sosial dan kerusuhan yang mengakibatkan krisis di negara ini, seperti krisis ekonomi, krisis moneter, krisis sosial, krisis politik, krisis keamanan yang kita alami sekarang ini.

Hubungan Politik dan Ekonomi dan Masalah yang Ditimbulkannya.

Hubungan ekonomi dan politik adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling mempengaruhi sehingga mempunyai pengaruh yang luas terhadap pembangunan.

Perkembangan hubungan politik dan ekonomi di Indonesia selama ini sering tidak sinkron. Bila suhu politik di dalam negeri memanas maka kinerja perekonomian pun menjadi turun. Juga kondisi politik dibentuk sedemikian rupa  dengan maksud mengamankan tujuan-tujuan tertentu pada bidang  ekonomi seperti yang dilakukan presiden Soeharto pada masa Orba.

Menurut Didin S. Damanhuri : “munculnya Soeharto (baca : Pak Harto-pen.) ke panggung kekuasaan tahun 1966 dilatar belakangi oleh beberapa teori, yaitu :

1. Memberikan prioritas sangat kuat untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2. Membangun setting politik yang menempatkan presiden, ABRI (sekarang TNI-pen.), birokrasi, dan Golkar sebagai mesin pencipta stabilitas politik untuk mendukung suksesnya program-program ekonomi.

3.  Menempatkan target spesifik swasembada beras sebagai penyangga dasar stabilitas (stabilitas harga-harga sebagai dasar stabilitas ekonomi dan politik). 

4.  Memberikan fasilitas perlindungan tarif dan non tarif kepada group-group konglomerat sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.

5. Memilih langkah represif politik dan militer dalam menghindari setiap halangan, gangguan dan ancaman terhadap semua instrumen ekonomi dan politik yang diciptakan tersebut.”12

Presiden Soeharto tidak membiarkan keputusan-keputusan ekonomi dan politik yang tidak disertai persetujuannya apalagi tanpa sepengetahuannya. Semua keputusan ekonomi dan politik harus mutlak berada dalam kontrolnya.13

Untuk mendukung setiap keputusan ekonomi dan politiknya agar dapat berjalan sesuai rencana, “dia menciptakan kelompok loyalis dari lingkungan keluarga, kroni sipil maupun militer dengan memberikan privillage (hak-hak istimewa-pen.) dalam kesempatan bisnis, karir birokrasi, maupun militer.14

Kelompok loyalis, terutama dari pihak keluarga presiden Soeharto dan pengusaha keturunan menggunakan menggunakan kesempatan yang diberikan tersebut untuk  memperkuat kedudukan ekonominya. Mereka berusaha memperluas basis dan jaringan usahanya, serta berusaha menguasai sumber permodalan (perbankan nasional) dan sumber daya alam (kehutanan dan pertambangan). Karena itu mereka berani memasuki wilayah politik.

Dengan dalih turut serta menyukseskan pembangunan mereka merayu presiden Soeharto, supaya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan kerajaan bisnis mereka.

Desakan kelompok ini menambah semangat pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan prioritas mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemerintah merasa yakin dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka teori trickle down effect atau teori efek menetes ke bawah dapat diterapkan. Dengan metode tersebut, pemerintah berharap akan tercipta pemerataan pendapatan melalui proses tetesan kemakmuran ekonomi para konglomerat. Tetapi, realita yang terjadi bukan trickle down effect melainkan trickle up (muncrat ke atas), yaitu pemerasan dan penghisapan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki rakyat sehingga tersedot ke atas pangkuan kerajaan bisnis para konglomerat,15 akibatnya masyarakat golongan atas semakin kuat, besar dan mahakaya dengan pertumbuhan mengikuti deret ukur sedangkan masyarakat golongan bawah yang merupakan penduduk mayoritas di negeri ini ekonominya tidak mendapatkan perbaikan yang berarti, kalaupun tumbuh hanya mengikuti deret hitung dan akhirnya tertinggal jauh di belakang masyarakat golongan atas apalagi jika dibandingkan dengan konglomerat.16

Pembangunan dengan prioritas mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan stabilitas ekonomi yang mantap, karena itu pemerintah berusaha memperkuat pondasi stabilitas tersebut dengan mengamankan harga barang-barang kebutuhan pokok rakyat, juga tekanan fisik dan mental terhadap pihak yang dianggap mengganggu stabilitas tersebut dengan menggunakan militer di jalur keamanan dan Golkar di jalur politik.17 

Penggunaan stabilitas dan keamanan secara berlebihan dan cenderung menekan rakyat untuk menopang pertumbuhan ekonomi membawa dampak yang negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat karena hal itu sangat menghambat partisipasi rakyat dalam segala program dan aktivitas pembangunan.18 

Pembangunan yang dijalankan selama ini, telah mengalami penyimpangan-penyimpangan berupa merajalelanya praktek KKN yang terjadi di lembaga permerintah dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah sehingga virus KKN ini telah mengakar di dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Praktek KKN ini menyebabkan tersingkirnya ekonomi rakyat.

Wewenang yang dimiliki pemerintah telah disalahgunakan antara lain pemeberian hak monopoli dan hak monofsoni kepada para konglomerat dan fasilitas-fasilitas lain yang sangat berlebihan sehingga menyeret praktek diskriminasi terhadap rakyat dan pengusaha kecil juga terjadi penghamburan dana pembangunan, perampasan tanah milik rakyat melalui penggusuran.

Segala bentuk penyimpangan tersebut pada akhirnya menimbulkan penderitaan rakyat. Kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar. Tim peneliti LIPI mengungkapkan bahwa 0,02 % atau sekitar 5000 orang menikmati sekitar 30 % pendapatan dari perekonomian Indonesia (Berita Ekonomi dan Keuangan, 27-02-1997).19

Sejak krisis ekonomi dan krisis moneter mulai menimpa negeri ini pada pertengahan tahun 1997 yang lalu merembet kepada krisis politik dan krisis sosial sehingga terjadi kerusuhan di berbagai kota besar di Indonesia, akibatnya hasil-hasil pembangunan banyak yang hancur dengan sia-sia, kriminilitas semakin meningkat, keamanan tidak terkendali, sedangkan para konglomerat dan pengusaha-pengusaha lainnya yang selama ini mengeruk kekayaan dengan menggusur ekonomi rakyat dan menguras dana BLBI begitu mudah pergi ke luar negeri untuk menghindari badai krisis yang menimpa Indonesia.

 Nasi sudah menjadi bubur, kehidupan sebagian besar rakyat yang serba kekurangan semakin berat dengan adanya berbagai krisis tersebut. Saat akhir tahun 1998 inflasi mencapai 85 %,20  sedangkan harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak tinggi sekali, seperti ; harga beras          mencapai Rp 5.000,-/kg dan harga minyak goreng sebesar Rp 8.000,-/kg.21

Kinerja perekonomian Indonesia saat itu sangat rendah dengan tingkat inflasi 85 %,22 kurs rupiah sempat terjun ke titik Rp 17.000,- per  US $ dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai titik terendah pada 200 poin.23

Krisi moneter dan ekonomi yang terjadi merambat kepada krisis politik. Mahasiswa dan masyarakat yang tidak tahan lagi dengan penderitaan yang mereka alami sebagai akibat krisis tersebut, memberanikan diri mereka untuk secara langsung beroposisi terhadap pemerintahan presiden Soeharto. Mereka dengan tegas mengkritik kebijakan-kebijakan presiden karena dinilai sarat dengan KKN. Mereka menolak kepemimpinan presiden Soeharto, karena menurut mereka penyebab segala biang krisis di Indonesia adalah presiden beserta kroni-kroni KKN-nya sehingga jika presiden sudah lengser keprabon maka krisis akan segera berakhir.

Di tengah badai krisis dan penderitaan rakyat ini terjadi pertarungan politik. Kelompok-kelompok politik tertentu memanfaatkan krisis dan ketidak percayaan mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintah untuk menjatuhkan lawan politiknya. Namun, ketika presiden Soeharto sudah turun dari jabatannya krisis tetap berlanjut.

Ketika presiden Habibie naik menggantikan presiden Soeharto kondisi perekonomian sangat memprihatinkan. Untuk bulan Mei saja inflasi sudah mencapai angka 22,42 %, sedangkan rupiah tersungkur pada angka Rp 16.500,- per US $ dan suku bunga perbankan mencapai 70. %24

Naiknya presiden Habibie menjadi orang nomor satu di Indonesia tidak mengurangi suhu politik nasional saat itu. Bahkan yang terjadi suhu politik semakin panas, karena Habibie sangat tidak disukai oleh kelompok politik dari kalangan sekular, ekstrim kanan (Kristen) dan ekstrim kiri (sosialis/komunis). Mereka menganggap Habibie sebagai representasi dari kekuatan ideologi Islam Indonesia di tampuk kekuasaan yang akan menghambat gerak mereka di Indonesia. Mereka terus menggoyang kedudukan presiden Habibie melalui serangkaian isu dan demontrasi dengan memperalat para mahasiswa yang masih lugu dalam pemikiran politiknya.

Keadaan politik saat itu sangat menghambat usaha pemerintah Habibie untuk memulihkan kinerja perekonomian nasional yang tengah terpuruk padahal recoveri ekonomi hanya bisa dilakukan jika kondisi stabilitas politik sudah pulih.25

Pada awal Orde Baru stabilitas politik mudah diciptakan karena pemerintah berhasil menanamkan pengaruh pada masyarakat dengan menekankan bahaya komunisme dan PKI yang saat itu sangat dibenci masyarakat khususnya umat Islam sehingga rakyat menaruh simpati terhadap pemerintahan presiden Soeharto serta mendukungnya. Dukungan juga diperoleh dari luar negeri (Barat) karena saat itu sedang perang dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat (kubu kapitalis) dengan Blok Timur yang dipimpin Uni Sovyet (kubu komunis/soisalis). Dukungan dari dalam dan luar negeri inilah yang membuat keadaan politik dan ekonomi stabil.

Sedangkan presiden Habibie kurang memiliki modal untuk menegakkan stabilitas politik. Di pihak lain opini telah dibentuk oleh musuh-musuh Habibie bahwa perpindahan kekuasaan dari presiden Soeharto ke prisiden Habibie dianggap tidak sah, juga digembar-gemborkan bahwa Habibie serta kabinetnya termasuk bagian Orde Baru yang pro status quo sehingga harus disingkirkan dan digantikan dengan orang-orang yang dianggap pro reformasi.

Meskipun demikian, dengan segala kekurangan dan kesulitan yang dihadapinya, pemerintahan presiden Habibie berhasil memulihkan stabilitas ekonomi dalam waktu yang relatif singkat walaupun kondisi politik tidak stabil.26

Hidayatullah Muttaqin:

Ketua Kelompok Studi Ekonomi Islam Forum Studi Al Quran FE Unlam

dimuat di HU Kalimantan Pos pada 7-8 Februari 2001

[HOME] [TENTANG KAMI] [INFO FSQ] [ARTIKEL] [DUNIA ISLAM] [DAKWAH] [LINKS] [FREE EMAIL] [BUKU TAMU]

FORUM STUDI AL QURAN

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

Sekretariat: Musholla Ulul Albab FE Jl. H. Hasan Basri, Kayutangi Banjarmasin

Email: [email protected]