DEMO BURUH, TUNTUTAN YANG SALAH SASARAN

Buruh mengamuk. Di kota Bandung unjuk rasa buruh berkembang menjadi aksi pengrusakan dan pembakaran. Sedikitnya 18 mobil dan 10 sepeda motor hangus dibakar massa buruh saat berunjuk rasa di DPRD Jawa Barat, Rabu (13/6) (Kompas, 14/06/2001). Sementara itu Medan, Surabaya dan Jakarta juga ikut 'digoyang' aksi buruh meski tidak 'seliar' aksi buruh di Bandung.

Pemicu unjuk rasa besar-besaran kaum buruh adalah munculnya Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001. Salah satu isi keputusan Mennaketrans yang dinilai merugikan kalangan buruh adalah hilangnya uang penghargaan masa kerja jika mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kesalahan berat atau mengundurkan diri. Menurut keputusan itu, mereka hanya berhak mendapat uang ganti rugi (Kompas, 01/06/2001).

Kontan saja, Kepmennakertrans No. 78/2001 itu disambut protes buruh di berbagai tempat. Mereka menuntut dicabutnya Kepmennakertrans No. 78/2001, dan memberlakukan kembali Kepmennakertrans No. 150/2000. Menurut Kepmennakertrans No. 150/2000, pekerja yang di-PHK karena kesalahan berat mendapat uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian. Sedangkan bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik mendapat uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian (Kompas, ibidem).

Depnakertrans, melalui Tanggur Sinaga mengatakan, salah satu alasan pemberlakuan Kepmennakertrans No. 78/2001 karena sampai saat ini belum diketahui ada negara yang memberikan kompensasi bagi buruh yang mengundurkan diri atau pekerja yang terkena PHK akibat kesalahan berat (Kompas, ibidem). Namun akhirnya, setelah unjuk rasa kaum buruh marak di mana-mana dan semakin membesar, pemerintah mengikuti tuntutan para buruh, yaitu mencabut kembali Kepmennakertrans No.78/2001, dan kembali memberlakukan Kepmennakertrans No. 150/2000.

Di tengah-tengah terpuruknya kehidupan dan keprihatinan terhadap kalangan pekerja saat ini, munculnya unjuk rasa buruh menentang Kepmennakertrans No. 78/2001, seperti mencuatkan permasalahan buruh yang amat kompleks di negeri ini. Protes kaum buruh hari-hari kemarin, hanyalah salah satu teriakan kaum buruh dari sekian banyaknya problematika yang mengungkung mereka. Lalu, apa sebenarnya problematika dasar kaum pekerja? Bagaimana sikap yang harus diambil oleh para pengusaha yang juga memerlukan keberadaan kaum pekerja? Dan bagaimana sesungguhnya peranan pemerintah terhadap problematika yang melanda kaum pekerja dan kalangan pengusaha?

Membela Siapa?

Sistem Kapitalisme – sebagaimana diketahui – senantiasa membuat format ekonomi dalam rangka kepentingan dan keuntungan kaum kapitalis. Pekerja dalam pandangan mereka digolongkan sebagai aset, tidak berbeda dengan mesin-mesin pabrik, yang menghasilkan barang maupun jasa yang layak jual. Maka eksploitasi terhadap kaum pekerja menjadi pemandangan sehari-hari yang dipertontonkan kepada masyarakat. Upah yang rendah, beban pekerjaan yang berat, posisi tawar menawar yang lemah adalah kondisi yang menghimpit kaum pekerja di negara yang menerapkan sistem ekonomi tersebut.

Pada kutub yang berbeda, Sosialisme dan Komunisme memiliki pandangan yang merupakan reaksi terhadap sikap Kapitalisme yang memunculkan masyarakat dengan dua kelas yang berbeda, yaitu kelas majikan/borjuis dan kelas buruh/proletar. Kaum Sosialis menitikberatkan dalam pembelaannya terhadap kaum buruh atau proletar.

Dalam perkembangan sejarahnya, kaum sosialis kemudian melontarkan seperangkat sistem hukum yang dikenal dengan keadilan sosial. Istilah ini populer di tahun 60-an marak pada masa pemerintahan Gamal Abdun Nasser, di Mesir. Hal yang sama terjadi di negeri-negeri lain, termasuk di Indonesia. Agar bisa diterima oleh kaum Muslim, mereka memberi label Islam di belakang nama sosialisme. Soekarno misalnya, mencuatkan ide marhaen-nya –yang membela masyarakat kecil- serta jargon Nasakom (nasionalisme, agama dan komunis)-nya.

Di tengah lebarnya jurang antara masyarakat kaya dan miskin, pertentangan antara kaum pekerja dan pengusaha, ide Sosialisme dan yang sejenisnya (seperti marhaenisme, keadilan sosial) menjadi barang yang dijajakan oleh kaum Sosialis, dan laku dijual di tengah-tengah masyarakat. Termasuk gagasan keadilan sosial. Padahal ide keadilan sosial, hakekatnya adalah kedzaliman dan ketidakadilan. Bagaimana dianggap adil, jika mereka hanya membela kaum pekerja/buruh saja sementara kalangan pengusaha atau kelompok masyarakat lainnya (yang tidak bekerja, ibu rumah tangga, orang-orang tua renta) tidak memperoleh pembelaan dan perlakuan yang sama.

Dengan demikian, baik ideologi Kapitalisme maupun Sosialisme setali tiga uang, tidak menjamin perlakuan yang sama dalam hal keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Posisi Negara dan Buruh

Dalam urusan jaminan kesejahteraan masyarakat, Kapitalisme tidak menjadikannya sebagai tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi urusan lembaga-lembaga non-pemerintah – seperti LSM, PMI, yayasan, dan sejenisnya --, hingga perusahaan-perusahaan perdagangan dan industri. Merekalah yang men-support keterbatasan pemerintah dalam urusan tersebut. Hak atas pendidikan yang layak, kesehatan, kesejahteraan hidup, dan lain-lain, dibebankan oleh negara kepada perusahaan-perusahaan. Setidaknya, perusahaan-perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan buruhnya, seperti; hak memperoleh pendidikan dan kesehatan, hak cuti, bahkan setelah keluar pun -- baik akibat di-PHK atau mengundurkan diri -- para buruh menuntut uang penghargaan, ganti rugi dan lain-lain. Tuntutan-tuntutan itulah yang tampak dalam aksi para buruh yang ingin mencabut Kepmennakertrans No. 78/2001 serta memberlakukan kembali Kepmennakertrans No. 150/2000, termasuk pada aksi-aksi sebelumnya yang sering mereka gelar.

Akibat 'pembatasan' tanggung jawab menjamin kesejahteraan masyarakat, pada akhirnya negara hanya berfungsi sebagai sebuah institusi politik. Kesejahteraan buruh, hak memperoleh pendidikan kesehatan yang layak dibebankan kepada perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Sedangkan lapisan masyarakat lainnya ditangani oleh berbagai yayasan dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Inilah salah satu penyebab kacaunya tatanan sosial yang berpotensi melahirkan berbagai gejolak sosial. Di antaranya adalah kerapnya muncul konflik antar buruh dengan perusahaan/majikan. Buruh menuntut jaminan kesejahteraan, sementara perusahaan tidak merasa itu sebagai kewajiban mereka.

Islam, Negara dan Buruh

Islam memandang bahwa hubungan pekerja dan majikan, adalah hubungan antara ajir (buruh) dengan musta'jir (yang mempekerjakan/majikan). Karena di dalamnya mencakup berbagai aktivitas manusia, maka hubungan ajir dan musta'jir ini diatur dengan hukum-hukum yang menyangkut ijaaroh.

Ijaaroh diartikan sebagai transaksi atas jasa atau manfaat (yang dikeluarkan oleh ajir) dengan memperoleh imbalan atau kompensasi berupa upah/gaji. Jadi yang mendasari adanya hubungan antara pekerja dengan majikan (musta'jir) adalah manfaat yang dikeluarkan oleh pekerja –yang tentu saja dibutuhkan oleh majikan -. Dan atas 'usahanya' itu pekerja memperoleh imbalan berupa upah/gaji dari pihak yang mempekerjakannya. Berdasarkan hal ini, maka upah atau gaji itu berbeda-beda, karena jenis manfaat/jasa yang dikeluarkan oleh pekerja pun berbeda-beda jenisnya. Bahkan pada satu jenis jasa/manfaat, besaran upah yang dikeluarkan bisa berbeda karena dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman bekerja, dan lain-lain.

Oleh karena itu, besarnya upah/gaji yang diperoleh seorang pekerja, hanya ditentukan oleh dua belah pihak, yaitu pekerja itu sendiri dan pihak yang mempekerjakannya. Dalam hal ini pemerintah/negara tidak turut campur menentukan besaran upah, atau kualifikasi manfaat/jasa yang dikeluarkan.

Dengan demikian, hubungan antara pekerja dan majikan, hak-hak dan kewajiban masing-masing hanya berkait dengan jenis manfaat/jasa yang dikeluarkan, kontrak (lamanya) kerja, besarnya upah/gaji, serta waktu pembayarannya. Di luar perkara-perkara tersebut, seperti hak pekerja atas kesehatan, jaminan hari tua, uang ganti rugi, uang penghargaan, imbalan atas kecelakaan kerja, biaya-biaya yang dimasukkan dalam penyusunan kebutuhan fisik minimum (dalam penentuan UMR) seperti biaya rekreasi, biaya perumahan dan sebagainya, bukanlah tanggung jawab majikan/perusahaan. Kewajiban majikan/perusahaan hanyalah membayar upah/gaji tepat pada waktu yang dijanjikan dan dengan besaran upah yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian pula hak-hak politik kaum buruh tidak dimasukkan dalam transaksi perburuhan, tetapi terpisah dan menjadi hak setiap rakyat. Jadi bukan buruh saja yang berhak berbicara, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan berpartai, kalangan pengusaha pun berhak melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sama halnya dengan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang juga berhak melakukan aktivitas tadi.

Seluruh perkara yang menyangkut kesejahteraan buruh, hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak, jaminan hari tua, dan lain-lain merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah/negara. Negara – dalam perspektif Islam -- bukan saja bertanggung jawab terhadap kaum pekerja, melainkan atas seluruh rakyat, satu persatu. Bahkan negara juga wajib melindungi dan memelihara kepentingan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik itu kaum pekerja, kalangan pengusaha, kaum lemah maupun berada, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang yang tua renta. Rasulullah saw bersabda:

“Imam (Khalifah/kepala negara) itu laksana penggembala. Dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Disinilah letak keadilan Islam, tidak hanya berpihak kepada golongan lemah (dan miskin), dan kaum buruh, tetapi juga terhadap kalangan pengusaha, dan kaum yang kaya. Semua lapisan masyarakat memperoleh jaminan keamanan, kesejahteraan dan keadilan. Semuanya diperlakukan sama di depan hukum.

Implikasi dari penerapan sistem ini terhadap dunia perburuhan amatlah jelas. Para buruh dan majikan memiliki bargaining position (posisi tawar menawar) yang sama dalam membuat transaksi/kontrak kerja. Sebaliknya, sistem Kapitalisme yang terbiasa mempraktikkan diskriminasi hukum kepada masyarakat – utamanya rakyat kecil --, dan negaranya juga mengambil sikap 'lepas tangan' dari kewajiban menjamin kebutuhan masyarakat, posisi buruh menjadi amat lemah. Mereka akan selalu didikte dan didzalimi para majikan yang bermental kapitalis. Akhirnya mereka 'terpaksa' bekerja walaupun dengan upah yang tidak sepadan dengan besarnya usaha yang mereka curahkan.

Khatimah

Berdasarkan hal ini, dalam sistem hukum Islam yang diterapkan dalam format Daulah Islamiyah, tidak akan dijumpai problematika perburuhan sebagaimana yang dijumpai dalam sistem Kapitalisme maupun Sosialisme. Pengusaha dan kaum pekerja sama-sama memiliki posisi tawar yang saling menguntungkan. Pengusaha tidak disibukkan dengan tuntutan buruh dan aksi-aksi buruh yang cenderung merusak,sedangkan kaum pekerja dapat bekerja dengan tenang. Mereka tidak perlu khawatir terhadap kesejahteraannya, karena Daulah Islamiyah dalam hal ini bertanggung jawab atas seluruh rakyat.

Karenanya seluruh lapisan dari umat ini – termasuk kalangan buruh dan pengusaha--, semestinya menyadari bahwa pangkal dari ribuan problematika yang menjerat mereka adalah diterapkannya sistem kapitalis-me. Sistem inilah yang telah melanggengkan keserakahan, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Yang seharusnya dituntut oleh umat – termasuk para buruh – adalah pencabutan sistem ini dan mengembalikan penerapan syari'at Islam di seluruh lini kehidupan. Inilah perkara yang seharusnya diperjuangkan dengan kekuatan penuh. Bila tidak, maka sebenarnya perjuangan para buruh itu menjadi salah sasaran.

Sayang.

Sumber : www.al-islam.or.id (Al Islam 62)

[HOME] [TENTANG KAMI] [INFO FSQ] [ARTIKEL] [DUNIA ISLAM] [DAKWAH] [LINKS] [FREE EMAIL] [BUKU TAMU]

FORUM STUDI AL QURAN

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

Sekretariat: Musholla Ulul Albab FE Jl. H. Hasan Basri, Kayutangi Banjarmasin

Email: [email protected]