PEMERINTAHAN BARU KELUAR DARI KRISIS ?

Pergantian pemerintahan bisa berarti pemindahan masalah dari pemerintahan lama kepada pemerintahan baru. Pemerintahan Indonesia yang telah berganti tiga kali dalam tempo tiga tahun, menyusul krisis moneter yang berlanjut kepada multidimensional. Fenomenanya hampir serupa, pemerintahan silih berganti, namun krisis belum teratasi. Soeharto diganti Habibie pada bulan Mei 1998. Walau berprestasi menurunkan dolar dari kurs 15.000 menjadi 7500 perdolar —sekaligus melahirkan BLBI demi penyelamatan perbankan— Habibie toh diganti.

Lalu naiklah pemerintahan Gus Dur sebagai kuda hitam di antara persaingan Habibie dan Megawati. Ketua Umum PBNU yang prodemkokrasi ini sangat diharapkan banyak kalangan mampu memperbaharui kondisi politik yang carut marut. Namun, baru 100 hari masa pemerintahannya tanda-tanda perbaikan tidak kunjung tampak. Gus Dur malah menabur angin menuai badai. Hingga akhirnya di SI-kan setelah TNI/Polri sepakat mendukung parlemen dan menentangnya. Gus Dur pun jatuh.

Kini, di tengah euforia kubu Mega merayakan kemenangannya, ada satu pertanyaan yang tak boleh dilupakan, mampukah pemerintahan Megawati yang kini ini tengah bernegosiasi dengan berbagai parpol untk pembentukan kabinet membawa bangsa dan negara Indonesia ini keluar dari krisis yang telah mendera selama 4 tahun itu?

Di tengah optimisme dan pesimisme masyarakat terhadap pemeritahan baru ini, pertanyaan itu memang wajar. Apalagi, para pengamat kelihatannya tidak ingin mengulang pengalaman pahit pemerintahan Gus Dur –dimana Megawati adalah Wapresnya. Sehingga mantan Menteri Pertambangan Prof. M Sadli mengatakan bahwa bulan madu pemerintahan Mega lebih pendek, yakni tidak 100 hari lagi melainkan Cuma 50 hari. “Megawati harus segera menyadari bahwa bulan madu pemerintahannya sangat singkat. Untuk itu, ia harus mengambil langkah-langkah riil guna mengatasi berbagai persoalan bangsa segera setelah kabinet terbentuk”, kata ekonom senior itu menjawab pertanyaan ANTARA (Republika, 30 Juli 2001).

Bila dilihat persoalan bangsa yang paling mendesak adalah krisis ekonomi yang belum kunjung usai dan ancaman disintegrasi bangsa yang kian menjadi-jadi. Dua permasalahan inilah yang nampaknya menjadi PR besar yang dihadapi bangsa ini.

Krisis Ekonomi, Kapan Berakhir?

Menurut wapres Hamzah Haz, prioritas pemerintahannya adalah stabilitas. Langkah kebijakan Hamzah ini wajar. Sebab, berkaca pada pengalaman rezim Orde Baru yang berjaya selama 32 tahun, kunci keberhasilan pembangunan ekonomi di masa Orba adalah stabilitas yang terjaga. Hanya saja, Hamzah dan para politisi lain lupa bahwa keberhasilan pembangun selama PJPT I dan beberapa tahun PJPT II itu boleh dikatakan keberhasilan semu. Sebab, laju pertumbuhan ekonominya yang luar biasa—bahkan sempat dipuji-puji IMF dan Bank Dunia sebagai calon 'Macan Asia' dan diramalkan bakal memindahkan arus ekonomi di Eropa ke Asia Tenggara, dengan pertumbuhan pada tahun 1996 sebesar sekitar 6 %, ternyata menyimpan bom waktu. Yakni, hutang Luar Negeri (LN). Dan pada tahun 1997 itu meledak! IMF yang didatangkan rezim Soeharto, ternyata lebih berperan sebagai juru amputasi ketimbang juru selamat. IMF mengajukan pemotongan berbagai subsidi sebagai persyaratan pertolongannya yang memang penuh pamrih itu—wajar mengingat IMF itu entitas bisinis.

Sekarang pemerintahan baru ditantang untuk membebaskan bangsa ini dari kepungan krisis ekonomi yang belum berakhir. Strategi apa yang bakal dikeluarkan Mega. Tak jelas. Yang jelas selama bom waktu bernama utang LN itu masih dipasang, tentu akan bisa meledak sewaktu-waktu.

Dalam hal ini nampak bahwa Mega belum memiliki strategi khusus. Mega hanya bilang utang harus dibayar! Ini diucapkan saat Mega meresmikan enam mega proyek yang empat proyeknya dibiayai dari peinjaman asing (utang LN) pada hari Sabtu lalu di Sulawesi Selatan (Republika, 30 Juli 2001). Peresmian empat mega proyek dari enam mega proyek itu dapat dibaca sebagai pemasang bom waktu yang suatu ketika –bahkan bisa diprediksi—bakal meledak!

Menurut catatan Bank Indonesia, utang Indonesia (per Ianuari 2001) mencapai 140,2 miliar dolar AS. Tediri dari 66 miliar (47,1 persen) utang swasta dan 80,2 miliar (52,9 persen) utang pemerintah. Celakanya, kebanyakannya adalah utang jangka pendek. Ibarat bom waktu tadi, pada tahun ini yang bakal jatuh tempo adalah sebesar 26, 2 miliar, terdiri dari 22,1 utang pemerintah dan 4,1 miliar utang swasta.

Bagimana pemerintahan baru bisa mengatasi? Sementara ini, cara pemerintah adalah menjual aset BUMN dan aset-aset dari berbagai perusahaan bermasalah yang ada di BPPN. Seandainya BPPN berhasil menjual aset-asetnya melebihi besar utang yang jatuh tempo, barangkali bom tidak jadi meledak.

Namun, sebenarnya menjual aset BUMN atau perusaahan domestik sebesar 26,2 miliar dolar AS sama artinya dengan mengundang pihak asing untuk menguasai berbagai macam aset vital perekonomian bangsa. Jadi sebenarnya solusi ini adalah jawaban yang mendatangkan masalah baru.

Disintegrasi, Dampak dan Rekayasa

Problem lain yang teramat serius yang menghadang pemerintahan Mega-Hamzah adalah persoalan disintegrasi bangsa atau separatisme. Timor Timur telah menjadi bukti kuat disintegrasi adalah bahaya besar. Sementara kini Timor Barat sudah mengumumkan keadaan siaga 1. Bukan tidak mungkin Timor Barat akan menuntut pemisahan dari RI. Ini mungkin terjadi mengingat NTT, sebagaimana prop Timtim, Irian jaya, dan Maluku, adalah daerah yang mayoritas penduduknya adalah Kristen/Katolik!

Disintegrasi ini masih menyimpan bom waktu untuk daerah-daerah kaya seperti Aceh, Riau, dan Kalimantan Timur. Dan sebagai daerah kepulauan Indonesia memang potensial dengan disintegrasi. Pada awal kemerdekaan dulu, Indonesia pernah terkerat-kerat menjadi banyak negara bagian yang tergabung dalam negara Republik Indonesia serikat (RIS).

Persoalan separatisme ini, untuk Indonesia sebenarnya lebih kental nuansa rekayasa luarnya. Hal ini bisa dilihat secara transparan pada kasus Loro Sae. Mantan Gubernur Lemhanas Letjen. Sayidiman Suryohadiprojo menulis bahwa proses integrasi Timtim ke Indonesia dilakukan beberapa jam setelah Presiden AS Ford dan Menlu Hanry Kissinger berkunjung ke Indonesia. Sementara pelepasan Timtim dari Indonesia adalah atas desakan AS melalui wakilnya di PBB dan Unamet. Sayidiman menyayangkan proses integrasi yang tidak tuntas tersebut. Ketidaktuntasan itu menurut Sayidiman adalah operasi Seroja yang dipimpin Beny Murdani yang tidak menghabiskan kelompok Fretilin sampai ke akar-akarnya.

Kasus Maluku yang sudah tiga tahun juga terasa sarat dengan rekayasa besar. Sebagaimana diketahui penyerangan tersebut terjadi pada saat umat Muslim disibukkan dengan hari raya Idul Fitri. Ironinya, tidak ada satupun pemimpin bangsa ini yang mampu menghentikan kebrutalan orang-orang nasrani yang membumi hanguskan kampung-kampung muslim. Baik Habibie ketika berkuasa, Gus Dur –yang bahkan mengancam akan menangkapi Laskar Jihad yang mencoba berjuang membela umat Muslim di sana. Dan Gus Dur tidak main-main dengan ancamannya. Jafar Umar Thalib, Panglima Laskar Jihad Maluku sempat diciduk kepolisian.

Solusi

Solusi untuk masalah krisis ekonomi itu sebenarnya ada dua; Pertama, pada kondisi saat ini pemerintah harus meminta kepada negara-negara pemberi utang untuk menghapuskan utang atau menghapuskan bunga hutang, atau bersikap seperti Rusia yakni memakai politik 'pasang badan' terhadap negara-negara pemberi utang.

Kedua, kaum muslimin harus memahami bahaya pinjaman maupun bantuan luar negeri yang secara riil justru menjerumuskan kaum muslimin dalam cengkraman negara-negara kafir. Selanjutnya kaum muslimin harus menyadari bahwa pinjaman dan bantuan LN dilakukan dengan muamalah ribawi yang haram secara syar'i. Oleh karena itu dengan fakta ini tidak bisa tidak kaum muslimin harus berjuang untuk mendirikan negara Islam yang hanya dengan negara itulah kaum muslimin mampu menjamin kepentingan mereka sendiri, disamping Allah Ta'ala mengharuskan demikian.

Inilah solusi ekonomi yang harus diambil oleh kaum muslimin saat ini. Adapun persoalan disintegrasi dan separatisme sebenarnya problem ini adalah merupakan problem derivatif dari penerapan sistem negara nasional. Oleh karenanya solusi final problem separatisme dan disintegrasi adalah mengubah bentuk nation-state menuju negara yang menyatukan seluruh kaum muslimin, bukan berdasarkan ras-keturunan-warna kulit, maupun letak geografis, tetapi negara yang didirikan berdasarkan asas yang menjadikan umat ini sebagai umat yang satu: akidah Islam. Daulah khilafah. Inilah solusi pertama yang harus diambil umat Muslim.

Kedua, kaum muslimin harus mengeliminir seluruh bentuk upaya yang menyebabkan orang-orang kafir imperialis menguasai, mendominasi, mengontrol mereka maupun negara mereka dalam bentuk apapun. Allah SWT. telah menjelaskan hal ini dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 141.

“Dan Allah sekali-kali tidak akan menjadikan orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin”

Himbauan

Dengan memperhatikan realitas problem yang dihadapi kaum muslimin Indonesia saat ini, maka adalah merupakan suatu hal yang utopis mengharapkan pemerintahan baru atau yang akan datang – siapapun mereka– untuk menyelesaikan berbagai problematika yang bersifat multidimensional saat ini. Hal ini dikarenakan realitas problem itu sendiri tidak semata-mata bersumber dari para penguasa kaum muslimin, tetapi di balik itu semua terdapat berbagai rekayasa politik, ekonomi dan militer yang secara sistematis dirancang oleh AS dan negara-negara Eropa. Lebih parah lagi, para penguasa tersebut menjadikan para pembuat problem tersebut sebagai 'penolong'. Bukankah Allah SWT. telah memberikan isyarat pada kita bahwa menjadikan selain Allah sebagai wali adalah ibarat membangun rumah laba-laba. Allah berfirman:

“Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.”(Al Ankabut:41) 

Oleh karena itu tidak layak bagi seorang mukmin yang mengharapkan kehidupan akhirat sebagai tujuan akhir hidupnya meninggalkan atau bahkan mengingkari isyarat yang dengan sangat tegas Allah sebutkan di atas. Sebagaimana tidak layaknya seorang mukmin yang meyakini Al Qur'an dan sunah seakan-akan dalam hidup ini layaknya orang yang di tengah hutan belantara, tanpa kompas. Bukankah rasulullah saw. telah menegaskan:

“…sungguh aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang yang seakan-akan malam hari sebagaimana siang..”(HR. Ibnu Majah).

Dalam hadits ini jelas sekali bahwa dalam Islam tidak ada hal yang tidak jelas, apapun persoalannya. Karenanya sebagian kaum muslimin yang menganggap Islam kurang atau tidak sempurna, rasanya perlu meresapkan makna hadits di atas. Kalaulah memang mereka masih meyakini kebenaran Al Qur'an dan sunnah. Selanjutnya sebagai seorang mukmin, kita menatap masa depan semantap kita menatap masa kini dan masa yang lalu. Bagi seorang mukmin masa depan identik dengan kemenangan sebagaimana janji Allah dalam surat An Nur ayat 55. ( http:// www.al-islam.or.id )

[HOME] [TENTANG KAMI] [INFO FSQ] [ARTIKEL] [DUNIA ISLAM] [DAKWAH] [LINKS] [FREE EMAIL] [BUKU TAMU]

FORUM STUDI AL QURAN

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

Sekretariat: Musholla Ulul Albab FE Jl. H. Hasan Basri, Kayutangi Banjarmasin

Email: [email protected]