NEGARA OPEC KOK IMPOR BBM

Antre lagi. Itulah pemandangan di puluhan SPBU di Jakarta minggu lalu. Walaupun pemerintah menyebut pasokan cukup, sejumlah SPBU di Jakarta dan sekitarnya mengalami kelambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM), terutama premium.

Kepala Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat Pertamina Djaafar mengakui adanya kelangkaan premium sebesar 10 persen atau sebanyak 40 SPBU dari 373 SPBU yang ada di DKI Jakarta akibat keterlambatan pasokan BBM premium dari Balongan (Kompas,26/07/2000). Dirut Pertamina Baihaki Hakim mengatakan, akibat terhentinya kegiatan kilang Balongan selama 30 hari, Pertamina kehilangan stok premium sebanyak 250.000 kilo liter atau ekuivalen dengan 1,5 juta barrel. Untuk menggantinya, Pertamina harus mengimpor premium dari Singapura, Malaysia, dan Thailand (Kompas, 27/07/2000).

Mentamben Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, tidak tertutup kemungkinan adanya sabotase atau permainan politik di balik kelangkaan BBM khususnya premium, akhir-akhir ini. Meskipun demikian, ditegaskan, Deptamben dan Pertamina akan lebih berkonsentrasi pada aspek operasional (Kompas, 27/07/2000).

Langkanya BBM tetap saja memancing kegelisahan masyarakat, sekaligus pertanyaan terhadap kinerja Pertamina. Menurut Gerakan Solidaritas Konsumen Indonesia (GSKI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta, kelangkaan BBM memunculkan pertanyaan soal profesionalisme dan kapasitas Pertamina sebagai pemegang monopoli penambangan dan distribusi BBM (ibidem).

Sebenarnya dimana penyebab langkanya BBM sehingga membuat sebagian masyarakat harus antre mendapatkannya, padahal Indonesia dikenal sebagai negara anggota produsen minyak OPEC? Lebih trenyuh lagi mendengar kenyataan bahwa Indonesia mengimpor dari negara lain untuk mengatasi kelangkaan BBM, dan menjamin stok yang ada. Kok bisa ?

Sebab-Sebab Langkanya BBM

Premium, Solar, Premix atau minyak tanah yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sebenarnya harus melewati proses produksi dan mekanisme distribusi yang panjang sebelum sampai kepada masyarakat dalam bentuk siap pakai. Minyak mentah yang dipompa dari dalam perut bumi biasanya langsung dijual (diekspor) ke luar negeri, atau dikirimkan ke kilang-kilang minyak untuk ‘dibersihkan’ sehingga menjadi berbagai jenis produk jadi, antara lain Premium, Solar, Premix, minyak tanah dan lain-lain. Melalui kapal-kapal tanker atau pipa distribusi, dikirimkan ke depo-depo (penimbunan/penyimpanan) BBM. Kemudian dari depo-depo BBM itulah truk-truk tanki mengambil dan mendistribusikannya ke SPBU-SPBU atau penampungan minyak tanah. Masyaralat dalam hal ini memperolehnya secara langsung melalui SPBU-SPBU atau pengecer minyak tanah.

Jadi, bisa dimengerti mengapa Indonesia yang termasuk negara produsen minyak, ternyata malah mengimpor premium dari negara-negara lain. Karena meskipun kemampuan ekspor minyaknya hampir 1,5 juta barrel per hari, akan tetapi bentuk bahan yang diekspornya itu berupa minyak mentah yang belum siap pakai. Sedangkan impor premium dari Singapura, Malaysia atau Thailand, berupa BBM siap pakai.

Dilihat dari aspek teknis, kelangkaan BBM disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

Pertama, jumlah kilang minyak domestik (yang ada di dalam negeri) masih kurang, sehingga kapasitas produksi tidak sebanding dengan konsumsi BBM yang terus membengkak. Perlu diketahui bahwa selama hampir enam tahun terakhir ini, tidak ada penambahan kilang minyak baru di Indonesia, padahal kebutuhan BBM di dalam negeri terus meningkat. Apalagi kalau ada kerusakan yang menimpa kilang minyak sehingga tidak mampu berproduksi.

Kedua, distribusi melalui kapal tanker dan pipa-pipa primer ke depo-depo BBM yang tersendat.

Ketiga, Jumlah depo-depo BBM serta sebarannya yang tidak merata. Sebagai perbandingan, di Singapura yang jumlah penduduknya kurang dari jumlah penduduk Jakarta, terdapat 6 buah depo BBM. Sedangkan di Jakarta hanya satu depo, yaitu di Plumpang.

Keempat, Mekanisme distribusi dari depo ke truk-truk tanki tidak optimal. Pada saat pasokan BBM langka, waktu untuk pengisian BBM ke dalam truk-truk tanki memakan waktu antara 1,5 sampai 2 jam. Padahal dalam kondisi normal waktu pengisian BBM hanya 30 menit.

Kelima, Stok nasional amat pendek sehingga amat rawan jika terjadi gangguan-gangguan dalam distribusi dan produksi. Saat ini Indonesia menetapkan stok BBM nasional sebanyak 23 hari stok. Artinya, jika 23 hari Indonesia tidak memproduksi minyak mentah atau seluruh kilangnya rusak, maka kebutuhan BBM masih bisa ditanggulangi. Bandingkan dengan AS yang menimbun stok BBM-nya hingga lebih dari 6 bulan.

Berdasarkan tinjauan di atas, permasalahan utamanya terletak pada lemahnya aspek ri’ayatusy syu’un (pengaturan dan pemeliharaan urusan-urusan masyarakat) yang merupakan kewajiban pemerintah. Sebab kelangkaan BBM atau keterlambatan pasokan BBM bermuara pada aspek-aspek teknis. Negara manapun di dunia memiliki kemampuan untuk menanggulangi aspek-aspek teknis, apalagi Indonesia termasuk negara pengekspor minyak, dan memiliki kemampuan finansial untuk mengatasi produksi dan distribusi.

Tanggung Jawab Negara

BBM termasuk barang yang amat dibutuhkan oleh masyarakat. Islam menetapkan BBM dalam kelompok barang tambang milikiyyah 'aamah, yakni dimiliki dimiliki oleh umum (collective property) lantaran jumlahnya yang tak terhitung.

Menurut Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam Nizham Al Iqtishaadi fil Islam hal 213, eksplorasi maupun eksploitasi barang tambang yang tak terhitung ini harus dilakukan oleh negara atas nama rakyat kaum muslimin sebagai pemiliknya untuk dikelola dalam rangka memakmurkan kehidupan rakyat.

Hal ini dipahami dari hadits riwayat Imam Tirmidzi dari Abyadl bin Hammal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw untuk memperoleh dan mengelola tambang garamnya. Kemudian Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, salah seorang laki-laki bertanya :

‘Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang telah engkau berikan kepadanya ? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.’ Lalu Rasulullah bersabda : ‘(Jika begitu) tariklah kembali tambang (garam) tersebut darinya.’

Abu Ubaid, pengarang kitab al Amwal, telah mengomentari hadits tersebut : ‘Adapun pemberian tambang garam di daerah Ma’rab dari Nabi saw kepada Abyadl bin Hammal, lalu beliau menarik (pemberian)nya lagi dari tangan Abyadl, maka sesungguhnya beliau mencabutnya karena menurut beliau tambang tersebut (awalnya) merupakan tanah mati (ardlu al mawaat) yang dihidupkan (dikelola) oleh Abyadl. Tatkala nabi saw mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air mengalir, sementara air itu tergolong benda yang tak pernah habis, seperti halnya mata air, maka beliapun menarik kembali (pemberiannya itu). Sebab Sunnah Rasulullah saw dalam perkara yang menyangkut padang (rumput), api dan air telah menyatakan bahwa seluruh manusia berserikat dalam perkara-perkara itu. Beliau lalu berpikir untuk menjadikan benda itu sebagai milik umum yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain.’

Dengan demikian jelaslah bahwa deposit barang tambang apapun yang amat besar tergolong dalam pemilikan umum, sementara deposit barang tambang yang kecil bisa dimiliki individu dengan membayar 1/5 hasiknya kepada negara sebagai rikaz.

Oleh karena itu barang-barang tambang yang memiliki deposit besar (dalam hadits disebut dengan istilah seperti air yang mengalir) tidak diperbolehkan dimiliki atau dikuasai oleh individu, termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan. Terlebih perusahaan-perusahaan pertambangan asing yang dapat mengakibatkan dominasi mereka atas kaum muslimin. Firman Allah SWT :

"dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An Nisa : 141)

Karena pengelolaan (eksplorasi dan eksploitasi)nya, tidak mungkin dilakukan masyarakat secara bersama-sama, negara dalam hal ini wajib mengambil alih pengelolaan atas seluruh barang tambang (yang memiliki deposit besar) agar dapat dikeluarkan untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Dengan catatan bahwa hak pengelolaan atas barang-barang tambang ini tidak akan mengubah status kepemilikan barang-barang tambang tersebut (yaitu milik masyarakat/umum).

Ini bisa dipahami dari transaksi (aqad) antara masyarakat (kaum muslimin) dengan negara (dalam hal ini Khalifah). Bahwasanya dalam sistem hukum Islam, masyarakat kaum muslimin telah menyerahkan hak kekuasaannya untuk mengatur dan memelihara seluruh urusan rakyat (ri’ayatusy syu’un) kepada seseorang (yaitu Khalifah/kepala negara). Maka negara dalam hal ini Khalifah berhak untuk mengatur dan memelihara jurusan rakyatnya dengan mengambil alih hak pengelolaan barang-barang tambang agar seluruh hasilnya (baik berbentuk bahan-bahan jadi ataupun keuntungan penjualannya) dapat digunakan untuk melayani seluruh kebutuhan rakyat. Pengambilalihan ini karena ketidak mungkinan masyarakat secara bersama-sama mengelola (mengeksplorasi dan mengeksploitasi) barang-barang tambang itu, di samping adanya transaksi (aqad) antara masyarakat dan negara yang telah menyerahkan aspek pengaturan dan pemeliharaan seluruh urusan rakyat kepada negara.

Dari sini juga kita bisa mengerti keabsahan dominasi (kewenangan penuh) negara dalam mengelola seluruh produksi dan distribusi barang-barang tambang, sebagaimana halnya Pertamina dalam mengelola BBM. Hanya saja terdapat perbedaan mencolok antara sistem/mekanisme yang dilakukan di negeri ini dengan sistem Islam. Misalnya, dalam Islam seluruh benda/barang yang termasuk hak milik umum (kaum muslimin) tidak diperbolehkan sama sekali diserahkan pengelolaan (produksi dan distribusi)nya, apalagi memberikan hak untuk dikontrakkan (diberikan konsesi) kepada perusahaan-perusahaan asing, seperti Freeport, Shell, Mobil Oil, Caltex, BP dan lain-lain atas daerah-daerah pertambangan. Karena daerah-daerah tambang bukan milik negara, melainkan milik ummat (Islam) secara keseluruhan. Belum lagi munculnya penyimpangan-penyimpangan mekanisme pengelolaan dan individu pengelolanya sebagaimana halnya yang terjadi di perusahaan-perusahaan milik negara seperti Pertamina.

Atas dasar apa negara memberikan konsesi kepada pihak asing untuk mengelola sebagian pertambangan, padahal Rasulullah saw telah menjelaskan (dalam hadits di atas) dan menegaskan bahwa barang-barang tambang adalah hak milik ummat (kaum muslimin)? Dan perkataan serta tindakan Rasulullah saw adalah hukum (syara) atas seluruh kaum muslimin, dan tidak dapat diubah meskipun seluruh kaum muslimin sepakat untuk mengubahnya.

Disamping itu Rasulullah saw telah menegaskan tanggung jawab seorang Khalifah (kepala negara) kaum muslimin, sebagaimana sabdanya :

"Seorang Imam (Khalifah/kepala negara) yang memimpin masyarakat adalah laksana penggembala, dan ia bertanggung jawab atas (pengaturan dan pemeliharaan) urusan rakyatnya." (HR. Imam Bukhari dari Ibnu Umar )

Dengan demikian, negara adalah pihak yang memiliki kewajiban ri’ayatisy syu-un (mengatur dan memelihara) seluruh kebutuhan rakyatnya. Allah SWT kelak akan meminta tanggung jawab terhadap kepala negara dan seluruh aparatnya, apakah ri’ayatusy syu-un atas ummat ini telah dijalankan semaksimal mungkin dan sesuai dengan aturan syari'at Islam?

Khatimah

Jelaslah bahwa BBM adalah barang yang sangat diperlukan oleh rakyat, yang tanpanya kehidpuna modern seperti sekarang tak akan bisa berjalan. Dan pemerintah wajib mengadakannya demi memelihara kepentingan rakyat.

Sebagai bearang tambang milik umum, eksplorasi dan eksploitasi tambang penghasil BBM mestinya dikuasai dan dikelola oleh negara tanpa diserahkan sama sekali kepada swasta, apalagi pihak asing.

Masyarakat dalam hal ini wajib mengontrol dan mengoreksi kesalahan, kelemahan dan kekeliruan negara dalam perkara ri’ayatusy syu-un dengan standar syari'at Islam.

Lebih dari itu, penggunaan sistem Islam dan upaya mewujudkan sistem tersebut di muka bumi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, merupakan perkara yang mesti diperhatikan. Sebab, baik penguasa maupun masyarakat (kaum muslimin) tidak akan lepas dari hisab Allah SWT. Sudahkah mereka berupaya dan berjuang untuk menegakkan sistem warisan Nabi Muhammad saw. itu? Allah SWT berfirman :

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."
(QS. Al Mudatstsir : 38)

Maka renungkanlah wahai kaum muslimin !

Sumber: www.al-islam.or.id (Al Islam No. 18)

[HOME] [TENTANG KAMI] [INFO FSQ] [ARTIKEL] [DUNIA ISLAM] [DAKWAH] [LINKS] [FREE EMAIL] [BUKU TAMU]

FORUM STUDI AL QURAN

Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat

Sekretariat: Musholla Ulul Albab FE Jl. H. Hasan Basri, Kayutangi Banjarmasin

Email: [email protected]