|
|
|
Pangdam Pattimura:
Ada
Kelompok yang Ingin Gagalkan Pilgub Maluku
|
Sinar
Harapan
August
13, 2003
|
Pangdam Pattimura:
Ada Kelompok yang Ingin Gagalkan Pilgub Maluku
Ambon, Sinar Harapan
Pangdam XVI Pattimura, Mayjen TNI Agustadi mengungkapkan bahwa
pihaknya telah memperoleh sejumlah indikasi menyangkut upaya
kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggagalkan proses
pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku yang rencananya
berlangsung 14 Agustus 2003.
"Memang ada yang mencoba menggagalkan Pilgub Maluku agar
pelaksanaannya dapat ditunda hingga tahun 2004," ungkap
Agustadi kepada SH di Makodam Pattimura, Rabu (13/8).
Pangdam Pattimura menegaskan, oknum-oknum maupun kelompok-kelompok
yang tidak ingin pemilihan gubernur Maluku digelar merupakan
oknum-oknum maupun kelompok-kelompok yang saat ini tidak dapat
mencalonkan diri menjadi gubernur sehingga mereka ingin dengan
tertundanya proses pemilihan pada tahun 2004 mendatang maka proses
ini akan dimulai dari awal lagi sehingga terbuka peluang untuk
mencalonkan diri kembali.
"Oknum-oknum maupun kelompok-kelompok tersebut menginginkan
Pilgub Maluku ditunda hingga tahun 2004 dengan harapan proses
pemilihan dilaksanakan secara langsung sehingga dengan demikian
kepentingan politik mereka dapat terlaksana," katanya.
Ketika ditanya menyang-kut instruksi khusus dari dirinya kepada
seluruh anggota Fraksi TNI/Polri di DPRD Maluku yang berjumlah
lima orang terkait dengan proses pemilihan gubernur Maluku,
Pangdam Pattimura mengaku tidak memberikan instruksi khusus sebab
TNI maupun Polri tidak boleh terlibat langsung dalam politik
praktis.
"Saya serahkan kewenangan untuk memilih gubernur dan wakil
gubernur Maluku kepada kelima anggota Fraksi TNI/Polri.
Menyangkut siapa yang harus mereka pilih terserah mereka karena
otoritas untuk memilih itu sudah didelegasikan sepenuhnya kepada
mereka yang ada di DPRD Maluku," katanya.
Menyangkut adanya kemungkinan suara dari Fraksi TNI/Polri DPRD
Maluku akan diberikan kepada dua mantan perwira tinggi yang ikut
dalam pemilihan gubernur Maluku, Pangdam Pattimura menjelaskan
bahwa ketika dirinya melakukan pertemuan dengan KSAD Jenderal
Ryamizard Ryacudu, ia diperintahkan untuk tidak terjun langsung
dalam politik praktis.
Pangdam mengatakan siapa pun figur gubernur dan wakil gubernur
Maluku yang dipilih oleh Fraksi TNI/Polri diharapkan dapat
mempunyai komitmen untuk menyelesaikan konflik Maluku secara utuh
dan dapat membangun kembali daerah ini dari keterpurukan.
Terkait dengan situsi Provinsi Maluku menjelang proses pemilihan
gubernur, Pangdam mengatakan yang justru membuat situasi politik
di Maluku menjadi panas adalah pemberitaan media massa sedangkan
masyarakat tidak lagi terpengaruh dengan situasi politik di Maluku
akhir-akhir ini.
"Masyarakat tidak ingin lagi adanya keributan yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan yang ujung-ujungnya masyarakat yang
susah sedangkan segelintir orang yang mendapatkan manfaat dari
kekisruhan politik tersebut," ungkapnya. (izc)
|
