Perkembangan dramatis terjadi kemarin, saat fraksi-fraksi di DPRD Maluku harus memutuskan nama calon definitif kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2003-2008.

Peristiwa tersebut terjadi pada penetapan calon di dua fraksi yang sebelumnya memiliki dua paket calon, yaitu:
- Fraksi Partai Golkar yang sebelumnya memiliki dua calon kandidat yaitu pasangan Fredy Latumahina-Jusuf Rahimi Marasabessy versus Z Sahuburua-H Laitupa.
- Fraksi Penegak yang sebelumnya memiliki dua calon kandidat yaitu pasangan Saleh Latuconsina-Paula Renyaan versus Jusuf Rahimi Marasabessy-Chris Tanasale.

Kedua fraksi itu harus menentukan pasangan definitif mereka. Terjadilah pemilihan di dalam kedua fraksi tersebut. Peristiwa dramatis terjadi pada saat pemilihan kandidat partai Golkar. Pemilihan dilakukan di ruang VIP Airport Pattimura.

Mengapa pemilihan kandidat partai Golkar dilakukan di Airport Pattimura? Karena rombongan Sekjen Pusat Partai Golkar, Budi Harsono, memutuskan untuk menentukan para calon itu di tempat tersebut. 12 orang anggota DPRD Maluku dari Partai Golkar kemudian melakukan voting, hasilnya 7 untuk Sahuburua dan 5 untuk Latumahina. Rombongan DPP Partai Golkar segera kembali ke Jakarta setelah pemilihan itu berlangsung.

Hasil ini cukup tragis, mengingat Latumahina sudah 4 kali mencalonkan diri sebagai gubernur Maluku dan selalu kalah, bahkan pada saat ini dimana dia merupakan salah satu ketua Golkar pusat.

Sementara itu, Fraksi Penegak juga memutuskan melakukan voting untuk menentukan kandidat gubernur dari fraksi mereka. Hasilnya mantan gubernur Saleh Latuconsina-Paula Renyaan kalah dari Jusuf Rahimi Marasabessy-Chris Tanasale. Renyaan sebelumnya pernah didekati dan memperoleh dukungan luas untuk berpasangan dengan Rahimi, akan tetapi pada saat-saat terakhir memutuskan bergabung dengan Latuconsina yang ternyata kalah dukungan dalam fraksi.

Sisi Positif Proses Ini
Proses pengambilan keputusan di atas, memunculkan satu sisi positif bagi proses politik di Maluku, yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh Fraksi dan bukan oleh Pengurus Partai.

Saat ini di berbagai tempat di Indonesia terjadi keributan akibat pemilihan gubernur, dimana intervensi Pengurus Partai masuk dalam pengambilan keputusan fraksi di DPRD. Kasus DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, NTT, NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, menunjukan peran pengurus partai cukup dominan dalam menentukan kandidat calon gubernurnya.

Intervensi pengurus partai kebanyakan dilakukan oleh partai PDI Perjuangan dalam kasus DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, NTT, Jawa Tengah, dan Bali. Partai Golkar melakukannya dalam pemilihan gubernur NTB dan Jawa Timur. PKB melakukannya pada pemilihan gubernur Jawa Timur. Sehingga dalam kasus pemilihan gubernur Maluku, fraksi Partai Golkar dan Fraksi Penegak DPRD Maluku telah memulai suatu proses politik baru yang positif bagi perkembangan demokrasi di Maluku.

Anyway, selamat kepada yang menang dan yang kalah, karena tidak ada yang menang dan kalah sebab semuanya adalah asset daerah Maluku.

| Top of page | Home |

Copyright © 2000 – Lawamena Victoria On-Line
HTML pages design and maintained by jembong_710
Send your comments to lawamena_victoria