MEDIA INFORMASI DARI DAN UNTUK WARGA NGANJUK DI JABODETABEK
INDONESIA

BERITA KAMPOENG HALAMAN DARI MEDIA

3 Bulan Honor Tak Cair, GTT Menjerit
NGANJUK – Radar Kediri Minggu, 15 Maret 2009 Tenaga guru tidak tetap (GTT) di Pemkab Nganjuk menjerit. Hingga Maret ini, honor mereka sejak Januari belum cair. Hal itu diakui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Pemkab Nganjuk Agus Susanto. "Memang belum. Kami masih menyelesaikan proses administrasinya," terangnya. Dia menyatakan, pencairan honor GTT tersebut menunggu selesainya evaluasi APBD 2009. "Lha, kalau tidak menunggu itu, uangnya dari mana?" tanyanya. Sebagaimana diberitakan, molornya pembayaran gaji guru honorer tersebut bukan kali pertama. Bahkan, terjadi tiap awal tahun. Rata-rata, tenaga honorer digaji Rp 560 ribu. Tapi, sejak Januari, anggaran GTT belum cair. Agus mengungkapkan, saat ini proses administrasi hampir selesai. Targetnya, honor akan diberikan awal tahun. Apalagi, evaluasi APBD hampir rampung. Sering tertundanya honor untuk GTT itu diakui Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT Sajianto. "Saking seringnya, sampai-sampai kami sudah terbiasa," katanya. Menurut dia, bukan hanya GTT, honor untuk pegawai tidak tetap (PTT) juga belum cair. Tiap awal tahun, uang honor selalu tertunda hingga tiga bulan. Bahkan, 2008, honor molor sampai empat bulan karena ada pemilihan bupati. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Nganjuk Bambang Setiadi menyayangkan molornya pemberian honor bagi GTT/PTT tersebut. "Itu merupakan dampak dari pembahasan APBD yang molor," tuturnya.
Berebut Jadi CPNS, Kartu Kuning Naik 100%
NGANJUK- Radar Kediri, Rabu, 12 November 2008 ]- Proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dipastikan berlangsung ketat. Sebab, ada tiga jenis tes tulis agar bisa lolos ke tahapan selanjutnya.
Untuk diketahui, tes tulis CPNS nanti akan digelar pada 5 Desember. Materi yang akan diujikan nantinya terdiri dari tes pengetahuan umum untuk menguji wawasan nasional, regional dan internasional.Selain itu juga tes bakat skolastik yang dipergunakan untuk menggali indikasi keseluruhan kapasitas mental yang meliputi inteligensia dan bakat. Juga tes skala kematangan yang bertujuan untuk melihat tingkat kematangan seseorang yang terdiri dari kemampuan adaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas dan inisiatif.Sementara itu, peminat kartu kuning juga melonjak. Tiap harinya, peminat kartu kuning mencapai 200 orang. "Padahal sebelumnya hanya 90-100 orang," terang Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Tjuk Widianto kepada Radar Kediri. Kondisi ini diakui Tjuk biasa terjadi jika mendekati perekrutan CPNS.Seperti kemarin, terdaftar pemohon sebanyak 225 orang. Sebagian besar adalah lulusan S-1 dan D-2. Sedangkan lulusan SMA dan S-2 sangat minim. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) telah melakukan antisipasi. "Blangko permohonan ditambah, tenaga juga ditambah," ucapnya.
Ngeper, Pemkab Janji Angkat GTT
NGANJUK- Duta Masyarakat- Selasa, 28 Oktober 2008. Tak kurang dari 2.000 massa GTT (guru tidak tetap) dari berbagai sekolah di Kabupaten Nganjuk menggelar aksi unjuk rasa menuntut kejelasan nasib, kemarin. Mereka menuntut agar segera dijadikan PNS (pegawai negeri sipil) setelah sekian lama hanya diberi janji-janji.
Aksi yang digelar di Pendapa Kabupaten Nganjuk ini sempat diwarnai kericuhan, saat sejumlah petugas Satpol PP berusaha menghalang-halangi para demonstran masuk ke kawasan pendapa.
Aksi demo massa GTT dipicu sikap Pemkab Nganjuk yang tak kunjung memberikan kepastian akan nasib mereka.?Hanya di sini pengangkatan tak kunjung dilakukan. Kami menuntut agar nasib kami segera diberikan kepastian, angkat kami menjadi PNS atau kami akan kepung kantor ini,? ujar Sugianto, koordinator lapangan aksi GTT dalam orasinya, kemarin.
Dalam orasinya, dia juga menyebutkan beberapa tuntutan lain para demonstran, antara lain percepatan proses pencatatan database, sebagai syarat pengangkatan GTT menjadi CPNS dan PNS.
Selain berorasi, para demonstran dalam aksinya juga membawa sejumlah poster bertuliskan kecaman atas kepemimpinan Bupati Nganjuk Taufiqurahman yang dianggap tak memperhatikan nasib GTT.
?Wahai Pak Bupati sekarang tugasmu bukan lagi sebagai kontraktor, tapi mengayomi rakyatmu?. Begitu salah satu isi poster kecaman demonstran kepada bupati yang juga dikenal sebagai mantan kontraktor tersebut.
Setelah sekitar satu jam menggelar orasi, 10 perwakilan demonstran akhirnya diizinkan mengadakan perundingan dengan Bapeda Kabupaten Ngajuk. Mereka baru membubarkan diri, setelah sekitar satu jam perundingan dan menghasilkan kesepakatan, bahwa Pemkab Nganjuk akan melakukan percepatan pendataan database, untuk proses pengangkatan GTT menjadi CPNS.
Didominasi Pejabat Uzur, Pejabat Pemkab Jarang Regenerasi, Banyak Akan Pensiun
NGANJUK- Jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Nganjuk ternyata masih didominasi pejabat uzur. Di eselon II saja, 7 pejabat tak lama lagi memasuki masa pensiun. Data yang dihimpun Radar Kediri, di antaranya adalah Kepala Dinas Pertanian Tanudji Eko Widiono, Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup (DKPLH) Agus Suharto hingga Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (kimprasda) Bangun.
Sementara beberapa jabatan kepala unit kerja diketahui lowong. Seperti Dinas Kesehatan dan Bappeda. Paling banyak di tingkat eselon III, seperti kepala bagian dan sub dinas. Dua rumah sakit daerah juga tidak memiliki direktur. Selain itu di eselon III, banyak kepala bagian segera pensiun.
Kondisi ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agoes Eriyanto. "Setiap tahun, siapa yang mendekati pensiun sudah ada datanya," terangnya. Lebih detail, Agoes meminta agar menunggu pengesahan raperda penyesuaian PP 41 tentang struktur organisasi.
Agoes tidak membantah saat ini ada pejabat yang mengajukan perpanjangan ke bupati. "Sekitar dua orang," katanya. Boleh tidaknya perpanjangan, diakuinya, sangat tergantung bupati. "Cuma bupati yang menentukan," lanjutnya.
BKD, jelas Agoes hanya bertugas memberikan telaah staf. Perpanjangan akan menjadi pertimbangan kalau jabatan itu memang sulit mencari penggantinya. Selain itu jabatan tersebut merupakan jabatan khusus. Paling penting, bersangkutan memiliki kesehatan yang baik dan masih mampu menjalankan tugas-tugasnya.
Jika akhirnya jabatan diperpanjang, maka pejabat bersangkutan memiliki kesempatan selama dua tahun. Setelah masa perpanjangan habis, masih ada satu kesempatan lagi. "Jadi, totalnya empat tahun untuk perpanjangan," jelas Agoes.
Tidak ada kesulitan untuk menentukan pejabat yang hendak pensiun atau sudah melakukan perpanjangan. Sebab, datanya sudah diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. "Nanti kami tinggal mengecek saja," terangnya.
Secara terpisah, banyaknya pejabat uzur dan lowongnya jabatan disesalkan Ketua Komisi A Sumardi. Anggota dewan ini menilai belum adanya regenerasi di Pemkab Nganjuk. Padahal, potensi muda yang mampu mengisi posisi lowong itu diyakini masih banyak.
Hal ini dikhawatirkan Sumardi akan menyebabkan program pemerintah berjalan timpang. Banyak pejabat yang memiliki dobel posisi. "Program-program menjadi tidak berjalan dengan baik dan lancar," terangnya. Terbukti dari sering terjadinya keterlambatan pembahasan raperda PAK hinggga APBD serta raperda lainnya.
Untuk itu, dia minta Pemkab Nganjuk segera melakukan perombakan. Beberapa posisi lowong yang strategis dan mendesak harus segera diisi. "Pejabat yang hendak pensiun juga harus disiapkan penggantinya," pungkas Sumardi.
Ratusan Aset Belum Bersertifikat
NGANJUK- Radar Kediri Jum'at, 15 Agustus 2008. Aset Pemkab Nganjuk rentan berpindah tangan. Sebab, ratusan aset daerah itu belum memiliki sertifikat. Sebagian berupa aset tanah Pemda Murni dan lainnya berupa eks bengkok.
Data yang diperoleh Radar Kediri, aset yang belum disertifikasi terdiri dari 255 bidang. Ada juga 34 bidang tanah dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Pemkab seharusnya lebih cepat melakukan sertifikasi. Supaya tidak beralih kepemilikan," tegas Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Nganjuk Bambang Setiadi. Apalagi, masih banyaknya aset daerah yang belum disertifikasi ini menjadi sorotan dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Keuangan menjadi tidak wajar," terangnya.
Untuk diketahui, saat ini, tanah aset pemerintah daerah murni yang bersertifikat sebanyak 466 bidang. Lainnya tanah eks bengkok yang sudah sertifikat 255 bidang. Jumlah aset itu belum termasuk aset daerah yang berupa bangunan.
Bambang berharap hal ini bisa menjadi prioritas Pemkab Nganjuk. Sebab, berdasarkan hasil study banding ke Ngawi, kondisi ini tidak jauh berbeda. Hanya saja, Pemkab Ngawi sempat menjalin kerjasama dengan BPN untuk mempermudah proses sertifikasi aset daerah.
"Cuma sekarang, kerjasama seperti itu tidak bisa ditiru," imbuh Sekretaris Fraksi PDIP ini. Sebab, berdasarkan PP 46/2002 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengurus aset daerah tidak berbeda seperti mengurus aset lainnya. "Asalkan berkas-berkas lengkap dan biaya lunas, aset bisa segera disertifikasi," sambung Bambang.
Dia juga meminta BPN tidak mempersulit jika persyaratan sudah terpenuhi. Sebelumnya, komisi A telah bertemu dengan BPN dan mempertanyakan lamanya pengurusan sertifikat tersebut. "Aturannya maksimal tiga bulan. Tetapi, tidak tahu sekarang kalau tidak berubah," ucapnya.
Selanjutnya, Komisi A berencana meminta penjelasan dari BPN dan Pemkab Nganjuk. "Kami jadwalkan bulan depan," sambungnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nganjuk Sumardi juga mendesak Pemkab Nganjuk lebih memperhatikan aset-aset daerah berikut proses pengalihan penggunaan.
Dia lalu menyebut proses pengalihan penggunaan tanah eks bengkok saat pembebasan Kali Widas. Saat itu, prosesnya tanpa melalui persetujuan DPRD, "Padahal, setiap pengalihan penggunaan, khususnya tanah eks bengkok harus melalui DPRD," tegas Sumardi. Dia tidak berharap kejadian itu kembali berulang jika pendataan dan proses sertifikasi tanah-tanah aset daerah tidak segera diselesaikan.
Museum dr Soetomo yang Telantar di Kampung Halaman Sendiri
Kaget Lihat Koleksi di Lemari tanpa Kunci Didirikan pada era Menteri Penerangan Harmoko pada 1986, kondisi museum dr Soetomo di desa kelahirannya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kini telantar. Padahal, di dalamnya terdapat banyak koleksi penting tokoh kebangkitan nasional itu.
DIAN PUSPITORINI, Nganjuk
HINGGA saat menghadap Yang Mahakuasa pada 1938, dr Soetomo adalah pahlawan yang "kesepian". Istrinya, Ny E.J. De Graaf, perawat keturunan Belanda, meninggal empat tahun sebelumnya. Pejuang yang juga dokter spesialis kulit dan kelamin itu pun menjadi duda tanpa anak hingga akhir hayat.
Kesan kesendirian itu pula yang terungkap saat Radar Kediri (Grup Jawa Pos) mengunjungi Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, tempat kelahiran yang menjadi museum dr Soetomo. Desa itu terletak sekitar tujuh kilometer dari pusat Kota Nganjuk. Museum itu ditandai dengan patung Soetomo dalam posisi duduk dengan beberapa bagian celana tampak kotor di halaman dekat pintu masuk.
Berdiri di atas lahan seluas empat hektare, bangunan museum berada di sisi barat lahan yang dikelilingi persawahan. Tepat di belakang monumen Soetomo berdiri pendapa besar yang disebut pendapa agung. Lalu, di belakang pendapa agung terdapat pendapa berukuran lebih kecil yang disebut pringgitan.
Di sisi barat pringgitan itulah berdiri museum, tetapi lebih layak disebut ruang khusus. Ukurannya sekitar 5 x 9 meter. Koleski museum itu dibagi menjadi tiga: perjalanan dr Soetomo dalam politik, koleksi buku-buku pribadi dokter lulusan Stovia (Jakarta), serta perlengkapan praktik kedokteran milik dr Soetomo.
Museum itu terkesan telantar. Berbagai peralatan pertukangan tergeletak tak beraturan. Cat dinding dan pakaian pekerja diletakkan begitu saja di kursi museum. Belum lagi cat yang tercecer di lantai.
Tiga hari sebelum bangsa Indonesia merayakan 100 tahun Kebangkitan Nasional pada 20 Mei kemarin, ada pengecatan dan perbaikan jalan di museum ini. Bukan menyambut seabad kebangkitan, tapi karena akan dikunjungi pejabat dari Jakarta pada 22 Mei besok.
"Sudah tidak ada tempat lagi, sehingga harus diletakkan di sini," tutur Kustiyono, petugas museum, tentang barang-barang yang bergeletakan. Lelaki 54 tahun yang mengaku masih kerabat jauh dr Soetomo di Nganjuk itu ikut ambil bagian dalam melakukan pengecatan.
Telantarnya museum dr Soetomo bukan hanya karena perawatan gedungnya. Juga perawatan koleksi yang dipamerkan di museum. Sebuah lemari yang menyimpan buku-buku tentang ilmu kedokteraan, misalnya, dibiarkan tidak terkunci. Begitu juga peralatan medis yang ada di sisi berbeda.
Yang memprihatinkan, buku-buku tua koleksi Soetomo -mengambil spesialisasi kulit dan kelamin di Belanda dan Jerman- yang berbahasa asing (Belanda dan Prancis) itu juga tampak tidak terawat. Hampir seluruh sampul buku bacaan salah seorang pendiri Boedi Oetomo, organisasi yang menjadi penggerak Kebangkitan Nasional, digerogoti rayap. Di dalam lemari tempat penyimpanan buku itu juga terdapat sarang laba-laba.
Beberapa peralatan dokter (medis) milik Soetomo yang semasa hidup sering pindah tugas di Medan, Malang, Magetan, dan Blora, itu juga tak terawat. Stateskop dan alat-alat medis sangat berdebu, termasuk yang tersimpan di lemari.
Saat dikonfirmasi tentang tidak terawatnya Museum dr Soetomo, Kustiyono tidak bisa mengelak. "Saya bersihkan juga sia-sia. Masih banyak tukang (tukang perbaikan) yang bekerja di sini," tuturnya.
Menurut Kustiyono, perawatan yang dilakukan sebatas membersihkan lantai museum tersebut. Tentang buku-buku dr Soetomo yang tidak terawat, dia bisa memaklumi karena buku itu sudah berumur ratusan tahun.
Kalau Soetomo dimakamkan di kompleks GNI, Jalan Bubutan, Surabaya, makam keluarga besar pahlawan nasional itu di pemakaman keluarga yang berjarak satu kilometer dari museum.
Kustiyono mengakui, mengurus museum sendirian cukup berat. Sebab, halaman museum selalu kotor oleh daun-daun dari pohon yang memenuhi halaman. Belum lagi mengurus pendapa agung dan pringgitan.
Setiap bulan suami Suminem itu mendapat honor dari Pemkab Nganjuk Rp 300 ribu. Ini sudah lebih baik karena kali pertama hanya menerima honor Rp 20 ribu.
Sebagai penjaga museum dan kerabat dr Soetomo, Kustiyono berharap peringatan seabad Kebangkitan Nasional juga menjadikan museum lebih diperhatikan. "Menjelang hari kebangkitan, pengunjung yang datang semakin banyak," katanya.
Sebelumnya, yang datang sangat sedikit. Seminggu rata-rata hanya 10 orang. Rombongan siswa sekolah juga tidak tentu. Dalam sebulan, rata-rata hanya satu kali rombongan. Khusus Minggu, kompleks itu dipenuhi anak-anak muda. Bukan untuk melihat koleksi, tapi untuk berpacaran.
"Eman-Eman (sayang sekali), seharusnya ada fasilitas tambahan supaya banyak yang berkunjung," kata Bambang, 35, warga Caruban, Madiun, yang mengajak seluruh anggota keluarganya, kepada Radar Kediri. Fasilitas yang dimaksud adalah permainan anak-anak, karena museum bisa digunakan untuk menambah pengetahuan siswa sekolah.
Bambang mengaku kaget melihat banyak koleksi dr Soetomo dibiarkan dalam lemari dan tidak terkunci. Belum lagi ruang museum yang dijadikan tempat pekerja beristirahat dan penyimpanan barang-barang pertukangan.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tri Winarso mengakui minimnya biaya perawatan untuk museum dr Soetomo. "Setahun anggarannya hanya Rp 5 juta," katanya.
Padahal, idealnya dibutuhkan dana minimal Rp 15 juta. Dana yang terbatas itu lebih dialokasikan untuk perbaikan fisik bangunan tambahan museum seperti pendapa agung dan pringgitan. "Atapnya berlubang-lubang," tambah Tri.
Dalam waktu dekat, kata Tri, museum yang belum menerapkan retribusi tiket masuk itu akan diberi pagar. "Setelah lengkap fasilitasnya, baru kami tarik retribusi," katanya. (Indopos, 21 Mei 2008)
Soal PPJU PT Jaker Pemkab Kurang Tegas
NGANJUK – Radar Kediri Senin, 05 Mei 2008 -Pemkab Nganjuk dinilai kurang tegas dalam menyikapi kasus rendahnya pungutan pajak penerangan jalan umum (PPJU) PT Jaya Kertas (Jaker). Ini menyusul rencana mereka melakukan studi banding ke Pemkab Sidoarjo untuk mempelajari kemungkinan pemberian ’diskon’ PPJU terhadap sebuah perusahaan. "Ini mengecewakan," ujar Ketua LSM Kelompok Studi Pengembangan Demokratisasi (KSPD) Totok Budi Hartono kepada Radar Kediri, Sabtu (3/5) lalu.
Dikatakannya, rencana untuk memberikan ’diskon khusus’ bagi PT Jaker tidak tepat dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebab, warga tetap dikenakan beban pajak yang sama dengan sebelumnya. Tidak ada dispensasi apapun. Yakni, delapan persen dari total pembayaran beban listrik PLN setiap bulan.
Sedangkan bagi industri, ketentuannya adalah tiga persen. Semua itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 65/2001 tentang Pajak Daerah. "Masalah ini sudah menjadi opini publik. Masyarakat umum membayar beban yang lebih besar daripada industri," tandasnya.
Untuk diketahui, PPJU yang disetor PT Jaker tidak ada satu persen dari total rekening PLN yang dibayarnya. Dari Rp 713,29 juta yang seharusnya dilunasi, Jaker hanya memberikan Rp 150 juta. Yang dijadikan landasan adalah kesepakatan segitiga antara PT Jaker, PT PLN, dan Pemkab Nganjuk. Itulah yang terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Karena itu, lanjut Totok, pemkab harus tegas untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut. Bukan dengan mencari celah agar tetap bisa memberikan ’hak istimewa’ kepada PT Jaker. Melainkan, justru harus bisa ’memaksa’ Jaker dan industri lain untuk mematuhi peraturan perpajakan. Yakni, membayar PPJU sebesar tiga persen.
Sebab, dia khawatir, jika kebijakan yang diambil pemkab salah, akan memunculkan perlawanan dari masyarakat. "Banyak yang sudah berencana protes karena menganggap tidak adil," tandasnya.
Kalaupun pengusaha merasa berat, sambung Totok, bisa mengajukan keringanan dengan menyertakan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga, pemkab bisa mempelajari dan menentukan kebijakan yang tidak mengusik rasa keadilan masyarakat. "Telanjur masyarakat tahu seperti ini, pemkab harus berhati-hati menentukan kebijakan yang baru," katanya. (dea/hid)
Demo Warnai Pelantikan Bupati
NGANJUK(SINDO) – Kamis, 17/04/2008 Pasangan Taufiqurrahman dan Abdul Wachid Badrus akhirnya dilantik oleh Gubernur Jatim Imam Utomo sebagai Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.
Pelantikan di Pendopo Kabupaten itu diwarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa. Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Komunitas Mahasiswa Peduli Kota Angin (Kompaka) menuntut bupati terpilih merealisasikan janjijanjinya saat berkampanye dulu.
Dengan membentangkan spanduk dan poster, mahasiswa dari Badan Eksekutif M a h a s i swa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Al Farabi Nglawak long march dari terminal lama Nganjuk menuju bundaran Adipura. Saat di bundaran Adipura, mereka menggelar orasi sambil membagi-bagikan pernyataan sikap kepada pengguna jalan yang melintas.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Mohammad Maskuri mengingatkan kepada pasangan tersebut untuk tetap konsisten melaksanakan isu kampanye mereka saat mencalonkan diri beberapa waktu lalu. Di antaranya soal penataan pedagang kaki lima (PKL) dan penertiban cabang perguruan tinggi yang mulai marak di Nganjuk. “Sejak dulu sampai sekarang, tidak satu pun bupati yang bisa mencarikan solusi penataan PKL.Karena Pak Taufiq sudah berjanji akan menata mereka, janji itu harus dipenuhi,” teriaknya.
Sementara itu, Gubernur Imam Utomo saat memberi sambutan dalam prosesi pelantikan, meminta bupati yang baru dilantik untuk bisa menekan angka kemiskinan yang terjadi di wilayahnya. Karena angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. “Saya tidak mau lagi mendengar ada masyarakat yang memakan nasi aking, seperti yang terjadi di Situbondo.
Upaya penanggulangan kemiskinan harus lebih terarah dan menyentuh akar persoalan,” ujar Gubernur. Gubernur menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk saat ini mencapai 245.259 jiwa.Jumlah ini lebih banyak dari 2005 yang hanya 199.054 jiwa. Ini menunjukkan bahwa Pemkab Nganjuk belum bisa mengelola sumber daya alam dan manusia yang ada. Selain itu, gubernur juga meminta kepada Taufiq untuk memiliki komitmen dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Ia berharap Pemkab Nganjuk bisa belajar dari terjadinya kasus gizi buruk di beberapa daerah.Karena itu, Taufiq dan jajarannya harus benar-benar belajar mengatasi persoalan sosial tersebut dan menjadikannya prioritas. “Jumlah pengangguran di Nganjuk pada 2006 masih cukup tinggi, yakni 41.907 jiwa. Ini berarti, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,72% dan tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegas Imam Utomo. Menanggapi target tersebut, Taufiq berjanji akan bekerja lebih optimal dengan mengintegrasikan seluruh satuan kerja yang ada.
Lima Desa di Nganjuk Terendam Air
[Suara Pembaruan]NGANJUK,- Ratusan rumah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), terendam air setelah Sungai Widas, anak Sungai Brantas, kembali meluap. Sampai Minggu (30/3) petang, tinggi genangan di rumah penduduk mencapai 30-40 sentimeter, sedangkan di jalan desa mencapai satu meter.
Banjir menggenangi ratusan hektare sawah yang ditanami padi siap panen. Warga tidak sempat melakukan panen dini, karena banjir datang dengan cepat merendam lahan pertanian, jalan desa, dan rumah warga. Lima desa yang terendam, dua di antaranya Ngrami dan Bagorwetan di Kecamatan Sukomoro. Tiga desa, yakni Sumberjo, Nglinggo, dan Majesto di Kecamatan Kota.
Sungai Widas meluap, karena tidak mampu menampung air hujan tinggi yang mengguyur Nganjuk mulai Sabtu sampai Ming- gu (30/3). Meskipun rumah warga terendam, tetapi sebagian besar penduduk memilih tetap bertahan, karena takut rumahnya dijarah.
Dalam tiga bulan terakhir, Sungai Widas meluap sampai menggenangi desa di daerah aliran sungai (DAS) ini. Warga berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, segera mengeruk sungai karena sudah dangkal. Plengsengan di kanan kiri sungai juga banyak yang rusak.
Pemkab Nganjuk, dikatakan Sumarto, warga Mjesto, diharapkan segera mengirim bantuan pangan dan obat-obatan. Meskipun air akan surut dalam waktu satu sampai dua hari ini, tetapi warga tetap tidak bisa menjalankan aktivitas sehari- hari, karena harus membersihkan rumah dan memperbaiki jalan desa yang rusak.

TEMPO Interaktif, Minggu, 09 Maret 2008 | 14:21 WIB Jakarta:
Pasangan Taufiqurahman-Abdul Wahid Badrus yang diusung PDI Perjuangan akhirnya memenangi pemilihan bupati dan wakil bupati Nganjuk periode 2008-2013 yang digelar pada tanggal 4 Maret 2008 lalu. "Dari surat suara yang masuk sebanyak 556.128 lembar, pasangan dengan nomor urut 1 (Taufiqurahman - Abdul Wahid Badrus) mendapatkan 226.481 suara atau 42,90 persen dari jumlah pemilih," kata M. Bawono, Ketua KPU Nganjuk saat mengumumkan hasil perolehan suara, Minggu (9/3). Dari empat pasangan kandidat bupati dan wakil bupati Nganjuk, perolehan suara dicapai secara berurutan sesuai nomor urut pemilihan mereka. Pasangan Brigadir Jenderal Purnawirawan Istowo-Abdul Qodir bernomor urut 2 yang dijagokan Partai Demokrat mendulang 156.990 suara atau 29,73 persen dari jumlah pemilih. Pasangan Sudjono-Harsono bernomor urut 3 yang diandalkan Partai Golkar mendapatkan 111.365 suara atau 21,09 persen dari jumlah pemilih. Dan pasangan Sutrisno Hafidz-Suyanto bernomor urut 4 yang dijagokan PKB mendapatkan 33.144 suara atau 6,28 persen dari total jumlah pemilih. "Jadwal pelantikan pasangan calon terpilih Bupati Nganjuk menunggu rapat paripurna DPRD Nganjuk setelah kami melaporkan hasil perolehan suara ini ke DPRD," kata Bawono. Pihak KPUD menjelaskan, bila ada pihak yang berkeberatan dengan hasil penghitungan suara, bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri setempat dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maksimal tiga hari setelah pengesahan penghitungan suara. Jika ada gugatan masuk, Pengadilan Negeri akan memberitahu KPUD dan DPRD untuk menunda jadwal pelantikan. Jika tidak ada gugatan akan segera dilaporkan ke gubernur untuk melakukan proses pelantikan.
Calon Bupati Nganjuk Diduga Bagikan Uang
Nganjuk, Koran Tempo 5 Maret 2008, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk menyita puluhan ton beras dan sejumlah uang tunai yang diduga berasal dari salah satu pasangan calon bupati. Beras dan uang itu diduga akan dibagikan kepada para calon pemilih menjelang hari pencoblosan pemilihan Bupati Nganjuk kemarin. “Kami juga menyita uang tunai yang hendak dibagikan kepada calon pemilih. Jumlahnya Rp. 660 ribu ‘ kata Juwair, salah seorang anggota Panwas kemarin. Menurut Juwair, indikasi money politics ditemukan di 20 kecamatan yang ada di Nganjuk. Uang yang disita itu berasal dari wilayah kecamatan Sawahan berupa lembaran uang Rp. 5000 untuk tiap pemilih. Kecamatan Bagor Rp. 15 ribu, serta kecamatan Pace Rp. 15 ribu. “ Yang tertangkap basah di Dusun Alas Tuwo, desa Banaran, kecamatan Bagor. Salah seorang warga tertangkap membawa amplop berisi uang Rp. 15 ribu saat menuju tempat pemungutan suara,” kata Juwair. Sedangkan soal beras, menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Soekidi, dibawa puluhan truk dari kabupaten Madiun dan JOmbang. “Itu milik tim sukses pasangan Taufiqurahman-Abdul Wahid Badrus. Untuk sementara beras-beras itu kami amankan,” katanya. Namun, Gundi Sintara, Ketua Tim Advokasi Tim Sukses Taufiqurahman-Abdul Wahid Badrus, mengaku belum mendapat laporan soal beras oleh Panitia Pengawas itu. Gundi justru mempertanyakan tindakan Panitia Pengawas yang menyita beras. “ Orang mau bawa beras kok nggak boleh, “ ujarnya. Ia juga balik bertanya kepada Tempo soal tempat disitanya puluhan ton beras tersebut. “Dimana saja itu,” katanya. Beras sitaan antara lain ditemukan di wilayah kecamatan Wilangan dan Bagor, yang berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Juga di lecamatan Kertosono dan Baron yang berbatasan dengan kabupaten Jombang. Sedangkan beras yang disita Panwas diantaranya berasal dari kecamatan Loceret, Gondang, Sawahan, Tanjunganom dan Prambon.
Kandidat Mulai Tebar Janji
NGANJUK (SINDO) – Minggu, 17/02/2008 Genderang perang antarpasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk mulai ditabuh. Kemarin, empat pasangan mulai menebar janji melalui pemaparan visi dan misi.
Secara berurutan, pasangan calon Taufiqurrahman- KH Abdul Wachid (Taqwa), Istowo S-Abdul Qodir (Taqdir), Soedjono-Harsono (Johar), dan Soetrisno Hafidz–Suyanto (Noto), mengobral janji di hadapan Muspida, anggota DPRD, dan kalangan tokoh masyarakat di Gedung DPRD.
Kendati berbeda redaksional, rata-rata pasangan kandidat itu menjanjikan adanya perubahan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata.Mereka menilai,empat sektor penting tersebut selama ini belum digarap serius Pemkab Nganjuk, sehingga kesejahteraan masyarakat masih berada di bawah rata-rata.
Seperti dilontarkan pasangan Taqwa. Mereka mengurai sejumlah persoalan yang mendera bumi Anjuk Ladang selama ini. Taufiqurrahman yang giliran menjelaskan visinya itu menyebut,sumber daya alam (SDA) Nganjuk belum dikelola optimal. Efeknya, pendapatan asli daerah (PAD) sangat minim dibanding jumlah SDA yang ada.
’’Minimnya investasi di Nganjuk ini, menjadi salah satu faktor kenapa Nganjuk terkenal dengan kemiskinan. Kami akan mengubah sistem pengelolaan jika terpilih menjadi bupati dalam pilkada nanti,’’ umbar Taufiq. Janji serupa juga diungkapkan pasangan Taqdir.Calon bupati Istowo bahkan berjanji, akan memasukkan salah satu investor dari luar negeri untuk membuka lapangan pekerjaan dan memfasilitasi kebutuhan petani di Nganjuk.
Menurutnya, jumlah pengangguran akan tetap tinggi jika tak didukung investor yang kuat. ’’Saya sudah membuat kerja sama dengan investor. Kalau saya terpilih, akan banyak investor yang masuk,’’ janji Istowo, pasangan yang diusung dari Partai Demokrat ini.
Sementara itu, pasangan Johar memberikan angin segar kepada sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Nganjuk. Dia berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru dan PNS, jika memang dirinya terpilih menjadi bupati periode 2008–2013. Soedjono menilai, selama ini kesejahteraan guru dan PNS masih belum berimbang dengan jerih payah mereka.
’’Kami juga akan meningkatkan bantuan alokasi dana desa (ADD), jika terpilih,’’ janji mantan Kepala Bapeddal Jatim itu. Janji-janji manis untuk memberikan perubahan juga dipaparkan pasangan Noto. Pasangan yang diberangkatkan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memberikan janji-janji kepada sejumlah petani dan peternak di Nganjuk.
Selain sektor-sektor lain yang akan diubah, Soetrisno Hafidz juga berjanji akan menumbuhkembangkan kembali program pengadaan sapi potong. Menurutnya, program ini akan bisa dinikmati masyarakat untuk memperbaiki ekonomi mereka. ’’Karena saya berkecimpung dalam hal itu. Dan saya yakin, akan bisa menjalankan program ini nantinya,’’ tegas Soetrisno.
Sebelum memaparkan visi dan misi itu, empat pasangan calon ini juga sempat menggelar kesepakatan pilkada damai dengan KPU, DPRD, kepolisian, Kodim, Pengadilan Negeri (PN), dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk. Mereka juga menandatangani kesepakatan siap kalah dan menang dalam pilkada nanti. Sayangnya, dalam momen besar itu,Bupati Nganjuk Siti Nurhayati tak tampak hadir. Bakal calon bupati yang tersingkir dari PDIP ini, lebih memilih menghadiri pertemuan haji di pendopo kabupaten.
’’Ibu sedang menghadiri acara di pendopo dengan alumni haji,’’ kata Humas Pemkab Nganjuk Harijono. Pada sisi lain, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyayangkan agenda penyampaian visi misi yang digelar di ruang rapat paripurna Dewan itu.Mereka menilai, sejumlah janji yang diumbar pasangan calon tersebut tak akan banyak diketahui oleh segenap masyarakat, yang notabene akan memilih mereka dalam pilkada 4 Maret nanti itu.
Menurut Koordinator LSM Kelompok Studi Pengembangan Demokrasi (KSPD) Totok Budihartono, siaran langsung dari radio RKPD Nganjuk tak cukup mewakili untuk menyampaikan janji pasangan calon tersebut. ’’Terkesan hanya formalitas. Saya yakin,masyarakat tak akan banyak yang tahu janji-janji itu,termasuk perubahan yang ditawarkan pasangan calon,’’ kata Totok seusai sidang paripurna istimewa digelar.
Dia mengaku tak akan terkecoh dengan sejumlah janji yang disampaikan semua pasangan calon.Menurutnya,perubahan yang diminta masyarakat bukan hanya apa yang terlontar dalam visi misi.“Namun, bagaimana janji-janji mereka itu benar-benar direalisasikan nanti,’’ pungkasny
Dua Incumbent Terdepak
SINDO, Kamis, 10/01/2008 Nganjuk, DUA petinggi Kab Nganjuk yang ikut meramaikan bursa pilkada,sama sekali tak mendapat dukungan dari sejumlah partai besar maupun gabungan partai.
Bupati Nganjuk Siti Nurhayati secara otomatis harus mundur teratur setelah rekomendasi dari DPP PDIP jatuh ke tangan Taufiqurrahman. Sebelumnya, Siti Nurhayati turut mewarnai Rakercabsus PDIP yang digelar beberapa waktu lalu. Dia juga diajukan sebagai salah satu nama yang direkomendasikan rakercabsus kepada DPP. Hingga kini,pucuk pimpinan di Pemkab Nganjuk itu belum mendapatkan kendaraan politik untuk maju sekali lagi menjadi Bupati Nganjuk. Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) sempat mengatakan jika Siti Nurhayati pernah mengambil formulir pendaftaran calon di DPC Partai Demokrat beberapa hari lalu.
Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Ishaq yang juga berniat mencalonkan diri sebagai cabup dari PD,terpaksa harus merelakan impiannya untuk menjadi calon bupati. Pasalnya, PD sendiri telah memiliki pasangan calon yang telah didaftarkan kemarin. Pasangan yang didaftarkan PD yakni Brigjen Purnawirawan Istowo dan Abdul Qodir Djaelani. Pasangan ini didaftarkan ke KPUD setempat setelah keduanya mendapat rekomendasi dari DPP PD.
‘’Secara otomatis posisi Djaelani Ishaq tergeser karena rekomendasi DPP PD tak dijatuhkan padanya,’’ terang Basuki, Ketua FPC PD Kab Nganjuk. Dia menjelaskan,PD akan menggandeng dua partai lainnya untuk bisa mengusung calon yang telah didaftarkan itu. ‘’Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP) dan Partai Patriot Pancasila (PP) yang masing-masing memiliki satu kursi di Dewan yang kita gandeng,’’ terangnya.
Ratusan Balita Nganjuk Derita Gizi Buruk
NGANJUK - SURYA,Thursday, 03 January 2008 Sebanyak 536 kasus gizi buruk ditemukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Empat penderita gizi buruk sempat dirawat intensif di RSUD Nganjuk.Dalam ratusan penderita itu tak termasuk Siti Rubiyah, 3, asal Dusun Pagak, Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot.
Pantauan Surya, Selasa (2/1), kondisi anak kelima pasangan Sugito, 50, dan Siti Aminah, 58, ini, memprihatinkan. Meski usianya tiga tahun, tapi berat badan hanya 10 kg, dan tinggi badan 90 cm. Rubiyah juga belum bisa berbicara selain kata-kata 'emak' dan 'maem'.
Mengutip informasi yang diperolehnya, Ny Aminah mengungkapkan bahwa kondisi tersebut akibat penyakit gizi buruk yang menimpa anak ragil dari lima bersaudara itu. Kata Bu Dewi (kader posyandu Desa Cengkok, Red), anak saya kena gizi buruk. Sebelumnya pernah diberi susu dan biskuit tapi lebih satu bulan ini tidak diberi, ucapnya,sambil duduk di lantai tanah menemani sang anak.
Secara terpisah, Kabag Humas Pemkab Nganjuk Hariyanto mengatakan bahwa 536 kasus gizi buruk ditemukan menyebar di seluruh Nganjuk. Namun, kasus gizi buruk di Cengkok belum masuk dalam laporan. Kami akan tindaklanjuti kasus gizi buruk di Cengkok. Kalau perlu dirawat, akan kami rawat di pusekesmas atau rumah sakit,janjinya.
Gedung Sekolah Dasar Di Nganjuk Roboh
TEMPO Interaktif, Sabtu, 29 Desember 2007 | 12:30 WIB Nganjuk:Hujan yang turun terus-menerus selama sepekan terakhir memicu gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedungrejo 3, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur roboh.
Robohnya bangunan diduga akibat sudah rapuhnya kondisi bangunan sehingga rentan ambruk jika diterpa hujan dan angin kencang. "Sekolah kami roboh kemarin pagi sekitar pukul 05.00 wib. Untungnya siswa belum waktunya masuk sekolah sehingga tidak ada korban jiwa," kata Gunawan, Kepala Sekolah SDN Kedungrejo 3, Sabtu (29/12).
Menurut Gunawan, bangunan yang roboh terdiri dari 4 lokal, yaitu ruang kelas V, kelas VI, ruang perpustakaan dan ruang UKS (unit kesehatan sekolah). Akibat rusaknya bangunan tersebut, proses belajar-mengajar di sekolah yang memiliki 150 siswa itu terpaksa digilir. Siswa kelas 1,2,3 dan 4 masuk pagi dan siswa kelas 5 dan 6 masuk siang. "Robohnya bangunan ini karena konstruksi kayu bagian atap sudah rapuh. Memang sudah waktunya direnovasi karena bangunan ini didirikan tahun 1982," kata Gunawan.
Menurut Gunawan, selama ini pihaknya sudah mengajukan permohonan renovasi sebanyak empat kali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Namun hingga kini belum ada realisasi. "Tapi sebenarnya sekolah kami sudah akan direnovasi dalam anggaran tahun 2008. Sayang sebelum anggaran renovasi turun keburu roboh," kata Gunawan.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyatakan akan segera melakukan renovasi dan pembangunan SDN Kedungrejo 3.Dana renovasi sudah masuk dalam anggaran tahun 2008. "Kami akan secepatnya membangun sekolah tersebut. Jangan sampai membahayakan para siswa," kata Hariyanto, juru bicara Pemkab Nganjuk.
Mantan Bupati Nganjuk Divonis 2 Tahun Penjara
TEMPO Interaktif, Rabu, 12 Desember 2007 | 23:42 WIB Nganjuk: Bekas Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Soetrisno Rachmadi, terdakwa kasus korupsi dana otonomi daerah sebesar Rp 1,03 Miliar akhirnya divonis penjara selama 2 tahun subsider 4 bulan penjara oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Nganjuk, Rabu (12/12).
Majelis hakim juga menghukum lelaki kelahiran Blora tanggal 25 Mei 1938 itu membayar denda Rp 50 juta dan wajib mengembalikan uang negara senilai Rp 100 juta.
Ketua majelis hakim, Sudarwin, didampingi dua anggota majelis Kabul Irianto dan Burhanudin menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dana otonomi daerah sebesar Rp 1,030 Miliar. "Jika terdakwa tidak mengembalikan uang negara, mobilnya yang telah disita akan dilelang dan uangnya dipakai untuk pengganti kerugian negara," jelas Sudarwin.
Dalam putusannya, hakim menyebutkan sejumlah hal yang memberatkan terdakwa, yaitu sebagai kepala daerah (bupati) seharusnya terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi karena posisinya merupakan contoh bagi masyarakat luas. Sementara, hal yang meringankan diantaranya Soetrisno bersedia mengembalikan uang Rp 100 juta, belum pernah dihukum dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
Atas putusan itu, bekas bupati yang menjabat dua periode (1993-1998 dan 1998-2003) itu langsung menyatakan naik banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Melalui kuasa hukumnya, Ida Sampit Karo Karo, Soetrisno menyatakan sangat keberatan atas vonis tersebut.
"Anggaran Otoda adalah anggaran APBD dan penggunaanya diatur Raperda. Jika penggunaan dana itu tidak dibenarkan, mengapa Raperdanya dulu disetujui," kata Ida Sampit Karo Karo. "Untuk itu kami akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur," tambahnya.
Koordinator Tim Jaksa Penuntut Umum, Heri Pranoto menyatakan putusan itu sudah memenuhi kaidah hukum yang benar dan pihaknya bisa menerima putusan itu.
Soetrisno dijebloskan ke rumah tahanan (Rutan) Kabupaten Nganjuk pada hari Senin tanggal 2 April 2007 lalu. Saat akan dimasukkan ke sel tahanan, sempat terjadi aksi penolakan dari para pengawalnya. Mereka mencoba menghalang-halangi jaksa yang membawa Soetrisno ke Rutan.
Menurut jaksa Heri Pranoto, penahanan Soetrisno dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Wenny Gustiati, tanggal 2 April 2007. Dalam surat itu tertuang proses penahan diperintahkan kepada lima jaksa penyidik kasus tersebut, yaitu Wahyudi, Agus Eko Purnomo, Heri Pranoto, Sukmawati Diah dan Tinik Purnawanti.
Penahan itu dilakukan karena dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Selain menahan Soetrisno, kejaksaan juga menyita satu unit mobil sedan merek Volvo nomor polisi B 1582 EN milik Soetrisno. Mobil itu diakui tersangka dibeli dari uang yang dia korupsi.
Dana Otoda Rp 1,030 Miliar tahun 2003 dinilai tidak jelas arah dan peruntukannya dan diduga untuk kepentingan pribadi bupati dan para wakil rakyat. Rinciannya dana itu, untuk biaya pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk periode 1998-2003 senilai Rp 450 juta, pengadaan sepeda motor 45 anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004 sebesar Rp 330 juta dan uang tali asih bupati dan wakil bupati di akhir masa jabatan, Rp 250 juta.
Soetrisno dianggap melanggar PP No: 105/2000 tentang penyusunan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Selain itu juga melanggar Peraturan Mendagri 2/1994, serta Keputusan Mendagri 29/2002. Soetrisno secara meyakinkan diduga melanggar pasal 2, 3, dan 5 UU 31/1999 junto UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi.
Dalam pemeriksaan sebelumnya, terkuak Soetrisno mengeluarkan tiga Surat Perintah Pembayaran Giro (SPMG) untuk mencairkan uang senilai Rp 1,030 Miliar. Soetrisno mengaku menggunakan dana Rp 200 juta untuk dirinya dan Rp 50 juta untuk wakilnya, Djatmiko Budi Utomo. Dasar yang dipakainya adalah surat edaran Menteri Dalam Negeri dan UU Otonomi Daerah.
KPUD Tagih Dana Pilkada Rp11,3 M
NGANJUK (SINDO) Rabu, 28/11/2007 – Komisi Pemilihan umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nganjuk mengaku, enggan menanyakan pencairan dana pilkada ke Pemkab Nganjuk.
Pasalnya, berkali-kali meminta anggaran itu diturunkan, namun jajaran yang dipimpin Bupati Siti Nurhayati itu tetap bergeming. ”Saya sudah capek menagih janji Pemkab untuk mencairkan dana pilkada. Berapa kali kami meminta, namun tetap saja uang itu belum ada di tangan kami,” tegas Ketua KPUD Kabupaten Nganjuk Muhammad Bawono kemarin.
Lantaran Pemkab beberapa kali gagal mencairkan dana pesta demokrasi bagi warga Kabupaten Nganjuk itu,dia tak ingin kembali menagih dengan alasan tak ingin dikecewakan. ”Komentar saya sudah habis.Apa saja yang saya katakan, tak mendapat respons dari Pemkab.Mending saya diam saja,”ungkapnya kesal.
Molornya pencairan dana pilkada ini, lanjut Bawono, membuat KPUD setempat tak bisa bergerak dalam menjalankan tahapan pilkada yang sudah dimulai sebulan lalu itu. Praktis, saat ini KPUD hanya bisa utang untuk memenuhi kebutuhan pilkada yang sudah mulai mengalir.
”Tiap ada kebutuhan, kami harus utang dulu ke Pemkab.Namun,masak seterusnya kami disuruh utang dulu. Padahal, di kas KPUD seharusnya ada dana yang bisa dipakai setiap ada kebutuhan yang mendesak,” tandas Bawono. Dia menegaskan, saat ini beberapa tahapan pilkada telah dilalui.
Namun lagi-lagi, setiap tahapan yang dilalui itu seakan tak mengubah Pemkab untuk segera mencairkan dan pilkada sebesar Rp11,3 miliar itu. ”Katanya, kita ini harus menggunakan sistem kinerja berbasis anggaran, kita ini sudah kerja, tapi anggarannya tak ada,”tegasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk,Sumarlan dikonfirmasi melalui Kabag Humas Harijanto mengatakan, molornya pencairan dana pilkada karena Pemkab Nganjuk masih menyusun naskah perjanjian hibah dengan KPUD setempat.Menurutnya, Pemkab memang berhatihati dengan anggaran yang berstatus hibah itu. Dia mengatakan Pemkab hanya tak ingin penggunaan anggaran ini justru berdampak hukum, baik dari Pemkab maupun KPUD sendiri.
”Intinya, kami berhati-hati. Dan itu kita tuangkan dalam perjanjian yang akan disepakati oleh KPUD dan Pemkab. Bukan kami tak percaya dengan KPUD,”kilahnya. Sekadar diketahui, pelaksanaan pilkada Kabupaten Nganjuk sempat mengalami kemunduran jadwal. Dari jadwal pilkada sebelumnya, yakni tanggal 23 Februari 2008, harus diundur hingga 4 Maret 2008.
Jembatan Ambrol, Jalur Rejoso-Gondang Putus
NGANJUK (SINDO) Jum'at, 16/11/2007 – Jalur transportasi yang menghubungkan Kec Rejoso dan Gondang, Kab Nganjuk, terputus. Ini menyusul ambrolnya jembatan satu-satunya yang menghubungkan dua kecamatan ini.
Ambrolnya jembatan sepanjang 50 meter dan lebar 4 meter ini disebabkan derasnya air sungai yang merobohkan beberapa tiang jembatan setinggi 10 meter itu. Akibatnya, jembatan terputus dan beberapa warga sekitar ikut merobohkan salah satu tiang yang juga nyaris ambruk. Praktis, dengan putusnya jembatan yang melintas di atas Sungai Widas tepatnya di Dusun Sugihwaras, Desa Mlorah, Kec Rejoso, warga dua kecamatan ini sulit menjalankan aktivitas. ”Kalau berputar melewati Desa Ngrami, Kec Sukomoro, atau melewati jalan Desa Jatisari, Kec Rejoso, waktunya nggak cukup. Kalau saya nekat menyeberang sungai dengan membawa sepeda ini, takutnya nanti terseret arus,” kata Helmi, salah satu siswa SMP yang terlihat kebingungan dengan ambrolnya jembatan itu. Kondisi ini telah diketahui anggota DPRD setempat. Anggota Komisi C (Pembangunan), Moh Setijatama dan Agus Setyiantoro, sempat meninjau langsung ke lokasi jembatan. Menurut dua anggota Dewan yang berasal dari Partai Demokrat itu,ditengarai ada ketidakberesan dalam pembangunan jembatan yang baru berusia empat tahun itu.
”Selain karena arus yang kuat,” tegas Setijatama. Dia juga mendesak Pemkab Nganjuk untuk segera membenahi jembatan yang menjadi kebutuhan utama transportasi di dua kecamatan itu.
PEMKAB Awasi Aliran AKI
NGANJUK(SINDO) Kamis, 01/11/2007 – Maraknya aliran Islam sesat memaksa Pemkab Nganjuk melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) waspada. Saat ini,Kesbang memantau aliran Amanat Keagungan Illahi (AKI) yang ada di Desa Jatirejo, Kec Nganjuk. Dari pengamatan Kesbang, aliran ini menggunakan ritual-ritual yang dianggap ”nyeleneh”.Ritual dan aliran ini dikhawatirkan akan mendapat tentangan keras dari warga sekitar. Tak ingin warga sekitar resah, Kesbang menguntit setiap gerakan atau ritual yang dijalankan AKI di Nganjuk. ”’Kami telah mempelajari prosedur tetap (protap) aliran ini. Kita sudah pegang protap AKI dan mengkaji sejauh mana aliran ini nantinya mendapat tentangan dari masyarakat yang tak menyetujui adanya aliran tersebut,’’ kata Miftakhul Mujib, Kasi Keagamaan Kesbang Linmas Kabupaten Nganjuk, kemarin. Dia menerangkan, aliran ini telah ada sejak dua tahun lalu di Kabupaten Nganjuk.Dan kini telah dianut salah satu sekeluarga di Desa Jatirejo. Aliran ini tetap mengakui adanya Allah SWT sebagai Tuhan umat Islam. Namun, hal yang ganjil dalam aliran ini adalah membuka diri untuk penganut agama lain, termasuk yang tak beragama sekalipun. ‘’Mereka membuka untuk semua penganut agama. Dan dalam protap yang mereka buat, doa-doa untuk umat Kristen dan Katolik juga tersedia,’’ terang Mujib. Sementara saat SINDO mengunjungi rumah Agung Basuki, salah satu penganut AKI di Desa Jatirejo, beberapa keluarga Agung membantah jika alirannya tersebut menyalahi ajaran agama Islam bagi penganut AKI yang memeluk agama Islam. Termasuk tak mewajibkan umat Islam untuk menjalankan salat lima waktu. ‘’Kami tak pernah melarang bagi penganut AKI yang beragama Islam untuk menjalankan salat lima waktu. Ajaran kami telah sesuai dengan ajaran Islam.Kami mengakui Allah SWT sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulullah. Kami juga berpatokan pada Alquran,’’ kata Titin Hermaning, salah satu penganut AKI pertama di Nganjuk. Saudara Agung Basuki ini juga membantah jika AKI mengesahkan cara berhaji dengan berkeliling Kota Nganjuk seperti informasi yang didapat Kesbang Linmas.Menurut dia,penganutnya juga banyak yang telah naik haji dengan jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. ”Kalau haji ya berangkat ke Mekkah. Kami tak mengajarkan itu,’’ bantahnya. Ia juga tak mau disebut jika AKI adalah sebuah aliran Islam atau ormas layaknya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. ‘’Kami berjalan sendiri.Tak ada imam atau yang lebih tinggi dari kami. Jadi salah jika kami disebut aliran, meski kami sendiri memeluk agama Islam,’’ sebutnya
9 Eks DPRD Nganjuk Diganjar Setahun
SINDO,Selasa, 25/09/2007 Sembilan mantan anggota DPRD Nganjuk periode 1999–2004 harus mendekam di penjara. Jalan hidup tersebut harus dijalani karena PN Nganjuk menjatuhkan vonis satu tahun penjara untuk mereka.
Sanksi relatif ringan namun memalukan tersebut terkait kasus korupsi dana Anggaran Rumah Tangga Dewan (ARTD) 2002–2003 senilai Rp3,7 miliar. Sembilan mantan anggota Dewan yang dimaksud adalah Nur Daenuri,Tego Sediono, Muhtar, Supar, Sukarno Putro, Dariono, dan Joko Suroso. Ketujuh orang tersebut merupakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Dua mantan anggota Dewan lainnya berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), yakni Yuswandi dan Asfiyak Hamidah. Hakim menganggap kesembilan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 2 dan 3 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari dakwaan hakim,rata-rata terdakwa menerima dana ATRD sebesar Rp138 juta. ’’Karena bukti-bukti dan saksi di persidangan telah menguatkan bahwa kesembilan terdakwa secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi,’’ kata Hakim Ketua Sudarwin.
Mendengar vonis yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Sudarwin, kesembilan terdakwa hanya bisa tertunduk. Satu sama lain hanya berpandangan tanpa mengeluarkan kata sedikit pun. Sementara penasihat hukum kesembilan terdakwa mengaku keberatan dengan vonis yang dijatuhkan hakim. Mereka membandingkan vonis yang dijatuhkan kepada tim panggar (panitia anggaran) yang hanya 1,5 tahun penjara. ’’Saya rasa vonis hakim ini terlalu tinggi.Tim panggar saja yang bertanggung jawab atas uang ARTD ini hanya divonis 1,5 tahun.
Sementara klien kami yang hanya sebagai anggota yang nurut saja atas perintah ketua, harus menerima vonis satu tahun,’’ kata Adi Purwanto, penasihat hukum sembilan terdakwa yang didampingi Sugeng Takarianto seusai sidang. Adi mengaku pikir-pikir atas putusan hakim tersebut. Namun ada sinyal jika dirinya akan mengajukan banding.”Masih ada waktu bagi kami untuk kembali mempela-jari tuntutan majelis hakim ini.Yang jelas kami memandang bahwa vonis ini terlalu berat,’’ tukasnya.
Sementara Jaksa Penuntut Umum Heri Pranoto juga mengaku menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim tersebut. ’’Masih ada waktu.Kita lihat saja selanjutnya,’’ kata Heri singkat. Kasus dugaan korupsi dana ARTD ini kali pertama terkuak dari fakta yang dibeber Forum Kabupaten (Forkab), yang merupakan gabungan sejumlah LSM di Nganjuk. Mereka melaporkan adanya ketidakberesan dalam penggunaan anggaran internal Dewan tersebut.
Kasus ini kemudian ditindaklanjuti aparat Polres Nganjuk. Sebelum Polres melakukan pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengundang Forum Kabupaten (Forkab) untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut. Surat undangan yang dilayangkan KPK dengan No: R.361/KPK/VII/2004 tertanggal 20 Juli 2004 itu ditandatangani Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Dugaan korupsi berjamaah di DPRD Nganjuk itu dimulai pada tahun anggaran 2001 dan 2002, yang meliputi pos anggaran tunjangan jabatan anggota Dewan untuk tahun anggaran 2001–2002 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar.
Pelanggaran terjadi pada pembuatan anggaran tunjangan jabatan dengan tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) No 110 Tahun 2000 tentang Anggaran Keuangan DPRD Tingkat II. Keputusan dana tunjangan jabatan Dewan untuk tahun 2001 yang seharusnya, untuk ketua DPRD sebesar Rp630.000/bulan, tapi kenyataannya Dewan memutuskan sendiri untuk mendapatkan dana tunjangan jabatan Rp1.800.000/bulan. Untuk wakil ketua Dewan seharusnya hanya dapat dana tunjangan jabatan Rp534.000/bulan,ternyata mendapat Rp1.620.000. Lebih janggal lagi, dalam PP disebutkan, untuk anggota DPRD tidak mendapat jatah dana tunjan- gan jabatan, ternyata justru per orang mendapat sekitar Rp1.440.000/bulan. Adanya pelanggaran tersebut, jika dihitung selama kurun waktu tahun anggaran 2001–2002, anggota DPRD Nganjuk menikmati secara tidak benar dana APBD yang bersumber dari uang rakyat untuk tunjangan jabatan sekitar Rp2 miliar. Penyimpangan dana yang dikategorikan korupsi juga terjadi di pos anggaran kesejahteraan Dewan, pos anggaran penjaringan aspirasi masyarakat, pos anggaran kunjungan luar dan dalam daerah. Penyimpangan tersebut terjadi pada tahun anggaran 2003, yang besarnya mencapai sekitar Rp3,2 miliar.
Vonis terhadap sembilan anggota Dewan ini menambah daftar panjang anggota Dewan yang telah divonis serupa. Sebelumnya, sembilan anggota Dewan juga telah divonis setahun penjara dan denda Rp25 juta. Mereka di antaranya Sumarsono, Kukuh Wahyudi, Nanang Triwidya, Athoilah Malik, Saiful Hidayat, Zainu Fuadi, Widjianto, Abdurahman Ali, dan Jazuli Mustofa. Dalam kasus ini,Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Ishaq dan Ketua DPC Golkar Nganjuk Suparman juga terlibat. Djaelani juga telah ditahan. Ketua DPRD Nganjuk Cholis Ali Fahmi juga tak luput dari tindak kriminal mengambil uang negara ini.
Draft Terlambat, Pilkada Terancam
NGANJUK- Radar Kediri Minggu, 09 Sept 2007 Penganggaran dana pilkada Nganjuk 2008 bisa jadi akan terancam. Pasalnya, hingga kini, draf perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2007 tak kunjung diajukan oleh pemkab ke legislatif. Padahal, anggaran PAK itu menjadi satu-satunya tumpuan sumber pembiayaan pilkada yang akan digelar Februari mendatang. "Kalau sampai tidak ada PAK, pilkada pasti berantakan. Sebab, anggaran pilkada ya baru akan diajukan dalam PAK nanti," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Nganjuk Gundi Sintara kepada Radar Kediri. Menurut Gundi, anggaran pilkada dalam PAK nanti diperkirakan menjadi salah satu mata anggaran yang dominan. Dari perkiraaan total anggaran PAK sebesar Rp 60 miliar-80 miliar, dana yang dialokasikan untuk pemilihan bupati dan wakilnya secara langsung itu diperkirakan menyerap sekitar Rp 18 miliar. Dana pelaksanaan pilkada itu rencananya akan dianggarkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) asisten tata praja. Lalu, disalurkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nganjuk. Sedangkan untuk dana pengamanan pilkada, akan dianggarkan melalui SKPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan baru disalurkan kepada Polres dan Kodim 0810 Nganjuk. Namun, sayangnya, menurut Gundi, sampai sekarang pemkab tak kunjung mengajukan draf PAK. "Ini sudah masuk minggu kedua September, tapi drafnya saja belum masuk. Terus, kapan dewan bisa membahasnya?" tanyanya. Gundi pun cemas bahwa hal itu akan menjadi blunder bagi dewan. Jika pengajuannya sangat mepet, waktu pembahasannya juga mepet. "Padahal, untuk membahas anggaran pilkada yang pertama ini tidak mudah. Kalau ada apa-apa, nanti yang salah dewan," ungkapnya. Jika dirunut, lanjut Gundi, kesalahan keterlambatan pengajuan itu ada di tim anggaran eksekutif. Sebab, dalam UU 17/2003 tentang keuangan negara dan PP 58/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, maksimal sejak awal September, draf PAK sudah diajukan oleh eksekutif. "Sesuai undang-undang itu, tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir (Oktober, Red), PAK sudah harus disetujui. Kalau belum disetujui, nanti kami yang salah. Padahal, memang pengajuannya dari tim anggaran eksekutif yang lambat," lanjut Gundi. Dikonfirmasi terpisah, Kasubbag Humas Pemkab Nganjuk Harijanto membenarkan jika sampai saat ini eksekutif belum mengajukan draf PAK ke legislatif. "(Masih) dalam proses. Minggu depan draf akan segera diajukan oleh pemkab," katanya. Harijanto juga membenarkan jika PAK harus dilakukan tahun ini. Terutama, untuk mengakomodasi kepentingan pilkada. Namun, cadangan dana yang telah disiapkan pemkab baru mencapai sekitar Rp 11 miliar. Padahal, kebutuhannya diperkirakan lebih dari itu. "Kepastian total kebutuhan dana pilkada masih dalam pembahasan. Yang jelas, berapapun kekurangannya harus dianggarkan dalam PAK," pungkasnya.
Terdakwa Korupsi Di Nganjuk Jadi Tahanan Kota
Nganjuk, Harian Tempo 16 Agustus 2007 - Pengadilan Negeri Nganjuk kemarin mengeluarkan Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Iskak dari rumah tahanan. Bersamaan dengan itu Pengadilan menetapkan tahanan kota untuk Djaelani, yang menjadi terdakwa dalam kasus koruspsi Rp. 3.7 milyar. "Kami memberikan status tahanan kota karena terdakwa Djaelani Iskak menunjukkan sikap baik dan bekerja sama serta bersedia mengembalikan uang yang dikorupsi," kata ketua Majelis hakim Sudarwin kemarin. DEngan statusnya itu, hakim mempersilakan Djaelani menjalankan tugas sebagai wakil bupati. "Namun dia dilarang meninggalkan wilayah kabupaten Nganjuk".
Sebelumnya Pengadilan juga memberikan status yang sama untuk Ketua DPRD Kab Nganjuk Cholis Ali Fachmi dan bekas Bupati Nganjuk Soetrisno Rachmadi. Mereka dikeluarkan dari rumah tahanan setelah menyetor uang jaminan kepada pengadilan masing-masing sebesar Rp. 100 juta dan Rp. 141 juta. Uang itu diberikan kepada majelis hakim dalam acara persidangan. " Jadi tidak ada suap menyuap dalam proses pembebasan ini"kata Kabul Irianto, jurubicara Pengadilan Negeri Nganjuk. Djaelani diduga terlibat kasus korupsi ketika menjabat Wakil Ketua DPRD periode 1999-2004. Dia dijebloskan ke penjara berbarengan dengan Suparman, Ketua DPD Golkar Nganjuk pada 19 Juni 2007. Sedangkan Soetrisno dijebloskan ke rumah tahanan pada 2 April 2007 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana otonomi daerah sebesar Rp. 1.03 milyar. Selang dua bulan kejaksaan menyeret Cholis Ali, Ketua DPRD yang diduga terlibat korupsi dana APBD sebesar Rp. 3.7 milyar saat masih menjabat anggota Komisi B DPRD Nganjuk periode 1999-2004.
Ali Warga Loceret Nganjuk Idap Tumor Terbesar di Indonesia
SURABAYA Selasa, 31/07/2007 (SINDO) – Derita yang dialami Ali Mustofa, 29, sungguh sangat berat.Betapa tidak,selama bertahun-tahun dia harus bergelut dengan penyakit tumor jenis hygroma. Yang memprihatinkan, tumor ini diperkirakan sebagai yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Pria asal Desa Ngepeh, Kec Loceret, Kab Nganjuk, menderita penyakit ini sejak masih berada di bangku kelas III Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada 1992 silam. Saat itu, benjolan yang berpusat di dada sebelah kanannya itu hanya sebesar telur puyuh. Namun, lambat laun penyakitnya terus membesar. Rencananya,Rabu (1/8) besok, bapak dua anak ini akan menjalani operasi pengangkatan tumor di RSU dr Soetomo Surabaya.Operasi yang dilakukan Ali ini bukan yang pertama.Pada 2002 lalu, dia pernah dioperasi di RSU Saiful Anwar, Malang. Namun, seusai menjalani operasi saat itu, tumor yang sudah diangkat kambuh lagi,bahkan malah membesar. Ahli Bedah Kepala Leher RSU dr Soetomo Prof Dr Sunarto Reksoprawiro FINACS mengatakan,kasus tumor hygroma bukan merupakan penyakit langka. Hanya, yang membuat penyakit jenis ini langka adalah karena ukurannya yang besar.”Kami di RSU dr Soetomo baru pertama kali mendapatkan tumor hygroma sebesar ini. Berdasarkan literatur,di Indonesia, inilah yang terbesar.Bahkan mungkin di dunia,”tandasnya,kemarin. Hal ini dibenarkan Ahli Bedah Kepala Leher lainnya, dr Urip Murtedjo SpBKL. ”Kalau penyakitnya memang tidak langka, tapi kalau besarnya ya ini yang pertama,” katanya. Menurutnya, tumor ini di dalamnya berisi cairan yang diproduksi kelenjar limfa atau vena. Kelainan ini menurut Urip adalah kelainan bawaan yang diderita sejak kecil. Namun, karena sejak kecil sakitnya tidak dirasakan,maka tumor itu terus membesar. ”Besarnya tumor ini karena kelenjar limfa terus memproduksi cairan sehingga penyebarannya tidak hanya di leher, tapi juga di dada hingga ketiak. Biasanya kasus seperti ini hanya sampai dada saja,” katanya. Untuk tindakan operasi besok, tim medis yang terlibat adalah para profesor dan dokter senior di bidang ilmu bedah.Menurut Urip, melihat kondisi yang tampak, tumor ini adalah jenis tumor jinak. ”Berdasarkan pemeriksaan biopsi, memang ada indikasi ganas. Tapi kalau ganas, untuk ukuran yang sebesar ini pasiennya pasti tidak bisa bugar seperti ini. Dalam operasi ini, menurut Urip yang paling diantisipasi tim medis adalah kemungkinan terjadi pendarahan hebat. Untuk itu, sudah disiapkan minimal 10 kantung darah. Mengenai kemungkinan berhasilnya operasi, karena ini tidak tumor berbahaya, maka diperkirakan bisa diatasi. Hanya saja, karena besarnya tumor yang harus diangkat, diperkirakan pelaksanaan operasi membutuhkan waktu sehari penuh karena tingkat kesulitannya tinggi. ”Tumor ini melekat ke tulang rusuk sehingga sulit,”katanya. Dalam operasi ini, seluruh tumor harus diangkat tidak boleh ada sisa sedikit pun. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kambuh lagi. Sementara itu, Ali Mustofa mengaku sudah siap menghadapi operasi ini. ”Apapun risikonya, saya sudah siap,” katanya.Apalagi dalam operasi ini Ali mendapatkan dukungan penuh dari istrinya, Munawaroh, 25, yang saat ini bekerja sebagai TKW di Yordania. ”Istri saya yang menyuruh untuk operasi. Dia sudah mengirimi saya uang untuk pengurusan operasi ini,” katanya. Karena berasal dari keluarga kurang mampu, biaya operasi ini ditanggung sepenuhnya dana Askeskin. Namun, untuk beberapa keperluan, dia tetap harus mengeluarkan uang. ”Untuk CT-Scan, saya terpaksa melakukannya di luar karena di sini (RSU dr Soetomo) terlalu antre,” katanya.
Ribuan Lulusan SD di Nganjuk DO
NGANJUK—MIOL 24 Juli 2007: Sedikitnya 2.000 lulusan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) tahun 2007 ini tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan pertama. Kepala Subdin Pendidikan Dasar dan Menangah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Dinas Pendidikan Nganjuk, Hariati, Selasa (24/7) mengatakan penyebab utama kondisi ini adalah tidak adanya dana untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Kondisi ini merupakan gambaran rendahnya tingkat penyerapan lulusan SD di Nganjuk. Rata-rata tiap tahun sekitar 10 hingga 15 lulusan SD drop out (DO), kata Hariati. Ia menyebutkan angka 2.000 siswa atau 10 lebih dari jumlah lulusan SD yang putus sekolah tahun 2007 merupakan jumlah minimal dari 17.314 lulusan SD tahun ini. Menurut Hariati, Dinas Dikpora sudah melakukan banyak hal untuk mengurangi jumlah siswa DO. Misalnyanya dengan menampung siswa yang tidak mampu lewat jalur pendidikan luar sekolah (PLS) atau program paket B. Program setara sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) ini untuk menampung siswa yang kurang mampu, sudah banyak yang ikut sekolah ini tapi secara umum tidak begitu diminati, ujarnya. Menanggapi masalah ini, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Nganjuk Gigih Satria Rahendra meminta Pemkab Nganjuk tidak menganggap remeh. Angka dispartisipasi siswa SD ke SLTP hingga 15 tiap tahunnya itu tidak sedikit. Dikpora harus bekerja lebih keras menekan tingginya angka siswa DO itu, kata Gigih. Menurut Gigih tingginya angka DO di Nganjuk menunjukkan program pendidikan dasar sembilan tahun di daerah ini gagal. Begitu pula program bantuan operasional sekolah (BOS) dinilai tidak berhasil mengurangi jumlah siswa putus sekolah. Di tempat terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial (PPKBS) Pemkab Nganjuk Imam Hanafi mengatakan hanya sebagian kecil saja atau kurang dari 10 anak keluarga miskin putus sekolah yang ditampung dan dibina PPKBS. Mereka ini terjaring dalam sebuah operasi PPKBS. Sisanya lebih banyak membantu bekerja orang tuanya di rumah mereka di desa-desa, ujar Imam Hanafi. PPKBS sendiri kata dia kini bekerja sama dengan beberapa lembaga swdaya masyarakat (LSM) di Nganjuk dengan tujuan diantaranya menyekolahkan kembali siswa putus sekolah ini.
Status Tahanan Wbup Nganjuk Tetap
Nganjuk, Koran Tempo 19 Juli 2007 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk menolak permohonan pemindahan penahanan Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Iskak, terdakwa kasus korupsi anggaran daerah sebesar Rp. 3.7 milyar. Djaelani yang ditahan di rumah tahanan Nganjuk meminta dijadikan tahanan kota agar bisa mengurus pesantrennya.
Menurut ketua Majelis Hakim Sudarwin, permohonan terdakwa tidak mungkin dikabulkan karena dikawatirkan menghilangkan barang bukti. Hakim juga tidak menemukan alasan untuk mengubah penahanan terdakwa. "Karena itu permohonan terdakwa kami tolak" kata Sudarwin di Nganju kemarin. Mendengar penolakan hakim, Djaelani tertunduk lesu dan berlinang air mata. Djaelani mengatakan dia punya tanggungan merawat 80 anak yatim yang menghuni Pesantren Miftahul Ulum di Kelurahan Kauman Nganjuk. "Saya harus memikirkan makan mereka sehari-hari karena mereka sudah tidak punya orangtua" katanya.
Selain menjadi Wabup Nganjuk, Djaelani dikenal sebagai pengasuh pesantren. Sebelum terpilih menjadi Wabup periode 2003-2008, dia menjabat Wakil Ketua DPRD Nganjuk periode 1999-2004. Jabatan ini dilepas ketika mendampingi Siti Nurhayati yang terpilih menjadi Bupati Nganjuk. Saat menjabat Wakil Ketua DPRD itulah Djaelani tersangkut kasus korupsi anggaran daerah Rp. 3.7 milyar. SElain Djaelani, Ketua DPRD periode 1999-2004 Suparman juga dijadikan terdakwa. Mereka menjalani persidangan secara bergantian di Pengadilan Negeri Nganjuk kemarin. Jaksa menuntut terdakwa 20 tahun penjara.
Massa Djaelani Ishak Istighosah Didepan PN Nganjuk
SINDO,Selasa, 10/07/2007 AKSI RITUAL, Ribuan massa pendukung Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Ishak menggelar istighasah di Jalan Dermojoyo di depan kantor pengadilan negeri, kemarin. Mereka menuntut Djaelani yang ditahan kejaksaan negeri terkait dugaan kasus korupsi sebesar Rp3,7 miliar dibebaskan.
Selebaran istighasah di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk bukan sekadar isu.Kemarin, ribuan massa melakukan acara ritual keagamaan di kantor yang terletak di Jalan Dermojoyo. Mereka ternyata pendukung Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Ishak yang ditahan kejaksaan terkait dugaan korupsi sebesar Rp3,7 miliar.
Aksi yang digelar untuk menuntut pembebasan mantan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nganjuk tersebut digelar mulai pukul 09.30 WIB. Dengan membawa puluhan poster dan spanduk,massa yang datang dengan berjalan kaki langsung menggelar istighasah di tengah jalan. Dipimpin KH Ali Murtadlo dari Ponpes Subulul Huda, mereka membacakan doa istighasah dengan khusyuk.
“Ya Allah,jangan biarkan orang-orang yang keliru menzalimi hamba-Mu yang benar.Berikan pertolongan kepada kiai kami agar terbebas dari konspirasi hukum dunia seperti ini,”ujar Ali Murtadlo,melalui pengeras suara. Ulama yang biasa mengenakan jubah dan sorban ini menuding pihak kejaksaan dan pengadilan telah ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan Djaelani.
Sebagai seorang tokoh masyarakat, Ali berkeyakinan tudingan korupsi yang dialamatkan kepada Djaelani sebagai fitnah belaka.Ditandaskan, sejak menjabat sebagai pengurus NU dan pengasuh pondok pesantren, Djaelani yang juga mantan Ketua DPRD Nganjuk periode 1999– 2004 itu belum pernah tersangkut kabar miring. Ali Murtadlo juga mengungkapkan, akibat penahanan yang dilakukan kejaksaan tersebut,sejumlah kegiatan keagamaan di Kab Nganjuk yang melibatkan Djaelani terhenti.
Selain itu, statusnya sebagai Pengasuh Ponpes Al-Hikmah membuat tanggung jawabnya menghidupi 140 santri terbengkalai. “Karena itu,kami meminta agar Pak Djaelani dilepaskan sekarang juga. Setidaknya biarkan beliau menjalani aktivitas sehari-hari, meski harus menyandang status tahanan kota,”pinta Ali Murtadlo. Dalam aksi tersebut, Ali Murtadlo membawa berkas berisi 160 fotokopi KTP milik 160 kiai di Nganjuk yang siap menjadi jaminan jika Djaelani melarikan diri.
Selain KTP, berkas tersebut juga melampirkan pernyataan setiap kiai untuk menjadi penjamin. Berkas tersebut akan diserahkan kepada Ketua PN Sudarwin agar bersedia memutuskan penangguhan penahanan Djaelani. Sementara itu, setelah melalui negosiasi dengan aparat,empat perwakilan ulama, yakni Ali Murtadlo, Rifai Jayadi, Masrukin, dan Imron Amin mendapat kesempatan berdialog dengan PN Nganjuk.Sayangnya, mereka hanya ditemui Kepala Humas PN Nganjuk Kabul Irianto.
Menurut keterangan, Kepala PN Nganjuk Sudarwin sedang berada di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam berlangsung tertutup. Seusai pertemuan, Kabul menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melepaskan Djaelani. Selain harus melalui penetapan majelis hakim, kasus tersebut akan disidangkan hari ini.
“Kami tidak bisa memberikan keputusan apa pun atas permintaan mereka. Besok kasusnya akan disidangkan, kita tunggu saja apa majelis hakim akan mengabulkan penangguhan penahanan itu,” ujar Irianto. Jawaban ini jelas membuat kecewa pendukung Djaelani. Untuk meluapkan kekecewaannya, mereka melanjutkan aksi istighasah di kantor Kejari Nganjuk bersebelahan dengan kantor pengadilan.
Masih di tengah jalan,mereka kembali memanjatkan doa sambil menunggu perwakilan ulama menemui Kajari Agoes Soenantio Prasetyo SH untuk menuntut Djaelani segera dibebaskan. Namun, permintaan itu kembali tidak dikabulkan kejaksaan dengan alasan proses hukum sedang berjalan. Kasat Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk Heri Pranoto meminta agar masyarakat bersabar menunggu keputusan hukum. Dia juga menjamin tidak ada kepentingan apa pun dalam penahanan itu selain untuk mempermudah penyidikan.
“Penahanan ini dilakukan untuk memudahkan penyelidikan. Jangan diartikan macam-macam seperti muatan politis atau konspirasi lainnya,” ujar Heri. Untuk diketahui, Djaelani ditahan karena tersangkut kasus dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga Dewan (ARTD) tahun 1999– 2004 senilai Rp3,7 miliar. Kasus tersebut juga melibatkan Bupati Sutrisno Rachmat dan seluruh anggota dewan periode tersebut.
Dana tersebut dipergunakan sebagai biaya pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Soetrisno Rp10 juta dan uang muka kredit sepeda motor sebesar Rp7,5 juta untuk setiap anggota dewan.
Giliran Ketua DPRD Ditahan
NGANJUK- Radar Kediri 5 Juli 2007- Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk benar-benar menunjukkan taringnya. Setelah menahan Wakil Bupati (Wabup) Djaelani Ishaq dan Wakil Ketua DPRD Suparman, kemarin, giriran Ketua DPRD Cholis Ali Fahmi yang dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II-B Nganjuk. Dia ditahan bersama Khalim Mundir, salah satu anggota DPRD 1999-2004 asal Desa Cerme, Kecamatan Pace. Keduanya masuk rutan tepat pukul 15.30. Molor sekitar enam jam dari jadwal penahanan yang direncanakan semula. Fahmi dan Khalim baru datang ke gedung kejaksaan sekitar pukul 13.30, didampingi Arif Purwanto, penasihat hukunya. Fahmi yang mengendarai mobil dinasnya, Honda CRV AG 2 V terlihat sangat tenang. Dia bahkan mengucapkan salam seraya mengangkat tangan kepada puluhan wartawan yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. "Assalamualaikum," aspanya begitu turun dari mobil sambil menebar senyum. Di belakangnya, Khalim mengikuti. Begitu sampai di gedung yang terletak di Jl Dermojoyo itu, keduanya langsung masuk ke ruang Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Dwi Setiadi. Di sana, mereka menjalani pemeriksaan sekitar dua jam. Hingga, menjelang pukul 15.30, kedua tersangka penerima dana anggaran rumah tangga dewan (ARTD) 1999-2004 yang totalnya mencapai Rp 3,7 miliar itu keluar dari ruang. Oleh beberapa jaksa, keduanya langsung digiring ke mobil tahanan AG 9736 PT yang sudah disiapkan di depan pintu utama gedung kejaksaan. "Wah, naik ini?" tanya Fahmi sambil masuk melalui pintu belakang kendaraan jenis truk tertutup itu. Mereka lalu meluncur ke rutan di Jl Supriadi. Yang menarik, Fahmi menyempatkan diri menggelar jumpa pers sesaat sebelum ditahan. "Saya meminta maaf kepada masyarakat dan anggota dewan lain jika selama ditahan tidak bisa menjalankan tugas sebagai ketua DPRD," kata anggota FKB yang pada saat kasus itu terjadi menjabat ketua komisi B ini. Fahmi yang mengaku menerima dana ARTD sekitar Rp 100 juta itu juga minta didoakan. "Agar proses hukum yang kami jalani bisa cepat selesai dan ada hikmahnya," kata mantan pegawai negeri sipil itu kepada wartawan. Dia sendiri mengaku pasrah atas tersebut. "Itu sudah menjadi kewenangan hukum dan kami akan mengajukan penangguhan," tuturnya di sela-sela penyerahan tahanan dari kejaksaan ke petugas rutan. Sementara itu, Kepala Kejari Nganjuk Agoes Soenanto Prasetyo menjelaskan, penahanan Fahmi dan Khalim identik dengan penahanan Djaelani Ishaq dan Suparman. Ini dilakukan setelah tim penyidik Polres Nganjuk melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. "Semua untuk mempercepat proses penuntutan," katanya saat menggelar konferensi pers usai penahanan. Sekadar diketahui, Fahmi dan Khalim adalah dua dari 45 anggota dewan periode 1999-2004 yang menjadi tersangka korupsi pengalihan dana ARTD dari pos sekretariat dewan menjadi penerimaan rutin. Wujudnya berupa tunjangan kunjungtur, jaring asmara, dan purnabakti. Menurut Agoes S.P., Fahmi diduga menerima bagian Rp 141 juta. "Untuk Khalim sekitar Rp 81 juta," ungkap mantan kasi pidsus Kejari Sidoarjo itu.
Pimpinan Tinggal Supiono Penahanan Cholis Ali Fahmi benar-benar membuat unsur pimpinan DPRD Nganjuk timpang. Kini, tinggal seorang wakil ketua yang tersisa. Yaitu, Supiono. Sebab, Wakil Ketua DPRD Suparman juga telah ditahan lebih dulu bersama Wabup Djaelani Ishaq. Dikonfirmasi tentang hal ini, Supiono mengakui bahwa kinerja lembaganya cukup terpengaruh. "Jelas terganggu, (tapi) ya kita jalani saja," katanya seraya menyebut bahwa tugas-tugas pimpinan sementara dirangkapnya. "Sementara akan saya kerjakan dulu, tidak apa-apa," kata anggota dewan dari FPDIP itu. Lalu, apakah posisi yang ditinggalkan Fahmi dan Suparman akan diganti? Supiono belum mengetahui. Sebab, hal itu tergantung pada partai dan fraksi mereka. Dan, hingga kemarin, belum ada pengajuan. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris II DPC PKB Ali Wasiin mengaku belum ada keinginan untuk mengganti posisi Fahmi sebagai ketua DPRD. "Tidak ada. Belum ada pikiran sampai ke sana," kata Ali yang kemarin juga menyaksikan proses penahanan Fahmi dan Khalim di kejaksaan. Sementara, Fahmi mengaku sudah berbicara dengan Supiono tentang tugas-tugasnya yang ditinggal selama ditahan. "Sudah saya bicarakan. Sementara Pak Piono yang meng-handle," katanya dalam konferensi pers sesaat sebelum ditahan di rutan. Yang menarik, Fahmi juga sempat menyampaikan kepastian pengisian jabatan ketua komisi B dan wakil ketua komisi C yang lowong. Jabatan itu ditinggal Basori dan Abdurrahman Ali, dua anggota FKB yang di-PAW. "Yang mengisi ketua komisi B sekarang Pak Basori (anggota FKB lainnya yang bernama sama, Red.)," tuturnya. Sedangkan wakil ketua komisi C diganti Atok Illah Malik.
Wakil Bupati Nganjuk Dipenjara
Nganjuk, Koran Tempo 20 Juni 2007- Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Iskak dan Ketua Partai Golkar Nganjuk Suparman dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk kemarin. Dua Wakil Ketua DPRD Nganjuk periode 1999-2004 ini diduga terlibat korupsi anggaran daerah senilai Rp. 3.7 milyar.
"Penahanan ini untuk menghindari hilangnya barang bukti" kata Agus Prasetyo, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan kejaksaan dan kesaksian sejumlah saksi, kejaksaan yakin keduanya terlibat korupsi. Sebelum dimasukkan kerumah tahanan, kesehatan dua pejabat ini diperiksa di RS Bhayangkara dan RSUD Nganjuk. Dugaan korupsi yang membelit dua pejabat ini berawal dari jabatan mereka sebagai Wakil Ketua DPRD Nganjuk. Tapi, melalui mekanisme pergantian antar waktu pada awal 2003, Djaelani diganti karena terpilih sebagai Wakil Bupati mendampingi Siti Nurhayati untuk masa jabatan 2003-2008. Kuasa hukum Djaelani, Lukito hanya mengatakan akan mencari upaya hukum untuk memohon penangguhan penahanan.
PKL Eks Alun-alun Serbu Gedung Juang
NGANJUK , Radar Kediri Senin, 18 Juni 2007 - Keinginan pedagang kali lima (PKL), yang dulu menempati area alun-alun, pindah dari tempatnya saat ini di halaman Stadion Anjuk Ladang sudah tak terbendung. Hari ini ratusan PKL tersebut berencana eksodus menuju relokasi sementara di sekitar Gedung Juang 45 Nganjuk. Rencana eksodus itu mantap dilakukan setelah kejuaraan daerah bola voli se-Jatim resmi berakhir kemarin. Sebelum ini, Gedung Juang memang ditempati even olahraga itu. "Sesuai dengan kesapakatan, kami akan segera pindah. Sekarang sedang siap-siap besok pagi (pagi ini, red) kami akan pindah," kata Mayasin, salah seorang pengurus Paguyuban PKL Alun-Alun. Seperti diberitakan, setelah menunggu lama, beberapa hari lalu terjadi kesepakatan baru antara pemkab, dewan, dan para PKL. Dalam hearing di gedung dewan, mereka menyetujui agar para PKL segera pindah ke tempat relokasi sementara yang baru. Yakni di halaman Gedung Juang 45 yang terletak di Jalan dr Soetomo. Selain itu juga disepakati pembentukan tim dari ketiga unsur tersebut. Mereka akan membahas lebih lanjut tempat berjualan bagi para PKL selanjutnya yang permanen. Sebenarnya, para PKL ingin segera pindah setelah kesepakatan itu diambil Kamis lalu. Namun, karena saat itu Gedung Juang masih dipakai sebagai tempat even kejuaraan bola voli se-Jatim, maka eksodus itu ditunda hingga hari ini setelah kejuaraan berakhir kemarin. Menurut Mayasin, hari ini rencananya ada sekitar 110 eks-PKL alun-alun yang akan pindah ke halaman gedung yang bersebelahan dengan RSUD Nganjuk tersebut. "Syukurlah akhirnya kami bisa pindah juga, di stadion benar-benar sepi," katanya siang kemarin sekitar pukul 13.00. Dari total jumlah tersebut, mereka berencana memecah lokasi berdagang. Sebagian di halaman dalam gedung dan sebagian lagi di halaman parkir yang berada di luar pagar stadion. "Yang di dalam sekitar 60, di luarnya 50 pedagang," kata penjual aneka topi itu. Meski sudah siap pindah, para PKL mengaku akan meminta persetujuan dewan sebelum melakukannya hari ini. "Ya supaya enak, kami akan meminta izin dulu sebelum pindah," katanya. Sementara itu anggota dewan yang dihubungi Radar Kediri mengaku mempersilakan para PKL jika ingin segera pindah. "Karena memang sudah menjadi kesepakatan silakan pindah. Semua harus konsisten dengan keputusan kemarin," kata anggota Komisi A Puji Santoso. Dan setelah pindah nanti, Puji menghimbau agar para PKL menjaga kenyamanan lingkungan sekitar. Sebab, lokasi yang baru itu tepat bersebelahan dengan RSUD Nganjuk. "Para pasien di sana jangan sampai terganggu dengan suara bising musik yang diputar pedagang keras-keras," kata anggota Fraksi PDIP itu.
20 Persen Sekdes Tak Bisa Diangkat
NGANJUK- Minggu 10 Juni 2007 Radar Kediri- Angin segar pengangkatan sekretaris desa (sekdes) sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tidak akan dinikmati semua sekdes di Nganjuk. Sebab, diperkirakan, ada sekitar 20 persen yang berusia lebih dari 51 tahun. Sesuai peraturan pemerintah (PP) tentang sekdes, usia tersebut tak lagi bisa diangkat. "Saya belum cek jumlah pastinya. Tapi, perkiraan ada sekitar 20 persen," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Nganjuk Sunarto kepada Radar Kediri. Sekadar diketahui, sesuai dengan jumlah desa yang ada, total sekdes di Nganjuk ada 264 orang. Sedangkan sekretaris kelurahan (sekkel)-nya ada 20 orang, mereka sudah PNS. Wakil Ketua Komisi A DPRD Gundi Sintara memprediksi, adanya puluhan sekdes yang tidak bisa diangkat menjadi PNS itu akan menimbulkan masalah baru. "Pasti akan ada kecemburuan. Soalnya, mereka melihat sekdes lain bisa menjadi PNS sedangkan dia tidak," katanya. Namun, menurutnya, hal itu harus diterima kalau memang sudah diterapkan dalam PP. "Ya, itu sudah menjadi risiko, harus diterima oleh mereka," lanjut ketua fraksi gabungan ini. Sementara, meski dianggap sebagai angin surga, pengesahan PP pengangkatan sekdes menjadi PNS tidak terlalu menggembirakan bagi para sekdes di desa-desa besar. Sebab, bagi mereka, jatah tanah bengkok yang diterimanya selama ini sudah lebih dari cukup. Ini seperti diakui Suyanto, sekdes Kepanjen, Pace. "Jadi, tidak terlalu masalah diangkat atau tidak menjadi PNS," akunya. Tapi, menurutnya, bagi desa-desa pinggiran, pengangkatan itu sangat membantu. Sebab, penghasilan mereka selama ini kecil. Bengkoknya tidak bisa terlalu diandalkan.
Belum Dipakai Gedung Sudah Rusak
NGANJUK- Rabu 30 Mei 2007 Radar Kediri -Pembangunan gedung pertemuan di Desa Pelem, Kertosono, disoal dewan. Sebab pembangunan dengan dana APBD 2006 senilai Rp 1,037 miliar itu dianggap asal-asalan. Belum diresmikan tapi sudah banyak yang rusak dan bahannya ditengarai kurang layak. Kondisi ini, pertama kali ditemukan Komisi C DPRD Nganjuk, saat berkunjung ke lokasi. "Jelek sekali pembangunannya. Mulai lantai, tembok, hingga kusen-kusen tidak berkualitas," kata anggota Komisi C DPRD Nganjuk, M. Setijatama. Misalnya lantai sudah ambles, beberapa bagian tembok sudah retak."Itu menunjukkan buruknya pengerjaan dan pengawasan pembangunan," kata politisi Partai Demokrat itu. Untuk itu, pihaknya mendesak semua pihak yang terkait dalam pembangunan gedung itu untuk bertanggung jawab. "Kimprasda, kontraktor dan pengawas harus bertangung jawab," tandasnya. Sementara itu, dari pantauan Radar Kediri di lokasi, sejumlah kerusakan yang terjadi di gedung itu sudah ’ditambal sulam’. Dinding yang retak sudah diplester ulang. Meski demikian, lantai gedung yang dibangun oleh PT Aries Bangun Karsa, Surabaya, itu sudah tidak terlihat ada yang ambles lagi. "Sudah diperbaiki Mas," kata salah satu pekerja yang ada di lokasi. Pihak pemkab sendiri membernarkan buruknya kualitas pembanunan gedung itu. "Pokoknya buruk dari semua sisi konstruksi," kata Plt Kepala Dinas Kimprasda melalui Kasubag Humas Harijanto. Menurutnya, Pemkab akan memanggil kontraktor dan pengawas pembangunan gedung itu. "Mereka harus bertanggungjawab," kata Harijanto.
Mengambang, PKL Luruk Dewan
NGANJUK – Selasa 29 Mei 2007 Radar Kediri- Lagi, sekitar 15 perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kini menempati halaman stadion Anjuk Ladang, setelah dipindah dari alun-alun Nganjuk, kemarin ngluruk ke DPRD setempat. Mereka mendesak agar dewan menyetujui pemindahan mereka ke halaman Gedung Juang ’45. Sebab, keputusan tentang tuntutan mereka untuk pindah ke Gedung Juang’45 sampai sekarang masih mengambang dengan alasan menunggu persetujuan dewan. Hal ini karena di halaman stadion Anjuk Ladang sepi pembeli. "Dalam rapat terakhir kami dengan Pemkab, katanya bupati masih menunggu persetujuan dewan untuk memindahkan para PKL dari stadion. Makanya kami datang ke sini (gedung dewan-red)," kata Mayasin, 40, perwakilan para PK5. Menanggapi masalah ini, Ketua DPRD Nganjuk, Cholis Ali Fahmi, menegaskan pihaknya sudah mengirim surat persetujuan ke Bupati. "Sudah sejak beberapa hari lalu kami mengirimkan surat itu, agar segera diambil kebijakan pemindahan ke tempat yang baru. Kok bisa bupati masih menunggu keputusan dewan?" kata Fahmi, di depan para perwakilan PKL. Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Nganjuk, Harijanto, saat dikonfirmasi mengaku pihaknya sudah survei soal lokasi baru itu. "Sesuai janji, kami sudah survei tempat relokasi baru. Saat ini sudah selesai dan sedang di meja bupati. Tinggal menunggu acc," katanya.
Dana Pilbup Bertambah
NGANJUK- m’at 25 Mei 2007 Radar Kediri-Pengesahan Undang-Undang nomor 22/2007 membuat anggaran Pilbup pada 2008 nanti membengkak. Karena UU tersebut membuat masa kerja petugas pemungutan suara lebih panjang. Yang berakibat pada bertambahnya kebutuhan dana untuk tunjangan kehormatan. Menurut Ketua KPUD Muhammad Bawono, sesuai pasal 42 dan 45 UU tersebut, yang bertambah masa kerjanya adalah petugas pemilihan kecamatan (PPK) dan petugas pemungutan suara (PPS). "Masa kerja mereka jadi delapan bulan," katanya. Masa kerja PPK dan PPS itu mulai enam bulan sebelum pemungutan suara. Dan berakhir dua bulan setelahnya. Padahal, sebelumnya KPU hanya merancang masa kerja petugas tersebut selama lima bulan saja. Dasarnya adalah peraturan penyelanggaraan pemilu lama yang mengacu UU No. 32/2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2005. Dalam pilbup 2008, dibutuhkan ribuan petugas PPK dan PPS. Total mencapai 13 ribu, tesebar di seluruh desa dan kecamatan. Untuk dua putaran pilbup, awalnya KPU menganggarkan Rp 16 miliar. Yang Rp 11 miliar untuk
Lengser Para Kades Belum Serahkan LPJ
NGANJUK- Radar Kediri 10 Mei 2007-Habisnya masa jabatan kepala desa (kades) di Nganjuk secara serentak, beberapa waktu lalu, ternyata masih menyimpan masalah. Hingga kini, meski sudah lengser, banyak yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawabanya (LPj). Inilah yang membuat kalangan DPRD berang. "Anggota DPRD saja tiap enam bulan harus laporan, bupati juga. Masak kades selama lima tahun tidak ada pertangungjawaban sama sekali," sorot Wakil Ketua Komisi A Gundi Sintara. Menurut dia, sesuai perda, seharusnya, kades yang lengser sudah menyerahkan LPj tiga bulan sebelum jabatan berakhir. Namun, sekarang, hingga tiga bulan pasca-lengser tak juga menyerahkannya. Padahal, ini terkait dengan penggunaan alokasi dana desa (ADD). Nilainya Rp 60 juta per desa setiap tahun. Sehingga, jika masa jabatannya delapan tahun, total uang yang dikelola dari APBD bisa mencapai Rp 480 juta. "Itu kan uang negara. Harus ada pertanggungjawabannya secara resmi. Kalau tidak jelas, ada unsur korupsi," tandas mantan pengacara ini. Jika dalam LPj itu nantinya diketahui ada penyimpangan, Gundi berjanji tidak segan untuk melaporkanya ke polisi dan kejaksaan. Sebab, ditemukan banyak indikasi penyimpangan penggunaan ADD. Misalnya, ada kades yang punya utang hingga Rp 150 juta atas nama desa saat jabatannya berakhir. "Karena kades yang baru tidak mau tanggung jawab, akhirnya mantan kades tersebut harus melunasi," ceritanya. Sekadar diketahui, untuk menginventarisasi jumlah kades yang belum membuat LPj itu, kemarin, komisi A mengundang Bupati Siti Nurhayati dan seluruh camat di Nganjuk. Tapi, sayang, Nurhayati tidak datang. Sehingga, pembahasan ditunda hingga Senin depan. "Kami juga ingin tahu cara pemkab menagih LPj itu. Sebab, pasti sulit karena mereka sudah lengser," tutur Gundi. Menanggapi hal ini, Kasubbag Humas Pemkab Harijanto mengaku belum mengetahui jumlah pasti kades yang belum membuat LPj. Namun, pemkab akan terus berupaya untuk menagihnya. Yakni, melalui camat masing-masing. Adapun mengenai ketidakhadiran Bupati Nurhayati di dewan, kemarin, Harijanto menyebut karena sedang ke luar kota. "Beliau sedang ke Jakarta," katanya.
Kontraktor Jembatan Talang Rejoso di Blacklist
NGANJUK- Radar Kediri 30 April 2007-Meski baru diperbaiki, Jembatan Talang di Kecamatan Rejoso sudah rusak lagi. Aspal jembatan senilai hampir Rp 1 miliar itu kembali mengelupas. Padahal, bangunan proyek 2006 ini belum diserahkan pemborong ke pemkab.
Dari pengamatan Radar Kediri, aspal yang terkelupas membentuk lubang di sana-sini. Sehingga, pengendara yang melintasinya harus berhati-hati. "Sudah beberapa minggu ini rontok lagi aspalnya. Padahal masih baru," kata Panijo, 35, warga setempat yang sedang mengail di bawah jembatan.
Seperti diberitakan, sejak awal, proses pembangunan jembatan senilai RP 974,7 juta ini sudah bermasalah. Pertama, kontraktor tidak bisa menyelesaikan bangunan tepat waktu sesuai kontrak. Kedua, saat bangunan jadi, aspal di atas jembatan malah mengelupas tak lama kemudian. Atas hal ini, kontraktor sudah membenahinya. Namun, sekarang mengelupas lagi.
Kasubbag Humas Pemkab Nganjuk Harijanto yang dikonfirmasi Radar Kediri mengaku sudah mengetahuinya. Pada 24 April lalu, kontraktor dipanggil oleh badan pengawas daerah (bawasda). Mereka diminta menjelaskan kerusakan jembatan sepanjang kurang lebih 50 meter itu. "Katanya, pihak kontraktor sudah memperbaiki. Tapi, saat dicek lapangan, ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan," katanya.
Untuk itu, pemkab meminta agar kontrakor memperbaiki kembali jembatan yang mereka bangun. Sebab, sampai Juni, bangunan tersebut masih menjadi tanggung jawab mereka. "Saat diserahkan (Juni), pemkab ingin jembatan itu sudah sesuai bestek," tandasnya.
Atas hal ini, lanjut Harijanto, pemkab sudah memasukkan kontraktor itu dalam ’daftar hitam’ kontraktor bermasalah. Sehingga, dimungkinkan, dalam tender mendatang tidak bisa ikut.
Meski demikian, tidak menutup kemungkinan mereka tetap bisa ikut mengerjakan proyek. Antara lain dengan cara mengganti identitasnya. "Memang besar kemungkinan mereka mengganti ’bendera’ dan ikut tender kembali," katanya.
Puluhan Mobil Dinas Mangkrak
NGANJUK - Minggu, 29 Apr 2007 Radar Kediri Puluhan mobil dinas (mobdin) di lingkungan Pemkab Nganjuk mangkrak. Dalam beberapa waktu terakhir, sebagian mobil itu hanya disimpan di garasi bagian perlengkapan tanpa ada yang memakai. Di antaranya jenis Suzuki Carry, Mitsubishi L-300, Isuzu Panther, sedan Daewoo, hingga Nissan Terrano.
Dari pantauan Radar Kediri, kondisi mobil yang disimpan di garasi belakang pendapa pemkab itu cukup memprihatinkan. Debu tebal menutupi sebagian besar bodinya. Hingga, bisa digambar dengan goresan tangan. Bahkan, sebagian ada yang telah berkarat.
Atas masalah tersebut, pemkab mengakui bahwa selama ini ada beberapa mobil dinas yang tidak terpakai. "Kebanyakan milik pejabat kepala dinas yang sekarang masih kosong atau diisi plt (pelaksana tugas)," kata Kasubbag Humas Harijanto yang dikonfirmasi wartawan koran ini.
Dia mencontohkan Nissan Terano AG 338 VP. Mobil itu merupakan tunggangan pejabat asisten tata praja. "Sekarang jabatan asisten tata praja sedang kosong. Mobilnya tidak ada yang memakai," terangnya.
Sekadar diketahui, pejabat asisten tata praja sebelumnya, Agus Susanto, baru saja dimutasi menjadi kepala dinas perhubungan (dinhub). Dia harus menggunakan fasilitas mobil kepala dinhub. Sedangkan plt asisten tata praja Moh. Gufron yang sebelumnya menjadi plt kepala kantor kesbanglinmas, masih menggunakan mobil dinas lama.
Adapun untuk sedan Daewoo, sebelumnya dipakai oleh Asisten Umum Sudarko. Akan tetapi, karena kurang nyaman dipakai ke lapangan, ditukarkan dengan Nissan Terrano fasilitas pejabat kepala bawasda yang sekarang sedang kosong.
Lalu, bagaimana dengan Isuzu Panther? Harijanto menjelaskan, mobil-mobil tersebut merupakan tarikan dari kecamatan. "Mobil itu diganti dengan yang baru," jelasnya.
Apakah mangkraknya puluhan mobil dinas tersebut menjadi cerminan kurang bagusnya manajemen distribusi kendaraan dinas di pemkab? Harijanto membantahnya. "Mobil yang ditarik akan segera didistribusikan ke unit-unit kerja yang belum mendapat mobil dinas," tandasnya. Selama ditarik ke pemkab, menurut Harijanto, mobil-mobil itu terus dirawat. "Tiap pagi dipanasi dan dicuci secara periodik," akunya.
Sementara itu, data yang didapat Radar Kediri menyebutkan, biaya perawatan kendaraan dinas dalam APBD 2007 mencapai Rp 3,15 miliar. Ini termasuk untuk merawat mobil dinas yang mangkrak tersebut. Kata Harijanto, anggaran itu juga termasuk untuk biaya herregistrasi. (jie)
Nganjuk Siaga Flu Burung
NGANJUK--MIOL:Sabtu, 14 April 2007 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai daerah endemis flu burung menyusul ditemukannya dua kasus suspect flu burung yang menimpa RR, 32, dan anaknya SA, 1,5, warga Desa Gondang, sejak Kamis (12/4).
Dua pasien yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk tersebut kini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Propinsi (RSUP) dr Soedono, Madiun, karena kondisinya mengkhawatirkan. Kepala Bagian Humas Pemkab Nganjuk Hariyanto saat ditemui sejumlah wartawan mengatakan dengan temuan ini meminta agar masyarakat Nganjuk untuk siaga terhadap meluasnya virus berbahaya tersebut. "Kita langsung melakukan penyemprotan disenfektan dan membakar ternak yang mati mendadak terutama di sekitar rumah dua pasien suspect flu burung di Desa Gondang," kata Harianto, Sabtu (14/4). Penyemprotan itu terutama untuk radius 1,5 kilometer dari rumah dua pasien itu. Selain itu, dari hasil survei awal yang dibuat Dinas Kehewanan Kabupaten Nganjuk, diketahui bahwa saat ini ada empat kecamatan yang dicurigai endemis flu burung. Yakni Kecamatan Gondang, Sukomoro, Tanjunganom dan Kertosono.
Dalam sepekan ke depan, kata Hariyanto penyuluhan dan penyemprotan disinfektan akan diintensifkan di empat kecamatan tersebut. Terutama, dilakukan di kawasan peternakan sektor empat di permukiman penduduk. Hanya saja terkait perawatan RR dan SA di RSUP Madiun, Hariyanto mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi perkembangan terakhir. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan suspect flu burung itu kepada pihak RSUP Madiun. RR dan SA sempat dirawat di RSUD Nganjuk setelah mengalami gejala penyakit mirip flu burung yakni panas tinggi, batuk disertai sesak nafas. Selain itu kadar haemoglobin keduanya di bawah standar. Dari rekam riwayat medis, RR diketahui mempunyai kontak dengan virus flu burung yang dicurigai berasal dari ternak ayam yang mati mendadak di sekitar rumahnya sepekan terakhir.
Kejari Kembali Periksa Mantan Bupati
NGANJUK (SINDO)Rabu, 28/03/2007 – Mantan Bupati Nganjuk Soetrisno R yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana otnomi daerah (otda) akan kembali diperiksa penyidik kejari, besok.
Menurut rencana, dalam pemeriksaan ini, mantan pejabat nomor satu pemkab Nganjuk dua periode itu akan menghadirkan saksi yang meringankannya. ”Saudara tersangka juga akan kami periksa lagi setelah kami meminta keterangan dari saksi meringankan yang diajukan tersangka,” ungkap jaksa penyidik Kejari Nganjuk Agus Eko Purnomo dihubungi SINDO melalui telepon,kemarin.
Dia memerinci, setelah meminta keterangan saksi meringankan, pihaknya akan melayangkan surat panggilan kepada Soetrisno R. Keterangan itu kemudian akan dikroscekkan dengan keterangan para saksi yang diperiksa sebelumnya.
”Surat panggilan akan kita layangkan setelah Kamis itu,” ungkapnya. Sekadar diketahui,Soetrisno ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar surat dari Kejati Jatim tertanggal 12 Desember 2006. Pada saat itu, penyidik menggunakan dasar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, yang selanjutnya ditindaklanjuti Kejari Nganjuk sejak Mei 2006.
Sampai saat ini, penyidik sudah memeriksa 13 orang saksi. Kasus korupsi mencuat setelah muncul ketidaktransparanan dana otda sebesar Rp1,030 miliar di APBD tahun 2003.Dana tersebut tidak jelas arah dan peruntukannya. Dana itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi bupati dan para anggota DPRD Kab Nganjuk yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Perincian penggunaan dana tersebut adalah biaya pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk periode 1998-2003 sebesar Rp450 juta, pengadaan sepeda motor 45 anggota DPRD sebesar Rp330 juta, dan uang tali asih bupati dan wakil bupati di akhir masa jabatan sebesar Rp250 juta Soetrisno R dituduh melanggar Peraturan Pemerintah No: 105/2000 tentang Penyusunan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
Selain itu, dia juga dituduh melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2/1994, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29/2002.Sehingga atas dasar itu, Soetrisno dijerat melanggar pasal 2, 3,dan 5 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kuasa hukum tersangka Pieter Hadjon mengakui bila pihaknya akan mengajukan saksi ahli hukum tata negara.Tetapi pihaknya belum menghubungi Soetrisno, terkait kapan saksi ahli untuk meringankan kliennya. ”Rencananya, saksi itu untuk menjelaskan posisi kliennya. Saya masih akan koordinasi untuk masalah ini,”ungkapnya. (edi purwanto)
Bekas Bupati Nganjuk Tersangka Korupsi 1,030 Miliar
Rabu, 28 Pebruari 2007 | 11:37 WIB
TEMPO Interaktif, Nganjuk:Kejaksaan Negeri Nganjuk, Jawa Timur, tengah menyiapkan pemeriksaan terhadap Sutrisno, bekas bupati setempat terkait kasus korupsi dana otonomi daerah senilai Rp 1,030 miliar. "Kami akan memeriksa Soetrisno sebagai tersangka. Dia berjanji akan menghadap saya pada Kamis, 1 Maret sekitar pukul 09.00 WIB," kata Agus Eko P, Jaksa Penyidik Kasus Korupsi Kejaksaan Negeri Nganjuk, Rabu (28/2). Menurutnya, status tersangka Soetrisno berdasarkan keterangan saksi-saksi sebanyak 13 orang serta barang bukti. Soetrisno menjabat bupati dua periode, yaitu 1993-1998 dan 1998-2003. Penetapan sebagai tersangka juga didasarkan pada surat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 12 Desember 2006. Kasus terkait pula dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur.
Ribuan Nasabah PT RRI di Nganjuk Resah
Nganjuk, Surya Online 14 Feb 2007
Nasabah yang menjadi korban PT RRI harus bersabar, masalahnya pihak manajemen PT RRI berjanji mengembalikan uang nasabah paling cepat Agustus 2007 mendatang. Itupun jika manajemen PT RRI berhasil menjual seluruh asetnya. Runyamnya nilai aset PT RRI sekarang semakin merosot dimata perbankan menyusul gencarnya pemberitaan kasus PT RRI di media massa.
Ribuan nasabah PT Rizki Robbi Izzati (RRI) dari berbagai cabang di Jawa Timur semakin resah. Mereka ramai-ramai mendatangi Kantor Pusat PT RRI di Jl Kartini 61, Nganjuk, Rabu (7/2). Sejak pukul 08.00 WIB ratusan nasabah PT RRI baik dari Nganjuk, Kediri, Surabaya, Malang sampai Probolinggo, mulai berdatangan ingin mengundurkan diri dan meminta pencairan uang mereka. Seperti disampaikan salah satu nasabah dari Malang, Bambang, yang kebingungan mencari kantor PT RRI karena kantornya tutup. "Karena itu saya jauh-jauh datang ke kantor pusat untuk mengundurkan diri dan meminta uang saya," ujar Bambang yang mengaku uangnya dalam program kemitraan sebesar Rp 26 juta. Hal senada disampaikan Heru, nasabah dari Mojokerto yang juga datang untuk menanyakan nasib uangnya. Apalagi sejak tiga bulan lalu, Heru sudah tidak menerima bunga, sesuai dengan kesepakatan program kemitraan. "Sudah tidak menerima hasil, sekarang malah bermasalah," keluh Heru yang datang bersama anak dan isterinya. Ratusan nasabah PT RRI berkumpul di ruang training yang terletak di bagian belakang Kantor Pusat PT RRI. Mereka ditemui oleh Kabag Kemitraan PT RRI, Sukarno dan dua pejabat PT RRI secara bergantian. Para nasabah itu resah, setelah empat bulan tidak menerima bunga, kini ketika akan mundur juga tidak bisa mengambil kembali uangnya. "Jalan keluarnya bagimana ini Pak, apalagi uang saya hasil dari kredit di bank," ungkap seorang nasabah asal Blitar. Dicecar berbagai pertanyaan, Sukarno hanya menyerahkan surat dari manajemen PT RRI yang isinya kebijakan PT RRI terkait dengan pengunduran diri, tidak mengundurkan diri dan yang menempuh jalur hukum. "Semuanya jelas diatur dalam surat tersebut, sebagai hasil rapat bersama pimpinan," jelas Sukarno. Dikatakan, perusahaan mengalami kesulitan keuangan, akibat kekhawatiran nasabah setelah mendengar atau membaca berita di media. Dalam surat nomor 015/DIR/PT RRI/2007 tertanggal 6 Februari 2007 disebutkan nasabah yang mengundurkan diri bisa mengambil hak pokoknya, dikompensasikan dengan rumah atau kavling tanah Griya Rizki. "Sedangkan yang ingin mengambil dalam bentuk uang tunai, akan mulai dibayarkan sejak Agustus 2007 mendatang," paparnya. Sedangkan nasabah yang tidak mundur, kontrak kerjanya akan diubah dengan buku tabungan dan simpanan berjangka. Setelah enam bulan sejak Februari 2007, hak-hak nasabah akan dibayar melalui Koperasi Baitul Maal wat Tanwil (KOPBMT) RRI Jatim dalam bentuk simpanan koperasi. Sedangkan nasabah yang menempuh jalur hukum, akan dilayani oleh tim pengacara PT RRI. "Semuanya terserah nasabah, kami tidak berhak memaksa keputusan yang akan diambil," tandas Sukarno. Mendapat penjelasan demikian, para nasabah terlihat banyak yang tidak puas dan meminta dipertemukan langsung dengan Direktur PT RRI, Andhi Nur Huda yang pada awalnya selalu memberikan janji-janji manis. Setelah didesak para nasabah, akhirnya Sukarno menghubungi ponsel Andhi dan mengeraskan suaranya agar bisa didengar nasabah yang hadir. Dalam pembicaraan tersebut Andhi meminta para nasabah bersabar, karena dirinya berusaha menjual seluruh aset PT RRI untuk mengembalikan uang pokok nasabah yang mundur. "Saya upayakan secepatnya, bisa mendapatkan dana talangan untuk menutupi beberapa nasabah yang prioritas seperti kredit sepeda motor. Daripada ditarik oleh pihak dealer," kata Andhi melalui ponselnya. Setelah menghubungi Andhi, Sukarno menyatakan kalau PT RRI menjamin uang pokok nasabah yang totalnya sekitar Rp 90 miliar tidak akan hilang. Karena aset milik PT RRI totalnya mencapai sekitar Rp 169 miliar berupa benda tak bergerak seperti kavling tanah, rumah dan benda bergerak seperti bus dan mobil.
Nilai Asetnya Merosot
Setelah persoalan di PT Rizki Robbi Izzati (RRI) Cabang Probolinggo mencuat, mengakibatkan keresahan sekitar 211.000 nasabah lainnya yang tersebar di 18 cabang di Jawa Timur dan tiga cabang di Kupang, Banjarmasin dan Samarinda. Nasabah PT RRI terbanyak berada di Kabupaten Nganjuk jumlahnya sekitar 50.000 nasabah, disusul kemudian Probolinggo dan Lumajang. Menurut Sukarno, Kepala Bagian Kemitraan PT RRI, pemberitaan di media serta mundurnnya nasabah memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan penilaian terhadap PT RRI. "Beberapa aset kami yang akan diagunkan ke bank nilainya merosot, karena dianggap bermasalah," tandasnya, Rabu (7/2). Padahal kata Sukarno, semua aset tersebut murni hasil kerja keras perusahaan, melalui kemitraan dengan para nasabahnya. Meminjam ke bank dengan agunan aset milik perusahaan, merupakan salah satu cara memenuhi keinginan nasabah yang mundur dan menarik kembali uangnya. "Karena perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa, kalau aset yang dimiliki tidak bisa terjual cepat," paparnya. Mengenai pengurangan pembayaran bunga kepada nasabah, serta pengalihan menjadi koperasi merupakan akibat dari himbauan instansi perizinan di Nganjuk. Intinya meminta agar PT RRI memperbaiki izinnya menjadi usaha multi level marketing (MLM), karena usahanya selain menghimpun dana juga membentuk jaringan. "Karena himbauan ini, kami menutup program kemitraan dan mengubahnya menjadi koperasi. Tapi, malah terjadi kesalahpahaman, sehingga banyak nasabah yang mundur dan meminta kembali uangnya," ujarnya. Menurut Sukarno, kini PT RRI telah berubah menjadi Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (KOPBMT) RRI Jatim serta yakin mampu mengembalikan uang pokok nasabah. "Total nilai aset yang dimiliki PT RRI mencapai Rp 169 miliar, sedangkan total uang pokok nasabah hanya sekitar Rp 90 miliar," ujarnya. Apalagi tambah Sukarno, tidak semua nasabah PT RRI mengundurkan diri, maksimal yang mundur dan meminta kembali uangnya hanya sekitar 50 persen dari total 211.000 nasabah PT RRI.
-------------------------------------------------- Aset PT RRI di Nganjuk
================================================== 1. 300 Kavling tanah dan rumah di Perumahan Tanjungrejo, Kecamatan Loceret.
2. 6 Unit rumah percontohan di Desa Sekarputih, Kecamatan Bagor.
3. 70 Rumah dan ruko di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom.
4. Kantor Pusat PT RRI di Jl Kartini No 61.
==================================================
Polres Tunggu Laporan Korban
Meski ratusan nasabahnya setiap hari mendatangi Kantor PT RRI untuk menanyakan nasib uangnya, Polres Nganjuk masih belum mengambil langkah apapun terkait masalah yang terjadi di PT RRI. "Sesuai dengan KUHAP, selama tidak ada laporan atau berita acara laporan dari korban, penyidik tidak melakukan langkah hukum," ujar Kaur Ops Reskrim Polres Nganjuk, Iptu Siran kepada Surya, Rabu (7/2). Dikatakan, sampai Rabu (7/2) kemarin masih belum ada satupun korban dari nasabah PT RRI yang melapor kasusnya ke Polres Nganjuk. Sehingga polisi tidak bisa mengambil langkah hukum apapun. Informasi yang diterima polisi, nasabah PT RRI di Nganjuk jumlahnya mencapai puluhan ribu, mulai dari warga biasa, pegawai negeri sampai kalangan pejabat ada yang ikut menanamkan uangnya ke PT RRI. Ditanya soal keberadaan Direktur PT RRI, Andhi Nur Huda yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polresta Probolinggo, Iptu Siran mengaku belum ada perintah ataupun surat baik dari Kapolres Nganjuk, AKBP Wirdhan Denny dan Polwil Kediri mengenai tindakan terhadap Andhi. "Kalau tidak ada korban yang lapor, kita tidak bisa mengamankan apalagi menangkap Andhi," tandasnya. Terkait keberadaan Andhi, Iptu Siran menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Pihaknya hanya bisa mengimbau agar warga yang merasa menjadi korban PT RRI segera melapor ke Polres Nganjuk untuk ditindaklanjuti. Andhi sendiri diduga masih berada di Nganjuk. Karena Selasa (6/2) lalu menggelar rapat dengan manajeman PT RRI di salah satu tempat di Nganjuk. Hal ini terungkap ketika PT RRI menyebarkan salinan surat kepada mitranya (sebutan nasabah, red), terkait dengan banyaknya mitra yang mengundurkan diri. "Surat ini asli di tandatangani Pak Andi (Andhi Nur Huda,red) setelah Selasa (6/2) sore rapat bersama beberapa kepala cabang," ujar salah satu pegawai PT RRI. Soal keberadaan Andhi di Nganjuk, dibenarkan Sukarno. Hanya saja bosnya setelah rapat membahas persoalan di PT RRI kemudian pergi lagi ke Surabaya kemudian ke Probolinggo, menyelesaikan permasalahan di PT RRI Cabang Probolinggo. Menurut Sukarno, pimpinannya bukan menghilang, tapi sibuk menjual aset dan berusaha mengembalikan uang nasabah. Sebelumnya Andhi sempat dikabarkan akan datang ke Mapolresta Probolinggo untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, Selasa (6/2). Hanya saja Andhi batal datang dengan alasan sedang ada keperluan di Jakarta. Ternyata Andhi justru menghadiri rapat dengan beberapa kepala cabang PT RRI di salah satu tempat di Nganjuk.
Korban Mengadu ke Dewan
Empat perwakilan korban PT Rizki Robbi Izzati (RRI) Cabang Probolinggo mendatangi Kantor DPRD Kota Probolinggo, Rabu (7/2) siang. Keempat wakil korban PT RRI, di antaranya, Suhartono, Suryo, H Bahri dan Muhammad ditemui Ketua DPRD Kota Probolinggo H Kusnan,SH dan wakilnya Drs As'ad Anshari,MSc serta Kepala Infokom Pemkot Probolinggo Drs Matalil di ruang kerja ketua dewan. "Kedatangan kami berempat mewakili ribuan korban penipuan PT RRI di Kota Probolinggo. Kami minta dukungan dari wakil rakyat agar pelaku penipuan program Multi Level Marketing (MLM) PT RRI, dengan dirutnya bernama Andhi Nur Huda segera diusut sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegas Suhartono. Total dana yang raib dari mitra atau nasabah PT RRI Cabang Probolinggo sebesar Rp 18 miliar. Ketika seluruh nasabah melakukan penagihan dan minta manajemen PT RRI mengembalikan dana ribuan nasabah, Andhi Nur Huda tidak bisa memberikan kejelasan. "Mereka hanya mengobral janji-janji. Sehingga, rasa gelisah dan was-was kalau uang milik mitra akan hilang. Apalagi uang yang digunakan untuk investasi ke PT RRI, mayoritas hasil dari hutang di bank dengan menjaminkan sertifikat tanah dan SK pegawai negeri sipil," kata Suhartono. Dikatakan, seluruh korban PT RRI telah melaporkan kasus penipuan itu ke Polresta Probolinggo. "Aparat kepolisian serius menangani kasus raibnya dana milik mitra serta telah menangkap dan menahan Kepala PT RRI Cabang Probolinggo, Titik Pujiani," ujarnya. Sementara Ketua DPRD Kota Probolinggo H Kusnan,SH mengatakan, keresahan warga yang uangnya tidak kembali sudah menjadi bukti praktik pengumpulan dana itu merupakan bentuk penipuan yang terorganisir. "Kami mendukung upaya hukum yang dilakukan ribuan nasabah PT RRI Probolinggo serta memberikan semangat kepada polisi untuk menindak kasus penipuan itu," tambahnya. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Drs As'ad Anshari menjelaskan, upaya hukum yang dilakukan ribuan nasabah korban penipuan PT RRI sudah benar. "Kami akan membahasnya di komisi I (bidang hukum dan pemerintahan) bersama-sama polresta, agar permasalahan masyarakat ini terselesaikan," tandasnya.
Wanita Nganjuk Tertipu Dokter Kecantikan Palsu
Liputan6.com 23 Januari 2007, Nganjuk: Tampil bugar dan cantik memang menjadi dambaan kaum hawa. Tak mengherankan, banyak wanita rela melakukan segala upaya buat memperoleh hasil nan memuaskan. Satu di antaranya dengan cara terapi di klinik kecantikan. Namun apa jadinya bila upaya mempercantik diri itu tak ditangani orang yang tidak tepat alias bukan dokter? Inilah yang sempat meresahkan warga Kota Nganjuk.
Bermula pada akhir tahun 2006, sebuah pusat kebugaran dan kecantikan resmi dibuka di Nganjuk. Ini jelas sebuah terobosan. Maklumlah, keberadaan fasilitas yang memadai untuk perawatan tubuh dan wajah adalah hal istimewa bagi sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Timur itu.
Wajar pula, bila saat itu warga setempat cukup antusias menyambut berdirinya pusat kecantikan. Terlebih, klinik itu di bawah kendali perempuan cantik yang mengaku sebagai dokter. Wanita itu bernama Cristie Rosalina. Tak tanggung-tanggung pula, ia mengklaim dirinya sebagai asisten seorang profesor di Kota Bandung, Jawa Barat.
Salah satu daya pikat pusat kecantikan itu adalah adanya penyuluhan. Antara lain mengenai upaya membentuk tubuh ideal, termasuk seksologi dan kesehatan kewanitaan. Ibarat bertanam tebu di pinggir bibir, Cristie menjanjikan cara mudah dan cepat mengubah bentuk gemuk menjadi langsing. Dengan enteng pula, ia mempromosikan kehebatan klinik pimpinannya melakukan permak wajah yang tak memikat menjadi sedap dipandang.
Upaya itu tak sia-sia memang. Usai penyuluhan, sedikit demi sedikit, warga Nganjuk khususnya yang perempuan mendatangi Klinik Prima atau disebut pula Klinik Christy Rosalia--sesuai nama dokter yang tercantum di pelang. Macam-macam keluhannya, dari soal kegemukan, kulit tak mulus hingga mengencangkan payudara. Cristie pun dengan sigap merawat dan mengobati serta memberikan obat yang diklaim sebagai ramuannya. Mereka umumnya meminta perawatan pemutihan kulit dan wajah, tapi kebanyakan untuk mengecilkan perut.
Akan tetapi, hanya berselang satu setengah bulan kemudian, kabar tak sedap berembus. Sejumlah pasien yang datang ke Klinik Christy Rosalia mulai mengeluhkan cara perawatan yang dianggap tidak sesuai dengan janji. Bahkan, justru menimbulkan dampak samping yang merugikan mereka.
Arista, misalnya. Wanita ini mengaku sempat menjalani penyinaran laser. "Ada kelebihan lemak yang bisa mengakibatkan kanker leher rahim," ucap wanita tersebut menirukan perkataan Cristie saat itu. "Mulai perawatan, dilaser sama dikasih krim dan ramuan," tambah Arista. Ternyata setelah meminum ramuan, perut Arista mulas-mulas. Alih-alih tubuh menjadi ramping, Arista justru terserang alergi perut. Sedangkan krimnya tidak berpengaruh, hanya menimbulkan panas di kulit bila terkena air.
Gatal-gatal juga dialami Rini. Ini dideritanya seusai memakai krim dan bedak. "Dikasih krim pagi, krim malam, dan bedak," ungkap Rini. Mulanya, Rini mengeluhkan keputihan yang dialaminya kepada Cristie. "Setelah diperiksa dalam, tiga hari disuruh balik lagi," imbuh Rini. Sementara pemutih tak menimbulkan keluhan pada badan, hanya gatal-gatal biasa. Ini pun setelah dia membeli obat sendiri.
Keluhan masyarakat Nganjuk tentang praktik "dokter" Cristie Rosalina sampai ke telinga Kepolisian Wilayah Kediri. Polisi menengarai ada sesuatu yang salah dalam praktik dokter Cristie. Namun buat menangkap, polisi belum mempunyai bukti cukup. Penyidik tak kehilangan akal, mereka kemudian merancang suatu rencana untuk mengumpulkan alat maupun barang bukti.
Maka, penyamaran pun dilakukan. Anggota polisi yang akan menyaru sebagai pasien adalah Brigadir Polisi Kepala Suparjo dibantu dua rekan. Dan begitu sampai di tempat praktik "dokter" Cristie, sesuai rencana, Bripka Suparjo segera menemui Cristie. Ia berpura-pura hendak berobat, yakni memutihkan kulitnya. Singkat cerita, setelah mendapat bukti cukup bahwa Cristie bukan dokter, Bripka Suparjo segera menghubungi rekan-rekannya yang memang sudah menunggu di luar ruangan. Penangkapan pun dilakukan. Hari itu pula, Cristie digelandang ke kantor polisi. Selain membawa Cristie, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa ramuan obat-obatan serta berbagai peralatan praktik.
Kepala Sub Bagian Reserse Kriminal Polwil Kediri Komisaris Polisi Gigih Swasana mengatakan, Cristie diketahui menggunakan obat Cina yang tak disertai petunjuk dalam bahasa Indonesia. "Itu melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)," terang Gigih. Berpijak dari situlah, polisi kemudian mengembangkan kasus ke masalah izin praktik. "Pada awalnya, dia berkelit," ungkap Gigih.
Cristie sempat mengaku yang berpraktik di situ adalah kakaknya. Polisi yang menyamar jelas tak percaya. "Ternyata, dia [tersangka] juga tak bisa menunjukkan izin praktik. Identitas juga tak ada," jelas Gigih. Adapun di kantor polisi, Cristie segera menjalani serangkaian pemeriksaan. Di hadapan penyidik, tersangka mengatakan bahwa situasilah yang memaksa dirinya mengaku sebagai dokter. "Ya, itu semua saya akui bahwa nama dokter itu karena saya selalu dipanggil dokter sehingga untuk membuat saya lebih dipercaya. Itu emang kesalahan yang fatal," ujar Cristie. Bantahan Cristie tak hanya itu. Ia pun mengaku jarang ke kliniknya. "Saya tidak setiap hari ke situ. Saya satu bulan ini mungkin satu kali," ucapnya.
Ucapan Cristie jelas bertentangan dengan keterangan yang sebelumnya diungkapkan para pegawainya. Sri Lestari, misalnya. Mantan karyawan Klinik Christy Rosalia ini mengatakan, Cristie selalu mengaku sebagai dokter. Terutama saat memperkenalkan dirinya pada para tamu yang datang. "Dari caranya memperkenalkan diri, meyakinkan," imbuh seorang pasien.
Tak hanya Sri. Matlim, mantan sopir pribadi Cristie mengungkapkan, pelang dengan nama dokter yang dipampang di depan Klinik Prima dipesan sendiri oleh Cristie. Namun, Cristie lagi-lagi menyangkal. "Saya enggak tahu siapa yang memasangnya [pelang nama] di situ. Saya cuma ahli terapi, dan semua izinnya ada, semua surat- surat ada," dalih Cristie.
Cristie pun menyangkal menjalankan praktik kecantikan secara serampangan. Selain menjadi asisten salah satu profesor di Bandung, ia juga menjalin kerja sama dengan seorang profesor ahli kandungan di Surabaya, Jawa Timur. Ia pun kerap berkonsultasi dengan dokter tersebut dan paramedis yang diklaim sebagai jaringannya.
Cristie memang boleh berdalih apa pun. Yang terang, baik Sri maupun Matlim sama-sama menjelaskan, ramuan obat-obatan yang diberikan Cristie kepada para tamunya merupakan hasil racikannya. Cristie meramu obatnya dengan bahan dasar yang biasa dipakai masyarakat pada umumnya. "Hand body [lotion] dan campuran ramuan itu," ungkap Sri.
Pengobatan ala Cristie Rosalina memang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi para korbannya. "Satu juta delapan ratus ribu rupiah dan itu bisa diangsur setiap hari atau setiap pertemuan. [Dan] sudah lunas itu," tutur Arista mengenai jumlah kerugian materi yang dideritanya. Sedangkan Rini, korban lainnya, hanya dapat menangis saat ditanyakan jumlah uang yang telah dikeluarkannya.
Secara lihai, Cristie Rosalina memang sempat menutupi kejahatannya. Dan untuk beberapa waktu, praktik pengobatan Cristie Rosalina yang mengaku sebagai dokter tidak diketahui oleh masyarakat di kota kecil Nganjuk. Bahkan, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Nganjuk pun sampai tak mengetahui keberadaan praktik pengobatan Cristie Rosalina. "Memang, belum pernah denger. Jadi, teman-teman dokter juga tidak pernah bicarakan," ungkap Ketua IDI Kota Nganjuk Hariyanto T.S..
Sedangkan Profesor Tjipto Suwandi, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlanga menilai, praktik dokter kecantikan sudah menjadi komoditi ekonomis. Sebab, nilai jualnya tinggi di mata masyarakat. Hanya saja, ia mengakui keterbatasan dokter spesialis kecantikan di Indonesia. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah senantiasa meningkatkan pengawasan terhadap praktik kecantikan. Dengan demikian, kasus dokter dan obat palsu dapat dideteksi secara dini dan cepat ditanggulangi.
Klinik kecantikan memang bisa menjadi salah satu alternatif agar perempuan bisa agar tampil lebih menarik. Namun yang perlu dicermati dan diwaspadai adalah layak tidaknya klinik itu dalam menawarkan berbagai perawatan. Bila tidak, bukan cantik didapat, malah dampak negatif yang muncul.
Sekitar 60.000 warga atau lima persen dari 1,2 juta warga Nganjuk mulai mengonsumsi gaplek
Nganjuk – Koran Surya 9 Januari 2007
Sekitar 60.000 warga atau lima persen dari 1,2 juta warga Nganjuk mulai mengonsumsi gaplek. Mereka tak mampu membeli beras. Hal ini disampaikan Kasubag Humas Pemkab Nganjuk Hariyanto akhir pekan lalu. Warga yang makan gaplek, ujarnya, mayoritas berada di wilayah selatan seperti Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, dan Kecamatan Loceret. "Wilayah selatan adalah pegunungan, hampir setiap tahun penduduknya kesulitan memperoleh beras," ungkapnya. Pembagian raskin, lanjutnya, kurang efektif untuk mengentas kemiskinan, karena tidak semua warga kebagian. Satu-satunya cara mengatasi kemelaratan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasar aturan, setiap kepala keluarga (KK) memperoleh jatah raskin 10 kg/bulan. Namun, dalam praktik, setiap KK hanya mendapat 5 kg. Ini terjadi karena jumlah warga miskin di pinggiran Nganjuk, masih banyak. "Kami belum bisa memenuhi semua jatah raskin," kata Hariyanto
Bekas Bupati Nganjuk Tersangka Korupsi Rp 1,030 Miliar
Rabu, 20 Desember 2006 | 19:26 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta
Bekas Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Soetrisno R tersangka kasus dugaan korupsi dana otonomi daerah Rp 1,030 miliar. Korupsi itu dia lakukan menjelang jabatannya berakhir pada 2003.
"Penetapan tersangka Soetrisno berdasarkan keterangan 13 saksi serta barang bukti yang ditemukan," kata Agus Eko P, jaksa penyidik korupsi Kejaksaan Negeri Nganjuk, Rabu.
Penetapan sebagai tersangka juga didasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 12 Desember 2006. Selain itu juga berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur.
Menurut Agus, dana itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Atas dasar pelanggaran itu, Soetrisno secara meyakinkan melanggar Pasal 2, 3, dan 5 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi."
Penggunaaan dana yang dikorupsi biaya pembahasan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp 450 juta, pengadaan sepeda motor 45 anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004 Rp 330 juta dan uang tali asih bupati di akhir masa jabatan Rp 250 juta. Para saksi telah mengakui menerima kucuran dana itu lengkap dengan bukti peneriman.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan 45 anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004 sebagai tersangka dan 15 orang di antaranya menjadi terdakwa. "Tentang penahanan Soetrisno, akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat," kata Agus.
Produktivitas Lahan Bawang Merah Nganjuk Lebih Tinggi dari Brebes
Selasa, 12 Desember 2006, Suara Merdeka
KABUPATEN Brebes selama ini dikenal sebagai daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Bahkan, karena sangat terkenal, wilayah tersebut mendapat sebutan Kota Bawang. Ironisnya, dari sisi produktivitas, lahan bawang yang ada ternyata masih kalah dibanding dengan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. "Kondisi ini memang sangat kami sayangkan. Karena itu, agar bisa bersaing terus produktivitas bawang merah Brebes harus didongkrak. Jika tidak, kita jelas akan tertinggal," ujar Kasubdin Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Konservasi Tanah (DPKKT) Kabupaten Brebes, Tri Mulyo Harjo, kemarin.
Dia mengungkapkan, luas areal tanaman bawang di Brebes setiap tahun mencapai 20.000 hektare. Namun, produktivitasnya rata-rata hanya mampu menghasilkan 10 ton per hektare.
Dibanding Kabupaten Nganjuk, hasil tersebut masih jauh tertinggal. Meski hanya memiliki luas areal tanaman sekitar 5.000 hektare per tahun, produktivitas lahan bawang di sana mampu mencapai 15 ton. Selain itu, biaya produksi di Brebes juga masih tinggi, yaitu Rp 3.500/kg. Sedangkan di Nganjuk, hanya Rp 2.200/kg.
"Ini merupakan tantangan yang harus kita pecahkan bersama. Tidak hanya upaya dari pemerintah, tetapi keterlibatan nyata dari petani dan masyarakat sangat diperlukan," tandasnya. Menurut Tri, salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas lahan bawang di Brebes, adalah rusaknya struktur tanah akibat penggunaan pestisida secara berlebih.
Selama ini para petani belum menyadari bahaya pemakaian pestisida tersebut, sehingga mereka masih ada yang menggunakannya. Untuk mengatasi persoalan itu, berbagai upaya telah dilakukan.
Di antaranya, dengan memperkenalkan pemakaian pupuk organik dan pembasmian hama secara alami. Langkah tersebut, selain dapat mengembalikan struktur tanah, diharapkan juga bisa meningkatkan produktivitas lahan. "Untuk mencapai tujuan itu memang tidak membutuhkan waktu yang singkat. Karena itu, harus dimulai dari sekarang. Petani juga diharapkan bisa mengurangi pemakaian pestisida."
Warga Perumahan Nganjuk Antre Air PDAM
Senin, 18 Sept 2006 Radar Kediri
KEDIRI-Di Nganjuk, warga yang tinggal di perkotaan dan sejumlah kompleks perumahan mulai resah. Mereka juga kesulitan mendapatkan air bersih. Sebab, pasokan air dari PDAM mengecil. Untuk mendapatkan air, mereka harus menunggunya hingga malam hari. "Airnya kalau siang tidak keluar sama sekali. Kadang sangat kecil. Baru sekitar pukul 01.00 normal lagi. Apa warga harus menunggu sampai dini hari untuk bisa mandi?," keluh Agung Margiono, pelanggan PDAM yang tinggal di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk. Menurutnya, hal itu terjadi sejak dua minggu lalu dan sekarang semakin parah. Hal yang sama diungkapkan warga yang tinggal di Perumahan Puri Mangundikaran dan Perumahan Werungotok. "Kalau siang, airnya sangat kecil dan mati sekitar pukul dua (14.00). Baru nyala malam dan mati lagi menjelang subuh," ungkap Rianto, 50, warga Perumahan Werungotok. Sementara, di Perumahan Candirejo Megah, biasanya air baru keluar sekitar pukul 18.30 hingga menjelang pukul 05.00 pagi. Makanya, mereka harus ramai-ramai nandon pada malam hari. Kasubbag Humas Pemkab Hariyanto mengatakan, menurunnya pasokan air bersih dari PDAM terjadi tiap tahun saat kemarau. Ini disebabkan mengecilnya sumur-sumur PDAM. "Makanya, pasokan otomatis mengecil," katanya. Sekadar diketahui, PDAM memiliki empat sumur pompa. Yaitu di Jl Dermojoyo; Kelurahan Ploso, Nganjuk; Desa Selorejo, Bagor; dan Desa Ngrengket, Sukomoro. Menurut Harijanto, di luar kemarau, debit sumur-sumur tersebut bisa mencapai 30 m3/detik. Tapi, sekarang tinggal 15 m3/detik. "Dengan kondisi tersebut, tentu pasokan air bersih kepada masyarakat mengalami sedikit gangguan," katanya.
Menjelang Panen Raya Petani Tersenyum, Tengkulak Gigit Jari
Media Indo, 22 Agustus 2006, Nganjuk- Meski kemarau bekepanjangan petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk bersyukur karena dalam dua pekan ke depan panen raya bawang merah tiba.
Kabupaten Nganjuk sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil bawang merah terbesar di Jatim, sedangkan secara nasional menduduki tempat kedua setelah Kabupaten Brebes. Sentra bawang merah di Kabupaten Nganjuk berada di kecamatan Gondang, Ngluyu, Rejoso, Bagor, Wilangan dan Nganjuk.
Produlksi bawang merah di Kabupaten Nganjuk rata-rata 50 ribu hingga 75 ribu ton per tahun dari luas area 4500 Ha lebih. Besarnya rentang kisaran produksi rata-rata ini disebabkan factor jenis bawang merah yan g ditanam yaitu bauji, ampenan dan philip. Namun tanaman bawang merah di Nganjuk tak lepas dari serangan dua jenis hama yang paling berbahaya yaitu lalat Lyriomyza (hama gandrong) dan hama alterania poril.
Apa daya tarik bertani bawang merah? Petani bawang merah bisa memperoleh keuntungan bersih Rp. 17 juta hingg Rp. 20 juta tiap kali panen yang berlangsung 65 hingga 75 hari sekali. Seperti halnya tahun lalu, para petani mengambil untung yang berlipat-lipat saat harga bawang merah menjelang puasa naik hingga 100% lebih.
Namun untuk memperoleh harga yang bagus petani harus rela kehilangan bobot bawang hingga 30% akibat disimpan ditempat penimbunan. Namun demikian, petani masih untung karena selisih harga jual cukup tinggi menjelang puasa. Akibat aksi petani, kelangkaan bawang merah di pasaran menjelang puasa sudah dapat diperkirakan. Sementara itu para tengkulak yang biasa mengambil keuntungan karena membeli bawang merah petani saat panen raya dengan harga murah bakal gigit jari.
Kekeringan di Nganjuk
Kekeringan di Nganjuk, (Media Indonesia, 27 Juli 2006) Nganjuk, kemarau yang melanda Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Jatim), tidak membuat para petani di wilayah ini putus asa. Puluhan petani di sepanjang Sungai Kuncir menanami sungai yang airnya susut dengan tanaman padi. Para petani yang menanam padi di aliran sungai selebar 30 meter itu adalah penduduk Desa Kuncir, Kecamatan Brebek. Mereka melakukan itu setelah lahan sawah tidak bisa lagi ditanami karena kekeringan. Menurut salah seorang petani Sukemi menanam padi di aliran sungai menjadi kebiasaan warga Desa Kuncir selama lima tahun terakhir. Namun hal ini beresiko bila sewaktu-sewaktu hujan atu ada luapan air yang masuk ke Sungai Kincir. Panjang sungai yang diubah menjadi sawah oleh penduduk Desa Kuncir itu tahun-tahun sebelumnya sekitar tiga kilometer. Tetapi, kali ini jumlah petani yang memanfaatkan sungai berkurang, karena khawatir tidak bisa panen. Sebab rencananya Pemerintah Kabupaten (PemKab) Nganjuk akan mengeruk dasar sungai untuk mengatasi banjir yang terjadi saat musim hujan..
Jalan Rusak, Plafon Perbaikan Tetap...
Radar Kediri, Senin, 03 Juli 2006 Aspal Naik, Plafon Tetap
Kualitas Proyek Jalan Dipertaruhkan
NGANJUK- Proyek pengaspalan jalan yang dianggarkan dalam APBD 2006 terancam macet. Ini dipicu kenaikan harga aspal yang ditetapkan pemerintah. Dengan patokan harga lama, para kontraktor diperkirakan enggan untuk mengikuti tender. Menurut Bangun, kasubdin pembangunan jalan dan jembatan Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) Nganjuk, dalam penyusunan APBD 2006, dinasnya masih menggunakan patokan harga aspal lama. Yaitu, Rp 620 ribu per drum. "Padahal, sekarang harga aspal dari pertamina telah naik menjadi Rp 800 ribu-Rp 820 ribu," ujarnya kepada Radar Kediri.
Meski demikian, dia tetap optimistis para kontraktor masih berminat mengerjakan proyek-proyek pengaspalan jalan di Nganjuk. Setidaknya, ini tercermin dari pengumuman dan penjelasan lelang, beberapa waktu lalu. "Kontraktor masih banyak yang berminat mengikuti," lanjutnya. Menanggapi hal ini, Hery Hendarto, ketua Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) Nganjuk), justru khawatir jika proyek-proyek tersebut tetap dipaksakan dengan menggunakan standar harga yang lama. Sebab, meskipun mau mengerjakan, kontraktor dikhawatirkan akan menurunkan kualitasnya. Ini dilakukan untuk mengejar harga yang ditetapkan sekaligus, tentunya, mencari keuntungan. "Kualitas yang menjadi korban. Dan, ujung-ujungnya, masyarakat pula yang dirugikan karena jalan akan cepat rusak," sorotnya. Sekadar diketahui, tahun ini, APBD menganggarkan puluhan miliar rupiah untuk proyek jalan. Di antaranya untuk peningkatan prasarana jalan dan jembatan sebesar Rp 27,5 miliar, bantuan aspal jalan poros desa sebesar Rp 3,3 miliar, serta pemeliharaan jalan dan jembatan berkala sebesar Rp 21,5 miliar.
Dalam pengamatan Radar Kediri, di antara yang rusak berat itu adalah jalan penghubung antara Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Gondang. Tepatnya, yang melalui Desa Ngrami hingga menembus Desa Campur. Kondisi jalan selebar lima meter tersebut sudah sangat memprihatinkan. Puluhan lubang dengan kedalaman mulai 10 centimeter hingga hampir 0,5 meter terlihat menganga di sepanjang jalan. Sebagian bahkan memakan separo badan jalan. Akibatnya, para pengendara harus ekstrahati-hati. Padahal, jalan itu menjadi akses perekonomian yang cukup penting. Terutama, untuk mengangkut hasil panenan bawang merah (brambang) dari petani setempat. Seorang pengguna jalan yang melihat wartawan koran ini memotret sempat terlihat sumringah. Sebab, dia menyangka jalan itu hendak dibangun. "Syukurlah, sudah lama jalan ini rusak," kata Wiyoto, 46, warga Desa Ngrami, Sukomoro
Ribuan Balita di Nganjuk Kekurangan Gizi
25 Mei 2006, www.gebyarposyandu27.com
Meruaknya kasus kurang memperhatikannya keberdaan posyandu terjadi di berbagai daerah. Misalnya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sedikitnya 5.022 bayi di bawah usia lima tahun mengalami kekurangan gizi, bahkan 381 di antaranya dinyatakan dalam kondisi gizi buruk. Sehingga menjadi sorotan kalangan anggota DPRD setempat. Gigih Satria Rahendra dari Komisi D, menyatakan pemerintah daerah masih kurang serius menangani kasus ini. "Apalagi sebelumnya Dinas Kesehatan hanya melaporkan kepada kami bahwa kasus kekurangan gizi di Kabupaten Nganjuk hanya ratusan saja, tetapi ternyata belakangan jumlahnya mencapai 5.022 kasus," tukas wakil rakyat dari PKS ini. Dari jumlah 381 balita gizi buruk, lanjut Gigih Satria tak satu pun yang dibawa ke rumah sakit setempat untuk memperoleh perawatan kesehatan yang memadai. Ia berpendapat kasus kekurangan gizi yang terjadi di Nganjuk akibat tidak maksimalnya tugas dan fungsi peran posyandu yang ada di pedesaan. Instansi terkait belum maksimal mendukung program karena jatah pemberian makanan bergizi di bawah standar. Ditambahkan, posyandu di wilayahnya hanya dijatah pemberian makanan untuk balita hanya Rp200 per anak, padahal standarnya Rp500 per anak. Oleh sebab itu Gigih Satria meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk menambah alokasi dana pemberian makanan bergizi di posyandu. Menanggapi hal itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dr Palgunadi mengaku siap, bahkan pihaknya sudah menganggarkan dana sebesar Rp146 juta. Dana tersebut akan langsung disalurkan kepada 1.278 unit Posyandu yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Nganjuk. “Karena itu akan selalu dilakukan pemantauan dan pembinaan secara rutin terhadap Posyandu agar bisa memaksimalkan program penanggulangan kekurangan gizi balita. Sehingga kalau program ini bisa berjalan secara maksimal, maka masalah kekurangan gizi di wilayah kami akan teratasi," ujar Palgunadi.
Ratusan Guru Bantu Lakukan Aksi
Sabtu, 29 Apr 2006 Ketua Guru Bantu Dipanggil Ngluruk Pemkab, tapi Tak Berizin
NGANJUK- Aksi ratusan guru bantu ke kantor Pemkab Nganjuk, kemarin, sempat dihentikan aparat kepolisian. Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu (FKGB) Nganjuk Slamet Purwanto bahkan sempat dipanggil ke mapolres. Sebab, aksi tersebut belum mengantongi izin. Meski memenuhi panggilan itu, Slamet menyayangkannya. "Ini bukan demo. Tidak membawa poster dan sound system. Jadi, menurut saya tak perlu mencari izin," ujar Slamet yang akhirnya mengajukan izin ke polres. "Ya… demi keamanan," sambungnya usai berurusan dengan polisi. Kapolres Nganjuk AKBP Wirdhan Denny membenarkan jika pemanggilan Slamet karena aksinya belum mengantongi izin. Ini dikhawatirkan dapat menyulitkan aparat jika terjadi sesuatu. "Para guru bantu ini kan tensi emosinya sedang tinggi. Jadi, lebih baik mereka memasukkan izin sehingga aparat bisa mengamankan," katanya melalui Kasat Intelkan AKP Mohammad Muqdor.
Usai izin dikantongi, aksi pun dilanjutkan kembali. Para guru bantu mendesak agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk mengumumkan data base pegawai honorer ke publik. Ini menyangkut masa depannya. Jika masuk dalam data base, sesuai PP 48/2005, ada kepastian bahwa mereka akan diangkat sebagai PNS. "Di BKD, guru bantu yang terdaftar dalam data base 1.1.302 orang. Tetapi, di Men-PAN ada 1.375 orang. Kok bisa selisih sebanyak itu? Jangan-jangan ada permainan di BKD," tuding Slamet dalam dialog dengan Kepala BKD Agoes Erianto dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Supijat. Menanggapi hal ini, Agoes mengatakan, data base sudah siap diumumkan dan sekarang masih di meja bupati untuk menunggu persetujuan. "Kok saudara-saudara ini tidak sabar ya. Pengumuman hanya tinggal menunggu hari," tandasnya.
Mengenai perbedaan jumlah GB di BKD dan Men-PAN, Agoes membantahnya. Kalaupun ada, jumlahnya tak sebanyak itu. "Selisihnya hanya satu. Semua data base BKD terakomodasi di data base BKN. Yang bermasalah itu hanya karena masalah teknis," katanya. Di akhir dialog, perwakilan guru bantu diberi kesempatan melihat nama-nama dalam data base BKD. BKD juga berjanji akan segera mengumumkannya ke seluruh pegawai honorer. "Setelah kami dapat petunjuk dari BKN mengenai cara pengumuman, pengurangan dan penambahan nama, data base akan segera kami umumkan," pungkas Agoes.
Pupuk di Nganjuk Nyaris Tembus Rp 100 Ribu
Radar Kediri, Sabtu, 08 Apr 2006 NGANJUK- Penggerojokan ratusan ton pupuk dari PT Pupuk Kaltim (PKT), ternyata, belum bisa menjawab kelangkaan di wilayah Nganjuk. Petani masih kesulitan mendapatkannya. Kalaupun ada, harganya melambung di atas harga eceran tertinggi (HET).
Sejumlah petani bahkan mengaku, harganya hampir mencapai Rp 100 ribu per sak untuk urea. "Beberapa waktu lalu saya sempat ditawari Rp 95 ribu sampai 97 ribu per sak. Jelas, itu tidak akan mungkin tertutup oleh hasil panen nanti," keluh Suadi, 30, petani asal Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso ketika mengadu ke kantor DPRD, kemarin.
Seperti diberitakan, pasokan pupuk dari PKT ke wilayah Nganjuk akan terus ditambah setiap hari. Hingga 28 April nanti, jumlahnya mencapai 6.643 ton. Jumlah ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pupuk para petani. Hal sama disampaikan petani yang lain, Karyono, 33. Sampai kemarin, dia masih kesulitan mendapatkan pupuk, meskipun sudah mencarinya ke sejumlah kios di kecamatannya. Termasuk, ke Gondang yang menjadi kecamatan terdekat. Karena itulah, para petani di desanya terpaksa mengganti urea dengan abu bekas pembakaran batu bata yang sudah didinginkan. "Tapi, kami tidak tahu bisa menolong atau tidak," ujarnya.
Warjiman, 39, petani di Desa Baron, Kecamatan Baron yang ditemui Radar Kediri di sawahnya mengaku harus mencari pupuk sampai ke Lamongan. Sebab, dalam prediksinya, di sana ada kios yang dulu menjual pupuk di atas harga rata-rata sehingga tidak laku dan menumpuk. "Namun, saat saya ke sana, ternyata, juga sudah habis," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Basori mengungkapkan, kelangkaan itu akibat kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Baik antara kios, distributor, maupun dinas terkait. "Ini yang membuat sistem distribusinya menjadi kacau," kecamnya.
Secara terpisah, Bupati Siti Nurhayati melalui Kasubbag Humas Pemkab Harijanto mengatakan bahwa tambahan pasokan pupuk sudah datang dan didistribusikan sesuai pesanan masing-masing kelompok tani. Makanya, jika ada yang masih mengeluhkannya, dia justru mempertanyakan. Apakah petani membeli di kios resmi penjualan pupuk bersubsidi atau tidak. "Ada kemungkinan, mereka membeli pupuk bukan bersubsidi di kios yang tidak resmi. Sehingga, harganya mahal," kilahnya.
Soal kelangkaan yang masih terjadi di beberapa kecamatan, Harijanto menyatakan, kemungkinan disebabkan masalah teknis pendistribusian. "Itu membutuhkan waktu," pungkasnya. (jie)
75 Pabrik Rokok di Nganjuk Terancam Gulung Tikar
Jawa Pos, Kamis, 23 Mar 2006 NGANJUK- Sebanyak 75 pabrik rokok tradisional di Nganjuk terancam gulung tikar. Begitu pula sekitar tiga ribu karyawannya. Ini jika kenaikan cukai benar-benar diterapkan April mendatang. Sejumlah pengusaha rokok yang ditemui Radar Kediri mengatakan, kenaikan itu benar-benar memukul mereka. Apalagi, mereka baru saja menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tuntutan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK).
Sementara, untuk menaikkan harga, mereka tidak berani karena daya beli konsumennya sangat rendah. "Kalau cukai naik, biaya juga naik, keuntungan akan semakin tipis," keluh Hartono, manajer pemasaran salah satu perusahaan rokok di Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk. Diungkapkannya, pascakenaikan BBM lalu, seluruh biaya produksi perusahaan meningkat. Mulai transportasi, uang makan, hingga biaya pembelian cengkih dan tembakau. "Omset dan keuntungan perusahaan kami turun drastis hingga 40 persen lebih," ungkap Hartono yang mempunyai karyawan 120 orang ini. Karena itulah, dia menilai kebijakan kenaikan cukai sekarang tidak tepat. Jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan dari cukai rokok, seharusnya yang dilakukan adalah menertibkan para pengusaha rokok ’putihan’ alias tanpa cukai yang selama ini banyak beredar.
Mereka, lanjut Hartono, bisa menjual produknya dengan harga yang murah karena tidak terbebani cukai. Bahkan, hingga separo harga. "Kalau yang memakai pita cukai dijual Rp 2 ribu, yang polosan hanya seribu rupiah," ungkapnya yang mengaku hanya mendapat keuntungan lima persen dari harga jual produknya. Sementara itu, data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Nganjuk menyebutkan, jumlah perusahaan rokok di wilayah ini mencapai 75 unit. Jumlah karyawannya antara 3.000 hingga 3.500 orang. "Selama ini kami selalu mengimbau agar para pengusaha rokok polosan bersedia memakai cukai," ujar Kepala Disperindagkop Komari melalui Kasubbag Humas Pemkab Nganjuk Harijanto. (jie)
Flu Burung Serang Nganjuk dan Kediri
Pemerintah Kabupaten Kediri dan Nganjuk, Jawa Timur, terus melakukan langkah antisipasi menyusul ribuan ekor burung puyuh mati mendadak, diduga kuat akibat terserang virus flu burung. Di kedua daerah tersebut dilaporkan sekitar 7.000 ekor burung puyuh yang diternakkan warga terpaksa dibakar. Meskipun demikian, hingga kini belum diperoleh laporan kemungkinan masyarakat yang menderita virus flu burung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk hingga kini telah memusnahkan lebih dari 3.000 ekor burung puyuh terindikasi flu burung, sementara di Kediri, pemerintah telah membakar ribuan ekor puyuh. Kondisi itu menjadikan para peternak resah atas kemungkinan penyebaran virus tersebut secara luas. ”Kami juga heran mengapa begitu cepat burung puyuh mati mendadak, sudah ribuan burung puyuh dibakar dan kami belum menerima ganti rugi,” tutur salah seorang peternak burung puyuh di Sukomoro, Nganjuk.
Para peternak di Kediri dan Nganjuk belum mengetahui pasti asal-usul wabah itu melanda dan mereka mengaku mengalami kerugian sangat besar karena usaha ternak unggas tersebut telah lama mereka lakukan dan tidak pernah terserang penyakit mati massal. Kirim sampel darah
Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri, Sigit Rahardjo membenarkan bahwa flu burung telah menyerang kawasan ternak unggas puyuh, bahkan pihaknya telah mengirimkan sampel darah burung puyuh yang telah mati ke Balai Veteriner di Yogyakarta. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemkab Nganjuk dan menurut Juru Bicara Pemkab Nganjuk, Hariyanto, penyemprotan disinfektan terus dilakukan hingga radius satu kilometer dari kawasan peternakan yang terindikasi flu burung. Belum diketahui jumlah kerugian, namun para peternak di Kediri dan Nganjuk memprediksikan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Mereka mendesak agar pemerintah memberikan ganti rugi (kompensasi) atas ternak yang telah dimusnahkan.
Laba-Laba Hitam Menyerang Petani Nganjuk
Jumat, 24 Februari 2006
NGANJUK –ROL, Laba-laba hitam (black widow spider) Gunung Wilis, kembali menyerang sejumlah petani, yang berladang di lereng gunung tersebut. Sudah ada lima orang petani asal Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk menjadi korban dan harus mendapat perawatan dokter.
Akibat serangan saat itu, lima petani sempat dirawat inap di RSUD Nganjuk dan Puskesmas Kecamatan Ngetos. Kelima orang petani Desa Ngliman, yang digigit binatang tersebut adalah Musinah (40), Jamiin (45), Simun (65), Waras (30) dan Suwito. Mereka digigit laba-laba saat mencangkul dan menyiangi tanaman nilam miliknya di kawasan hutan Ganter.
Menurut mereka, binatang yang menyerang tersebut mirif binatang laba-laba, tetapi berwarna agak coklat dan ada warna kuningnya. Habitat binatang itu tidak membuat sarang di antara tanaman. Rumah laba-laba berada di dalam tanah dengan memanfaatkan rongga tanah di sela-sela tanaman.
''Saat saya mencangkul, tiba-tiba kaki saya ini digigit binatang itu. Saat digigit rasanya seperti gigitan semut. Karena tidak begitu sakit, saya meneruskan mencangkul. Tiba-tiba, satu jam kemudian badan saya ini lemas dan saya jatuh. Karena lemas, saya tidak bisa berjalan. Ketika pulang, saya digendong anak saya,'' ujar Simun, saat ditemui Republika, Kamis (23/2). Sesampai di rumah, kondisi badannya semakin parah. Selain lemas, juga keluar keringat dingin, badan terasa panas dingin dan bagian tulang terasa nyeri sekali. Melihat kondisi Simun seperti itu, keluarga petani itu panik dan langsung membawanya ke dokter.
Meski sudah mendapat suntikan dokter, namun kondisi fisiknya tidak segera kunjung pulih. ''Saya sakit seperti ini sudah satu minggu, sejak terkena gigitan. Dan sekarang ini agak pulih. Rasa nyeri pada tulang sudah hilang. Saya heran, hewan kecil seperti serangga kok ganas seperti itu,'' ujar Simun yang didampingi istrinya.
Hal yang sama juga dialami Jamiin. Setelah Jamiin digigit binatang tersebut saat bertani di kawasan hutan Ganter, ia juga mengalami lemas badan, keluar keringat, badan panas dingin dan tulang terasa nyeri. Rasa sakit tersebut baru hilang setelah satu minggu dari gigitan. Itu pun, juga setelah mendapat perawatan dari dokter.
''Tetapi saya masih bisa berjalan saat pulang dari ladang. Karena begitu terkena gigitan saya langsung pulang. Mungkin karena dampak gigitan itu belum menjalar ke seluruh tubuh,'' ujar Jamiin.
Menurut Damun, salah seorang warga Desa Ngliman, dampak dari serangan binatang serangga tersebut, menyebabkan para petani Desa Ngliman, yang umumnya berladang di lereng Gunung Wilis menjadi resah. Banyak diantara mereka yang takut berladang.
''Kalau takut sih jelas. Siapa yang tidak takut jika digigit binatang tersebut. Dampak dari gigitan itu, badan terasa sakit sekali. Tetapi ya ada yang masih pergi ke ladang, karena memang pekerjaanya. Yang jelas, mereka sangat hati-hati,'' tandas Damun kepada Republika.
Ketakutan petani terhadap laba-laba yang berada di dalam tanah ini cukup beralasan. Sebab para petani mungkin tidak sadar ketika sedang berladang, kakinya menginjak rumah laba-laba sehingga terkena gigitan. Kalau petani tidak menyadari terkena gigitan besar kemungkian mereka sakit dan jatuh di tengah lahan pertanian. Namun karena bertani merupakan pekerjaan dan matapencaharian sehari-hari maka mereka pun terpaksa terus ke ladang. Untuk menghindari gigitan laba-laba, mereka menggunakan alas kaki yang cukup rapat.
Kasubag Humas Pemkab Nganjuk, Drs Hariyanto, yang dikonfirmasi masalah tersebut, mengatakan, bahwa hingga kini pihaknya belum mendapat laporan masyarakat mengenai korban gigitan laba-laba. Tetapi, dirinya mendengar adanya peristiwa itu. ''Puskesmas Sawahan akan melakuan pengecekan. Sekarang hasilnya masih belum diketahui,'' ujar Hariyanto.
Peristiwa seperti ini pernah dialami petani Nganjuk tahun 2004 lalu. Binatang sejenis serangga tersebut pernah menyerang sejumlah petani Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Nganjuk, saat mereka panen jagung.
1000 HA Tanaman Bawang Merah Gagal Panen
Media Indo 22 Febr 2006- Nganjuk, Sedikitnya 1000 hektare tanaman bawang merah enam kecamatan di Kabupaten Nganjuk gagal panen akibat diserang jamur alteralnia sejak sepekan yang lalu. Serangan jamur itu membuat tangkai bawang layu sehingga bawang membusuk. Enam kecamatan tersebut yaitu Sukomoro, Bagor, Ngluyu, Wilangan dan Gondang.Serangan jamur itu terjadi pasa saat menjelang panen raya pertengahan Februari ini.
Informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan perkebunan Nganjuk menyebutkan serangan jamur paling parah terjadi di kecamatan bagor, sedikitnya 100 HA tanaman bawang merah terserang jamur. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Nganjuk Tanuji Eko Budiono menyebutkan munculnya serangan jamur karena curah hujan yang tidak teratur akhir-akhir ini.
Sekolah Wajib Kembalikan Iuran Siswa
Surya Online, 30 Jan 2006 Nganjuk - Akhirnya, Pemkab Nganjuk mengharuskan sejumlah sekolah menghentikan penarikan iuran pada siswanya dalam bentuk apa pun.o Bahkan, sekolah diwajibkan untuk mengembalikan uang yang telanjur ditarik dari siswa. Hal ini terjadi setelah sejumlah sekolah ternyata belum mendapat persetujuan dari Bupati Nganjuk untuk menarik iuran pada siswa. “Makanya kami telah meminta kepada sekolah untuk mengembalikan tarikan uang kepada siswanya tanpa terkecuali sebelum program tarikan uang tersebut mendapat persetujuan dari bupati,” kata Drs Supiyat, Kepala Dikpora melalui Harijanto Spd, Kasubag Humas Pemkab Nganjuk, Kamis (2/2).
Dikatakan Supiyat, sebetulnya dikpora telah mengirim surat edaran dari Gubernur Jatim tentang mekanisme penarikan uang siswa kepada seluruh sekolah di Kabupaten Nganjuk. Intinya segala bentuk penarikan iuran harus mendapatkan persetujuan bupati setelah disetujui komite sekolah dan orangtua murid. Akan tetapi tidak diketahui penyebabnya, ternyata sejumlah sekolah di Nganjuk telah menarik iuran tanpa menunggu persetujuan bupati. Hal itu jelas telah melanggar aturan yang ada dan sebagai sanksi pihak sekolah diminta mengembalikan uang yang telanjur dipungut dari siswa. “Dalam hal ini tidak ada toleransi dan itu harus dilakukan oleh pihak sekolah yang telanjur melangkah tanpa menunggu persetujuan dari Bupati,” ucap Supiyat.
Seperti diketahui, dengan alasan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan gedung dan juga untuk menutupi biaya operasional, sejumlah sekolah di Kabupaten Nganjuk telah menarik iuran kepada siswanya. Di mana iuran yang untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan gedung sifatnya insidentil yang nilainya hingga ratusan ribu rupiah per siswa, sedangkan iuran untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah sifatnya kontinyu setiap bulan yang dan jumlahnya sekitar Rp 10.000 per-siswa. Hal itu membuat orangtua siswa merasa keberatan dan mempertanyakan peranan dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang kenyataannya tidak memberi keringanan pembayaran biaya sekolah kepada siswa. “Untuk itu saya sangat mendukung bila Pemkab Nganjuk bersikap tegas atas permasalahan tersebut. Jangan lagi orangtua terbebani biaya pendidikan mahal di saat kondisi sulit seperti sekarang ini,” tutur Gigih Satria Rahendra, anggota DPRD dari PKS. (aru)
Wisuda (Gembyangan) Waranggana
MI, 5 Feb 2006
Nganjuk-Sebanyak 10 perempuan berusia 16-22 tahun disahkan sebagai waranggana di dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Gembyangan waranggana ini dilaksanakan pada hari Jum’at, 20 Januari yang lalu ditandai dengan pemberian selendang (sampur) oleh Sesepuh dusun Sugio Pranoto dan penyerahan sertifikat oleh Wakil Bupati Nganjuk Jaelani Ishak.
Untuk menjadi waranggana bukanlah perkara yang mudah, karena calon harus minimal berijazah SD dan mampu melantunkan 10 gending yaitu Eling-eling, Golekan, Bandingan, Teplek, Gonggo Mino, Astokoro, Ono Ini, Gondoriyo, ijo-ijo dan Kembang Jeruk.
Setelah resmi diwisuda, para waranggana ini pun boleh unjuk kemampuan dalam pentas-pentas umum. Bila bernasib baik bukan mustahil bias menjadi waranggana kelas satu, yang memeriahkan pementasan dalang kondang seperti Ki Manteb Sudarsono atau Ki Anom Suroto. Soal bayaran bias mendekati 7 digit.
Penampilan waranggana yang tergolong seksi karena busana ketat membalut tubuh ditambah kecantikan dan suara merdunya tak urung menimbulkan gossip miring bias diajak kencan. Namun hal itu ditepis mbah Sugio karena Dinas Kesenian dan Kebudayaan setempat memperlakukan aturan yang ketat. Waranggana yang berlaku selingkuh (sedeng) bias dicabut ijin pentas dan nomor induknya. Sampai saat ini sudah 200 nomor induk waranggana yang terdaftar.
Gedung SDN Ngujung II Gondang Nyaris Ambruk
Surya Online, 3 Januari 2006, Nganjuk, Walaupun telah diusulkan sampai dua kali ke pemkab, hingga kini gedung SDN Ngujung II Kecamatan Gondang belum juga direhabilitasi. Akibatnya, sejak sebulan ini siswa yang menempati 2 lokal dari gedung di SDN II Ngujung terpaksa diungsikan ke kantor Desa Ngujung.
“Kami khawatir bila memaksa menempati gedung tersebut keselamatan siswa akan selalu terancam. Karena dengan kondisi yang tak layak tersebut sewaktu-waktu gedung bisa ambruk dan menimpa siswa,” kata Yatinik, Kepala Sekolah Ngujung II kepada Surya, Rabu (28/12). Sedangkan dua kelas yang diungsikan ke kantor Desa Ngujung, dikatakan Yatinik, yakni siswa kelas 5 dan 6 yang masing-masing kelas berjumlah 15 siswa. Lebih lanjut dikatakan Yatinik, gedung SDN Ngujung II didirikan tahun 1977/1978. Hanya saja, bangunan gedung tersebut sebagian besar menggunakan bahan baku kayu beratap seng. Sehingga setelah 28 tahun apabila terjadi kerusakan sudah wajar. Apalagi fondasi dari bangunan gedung SD tersebut tidak menggunakan bahan baku dari semen.
Selain itu, tambah Yatinik, kebanyakan kayu bangunan gedung SDN Ngujung II bukan berasal dari jenis kayu jati. Sehingga kayu bangunan gedung mudah lapuk dimakan usia dan diserang oleh hama rayap. Sebetulnya, menurut Yatinik, Bupati Nganjuk bersama DPRD sudah pernah meninjau bangunan gedung SDN Ngujung II. Di mana setiap melakukan kunjungan semuanya telah menyetujui dilakukan rehabilitasi secepatnya. “Tapi entah mengapa hingga bangunan gedung itu semakin parah kerusakanya dan siswa yang menempatinya sampai diungsikan kok belum juga ada program rehabilitasi dari Pemkab Nganjuk,” tukas Yatinik.
Sementara itu Drs Supijat, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) melalui Harijanto Spd, Kasubag Humas Pemkab Nganjuk mengatakan, rehabilitasi gedung SDN Ngujung II akan dilakukan tahun anggaran 2006 mendatang. Apalagi usulan dari sekolah tersebut sudah diterima Dikpora. Mengenai keterlambatan program rehabilitasi gedung SDN Ngujung II, dijelaskan Supijat, dikarenakan pada awalnya sekolah tersebut masuk dalam program merger tahun 2005 lalu. Sehingga alokasi dana rehabilitasi gedung yang telah dianggarkan tahun 2005 lalu langsung dicoret. “Jadi, adanya keterlambatan rehabilitasi gedung tersebut bukan karena apa-apa selain karena memang ada wacana merger yang batal tersebut sehingga rehabilitasi tertunda,” tutur Supijat.
RAPBD 2006 Nganjuk Juga Molor
Radar Kediri, Senin, 19 Des 2005 NGANJUK- Pembahasan Peraturan Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Nganjuk tahun anggaran 2006 dipastikan molor. Pasalnya, hingga kemarin, Panitia Anggaran (Panggar) DPRD belum menerima drafnya dari Tim Anggaran Pemkab. Menurut Gundi Sintara, anggota panggar, sesuai Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara, seharusnya draf itu sudah diajukan sejak minggu pertama Oktober lalu. "Ada apa kok terlambat? Jika drafnya saja terlambat, pasti pembahasannya juga bisa terlambat," sesalnya saat dihubungi Radar Kediri, akhir pekan lalu. Gundi mengaku belum mengetahui alasan keterlambatan itu. Padahal, draf Arah Kebijakan Umum (AKU) yang dijadikan dasar atau pijakan menyusun RAPBD sudah disetujui oleh DPRD. Dia khawatir, molornya pembahasan dan pengesahan RAPBD 2005 akan terulang lagi.
Saat itu, RAPBD yang mestinya sudah didok Desember 2004, baru bisa disahkan pada Februari 2005. "Nah, untuk 2006, kami berharap Januari semuanya sudah tuntas," asa anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Hal senada disampaikan Basori, anggota panggar yang lain. Dia justru menengarai ada unsur kesengajaan di balik keterlambatan tersebut. "Sebab hal ini tidak hanya terjadi sekali. Kecenderungannya memang diserahkan mepet. Sehingga, dewan tidak akan bisa membahas secara detail karena keterbatasan waktu," kritiknya. Basori menilai, waktu sebulan yang diberikan panggar untuk membahas RAPBD terlalu pendek. Sebab, banyak pos anggaran yang perlu dipelajari dan diteliti lebih seksama. Apalagi, pos anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan warga Nganjuk. "Kami harus membahasnya lebih dini. Jangan sampai, RAPBD yang diajukan nanti seperti kitab gundul yang tidak jelas," tandas anggota dewan dari PKB ini.
Menanggapi hal ini, Bupati Nganjuk Siti Nurhayati melalui Kabag Humas Pemkab Sumariadi mengatakan, draf RAPBD masih dalam proses pembahasan di tim anggaran. Sehingga, masih belum matang dan belum siap diajukan ke dewan. "Sejumlah dinas atau unit kerja masih melakukan presentasi ke tim anggaran. Jika sudah selesai digodok, akan segera diajukan ke DPRD," jelasnya. Sumariadi yakin, meskipun masih ada unit kerja yang belum selesai melakukan presentasi, draf RAPBD tersebut sudah akan bisa dibahas sebelum akhir 2005.
Petani Nganjuk Antre Beli Pupuk Sampai 1 Km
Senin, 19 Desember 2005 NGANJUK (Suara Karya): Antrean pembelian pupuk oleh petani di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu terlihat memanjang mencapai sekitar satu kilometer.Para petani rela antre berjam-jam dan datang ke distributor pupuk pada pagi hari, namun baru bisa terlayani sore hari karena pihak distributor sendiri masih menunggu kiriman pupuk dari produsen.
Seperti yang terjadi di UD Tunggal, salah satu distributor pupuk terbesar di Nganjuk yang berlokasi di Jalan A. Yani, sejak pagi hari sudah dipadati oleh para petani. Mereka antre berderet memanjang sampai sekitar satu kilometer di trotoar Jalan A.Yani, sehingga membuat petugas kepolisian turun tangan untuk menertibkannya. "Sudah dari pagi saya antre di sini, tetapi sampai sore belum juga mendapatkan pupuk," ujar Lasim, salah satu petani asal Desa Ploso, saat ditemui di tengah-tengah ribuan pengantre pupuk lainnya. Kedatangannya ke UD Tunggal untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang relatif terjangkau, yakni Rp 55.000 per sak yang berisi 50 kilogram pupuk jenis urea. "Kalau saya beli di tempat-tempat eceran harga satu saknya bisa mencapai Rp 70.000, bahkan ada yang sampai Rp 80.000. Makanya kami memilih antre di sini," kata Imam Gozali, petani asal Sukomoro. Oleh sebab itu, para petani rela antre berjam-jam di tempat-tempat distribusi pupuk yang menjual dengan harga terjangkau. Untuk mendapatkan pupuk pihak distributor menetapkan aturan setiap petani harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). "Kalau tidak bisa menunjukkan KTP terpaksa tidak kami layani, karena bisa saja yang beli di sini adalah petani dari daerah lain," kata Azizah Zen, pemilik UD Tunggal. Selain itu, Azizah juga menetapkan aturan masing-masing petani hanya mendapatkan jatah satu sak pupuk dan tidak diperkenankan membeli lebih dari jumlah tersebut. "Aturan ini kami lakukan untuk pemerataan, karena kalau tidak begini hanya petani besar yang berduit saja nanti yang mendapatkan pupuk, sementara petani kecil malah justru tidak dapat," ujarnya beralasan. Ia mengakui jatah pupuk dari produsen selama beberapa hari terakhir ini mengalami penurunan. Biasanya mendapatkan jatah kiriman pupuk urea dari PT.Pupuk Sriwijaya Palembang sebanyak 200 ton dalam sepekan, kini turun drastis menjadi hanya 50 ton saja.
Sementara itu setelah terjadi kelangkaan pupuk jenis ZA dan SP 36, kini para petani di Banyuwangi, Jawa Timur, sejak sepekan terakhir mulai kesulitan untuk mendapatkan pupuk urea.Akibatnya, untuk mendapatkan pupuk urea ini, rata-rata para petani mengaku harus memesan ke agen-agen penjual pupuk antara tiga sampai empat hari. Sutrisno, salah seorang petani di Banyuwangi, Minggu, menuturkan, dengan semakin langkanya pupuk jenis urea, maka petani harus mengeluarkan anggaran lebih besar dari biasanya. Petani harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya, yakni dari harga Rp 55.000 persak, kini menjadi Rp 70.000 per saknya. Hal ini, kata Sutrisno, membuat para petani terpaksa terlambat memberikan pupuk pada tanamannya akibat jumlah pengeluaran untuk pupuk semakin meningkat. "Dengan harga pupuk yang tinggi, terpaksa pemberian pupuk terlambat," ujarnya.
Sementara itu, menurut beberapa agen penjual pupuk, persediaan pupuk di Banyuwangi sebenarnya tidak ada masalah. Namun karena banyaknya permintaan saat musim tanam ini, maka persediaan pupuk makin menipis.
Polres Awasi Kelangkaan Pupuk di Nganjuk
Surya - Jajaran Polres Nganjuk mulai mengawasi terjadinya kelangkaan pupuk urea yang mengakibatkan petani resah.”Kami tidak ingin keresahan dari masyarakat menjadi awal kekacauan dan mengganggu stabilitas keamanan. Makanya kami telah menyebar jajaran petugas di berbagai wilayah untuk melakukan pemantauan,” kata AKBP Wirdhan Denny, Kapolres Nganjuk, Jumat (16/12). Dikatakan Wirdhan Denny, pihaknya akan selalu mewaspadai adanya usaha-usaha dari seseorang yang memanfaatkan situasi kelangkaan pupuk dengan melakukan penimbunan. Karena upaya penimbunan jelas-jelas akan bisa merugikan petani. Hanya saja, diakui Wirdhan, pihaknya belum menemukan pasal hukum yang bisa digunakan untuk menjerat para penimbun pupuk urea tersebut. Sehingga, bila ditemukan penimbunan pupuk, petugas kepolisian akan melaporkan ke instansi terkait untuk dilakukan tindak lanjut. ”Biarlah instansi terkait yang akan menyelesaikan masalah penimbunan pupuk urea bila betul-betul ditemukan,” ucapnya. Sementara Harijanto, Spd, Kasubag Humas Pemkab Nganjuk mengatakan, hingga kini unit kerja yang berkaitan dengan pertanian dan perdagangan masih terus mencoba mencari jalan keluar untuk bisa mengatasi kelangkaan pupuk di Nganjuk. Diantaranya, dengan melakukan koordinasi dengan produsen pupuk urea Petrokimia Gresik dan para distributor pupuk. ”Hanya itu sementara ini yang bisa dilakukan Pemkab Nganjuk atas terjadinya kelangkaan pupuk khususnya jenis urea,” ucapnya. Diakui Harijanto, kebutuhan pupuk jenis urea dan ZA yang kini mengalami kelangkaan masih lebih besar dari persediaan. Untuk pupuk urea saja sejak bulan Oktober, November dan Desember kebutuhannya mencapai sekitar 12.149.800 ton namun hanya tersedia sekitar 6.520.000 ton, sehingga mengalami kekurangan pasokan 5.629.800 ton. Demikian juga dengan pupuk jenis ZA yang kebutuhannya mencapai 5.858.200 ton, hanya bisa dipenuhi 1.779.000 ton sehingga mengalami kekurangan sebesar 4.079.200 ton.
465 Balita di Nganjuk Alami Gizi Buruk
NGANJUK--MIOL: Jumlah bayi yang menderita penyakit gizi buruk di Nganjuk, Jawa Timur selama tahun 2005 ini mencapai 465 orang. 75 persen diantaranya berusia satu tahun dan 25 persen sisanya berusia kurang dari satu tahun.
Kasubag Humas Harijanto, Minggu (1/12 mengatakan sampai saat ini jumlah kasus gizi buruk belum ada yang berakibat fatal apalagi sampai meninggal dunia. "Semua penderita penyakit gizi buruk kami tangani semaksimal mungkin," ujarnya mengutip pertanyaan Kepala Dinas Kesehatan setempat, dr Palgunadi. Salah satu penanganan adalah memberikan makanan tambahan kepada mereka untuk memulihkan kondisi tubuh. "Bisa dengan pemberian susu dan biskuit selama tiga bulanberturut-turut sebagai pemberian makanan tambahan," katanya. Pemberian makanan tambahan ini diberikan melalui Puskesmas yang kemudian diteruskan melalui pos pelayanan terpadu (posyandu).
Saat ini di Kabupaten Nganjuk terdapat sebanyak 1.278 unit posyandu yang telah menjalankan program pemberian makanan tambahan. Selain itu Dinkes juga telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara pemberian gizi yang baik dari orang tua kepada anak-anaknya. (Ant/OL-06)
Hujan Tangis Sambut Jenazah 3 TKI Nganjuk
Rabu 01/12/2005, Surabaya Pos,Nganjuk-Hujan tangis dari sanak keluarga mengiringi pemakaman ketiga TKI asal Nganjuk, Rabu sore, yang tewas akibat tertimpa crane di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketiga jenazah tenaga kerja Indonesia itu, yakni Sunardi (24), warga Dusun Gilig, Desa Rowomarto, Susanto (26), warga Dusun Sukorame, Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo dan Poniman (28), warga Dusun Ngledok, Desa Jampes, Kecamatan Pace, tiba di kampung halamannya masing-masing sekitar pukul 14.30 dari Bandara Juanda Surabaya.Bukan hanya sanak keluarga yang berduka, namun para tetangga juga tidak mampu menahan tangis begitu jenazah tiba.Jenazah ke tiga TKI yang tertimpa crane di Papak Pembinaan, Puchong, Selangor, Malaysia, Sabtu (26/11), tiba di Bandara Juanda, Surabaya, dengan pesawat Garuda Indonesia GA- 851, Rabu.Kedatangan ketiga jenazah dari Malaysia tersebut dikawal oleh Sudarsono, sepupu Susanto, yang juga rekan kerja para korban selama menggarap sebuah proyek di Malaysia.Menurut Sudarsono, crane menimpa ketiga rekannya yang sedang istirahat siang di komplek pembangunan kawasan perumahan di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (27/11) lalu. "Pada saat mereka sedang asik-asiknya istirahat itulah, alat berat berupa crane menimpa sampai tewas seketika. Waktu kejadian saya tidak bersama mereka," ujarnya.
"Oalah nak! pergi ke Malaysia untuk cari kerja, tetapi pulang sudah menjadi mayat," jerit Sunarno, ayah Susanto menyambut kedatangan peti jenazah anaknya.Meski demikian, ia masih bisa menahan emosinya karena apa yang sudah terjadi pada anaknya bagian dari suratan yang harus diterimanya.Ia juga tidak akan mengajukan tuntutan kepada siapapun meski keluarga yang ditinggalkan di Nganjuk, berharap agar pihak perusahaan yang mempekerjakan Susanto memberikan santunan.“Sampai sekarang saya belum mendapat penjelasan dari PT.Hikmah Surya Jaya yang memberangkatkan anak saya ke Malaysia bulan Mei 2005 lalu," tambah Sunarno.Sementara itu, sebelum dikuburkan di pemakaman desa, ketiga jenazah tersebut dishalatkan di mushala kampung mereka masing-masing.
Pemkab Nganjuk Tidak THR-an
Radar Kediri Jumat, 21 Okt 2005 NGANJUK- Seluruh pegawai dan pejabat pemkab maupun DPRD Nganjuk akan gigit jari dalam Lebaran tahun ini. Sebab, tidak ada lagi anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk mereka. Kebijakan ini ditegaskan oleh Wakil Bupati (Wabup) Moh. Djaelani Ishaq, kemarin. Menurut dia, tiadanya lagi anggaran THR itu terkait dengan larangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tidak boleh ada THR untuk pegawai pemkab maupun honorernya," tegasnya saat ditemui Radar Kediri di kantor DPRD Nganjuk. Dikatakan mantan wakil ketua DPRD ini, bukan hanya pemberian THR, para pejabat dan penyelenggara negara serta anggota dewan juga tidak boleh menerima parcel atau bingkisan Lebaran. Hal ini dimaksudkan untuk penghematan uang negara. "Alasannya, lebih baik uang negara digunakan untuk membantu rakyat miskin daripada dihambur-hamburkankan," ujarnya mencuplik isi imbauan dari KPK. Hal ini, sambungnya, juga sudah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Meski surat KPK itu hanya bersifat imbauan, pemkab akan menurutinya. Sehingga, untuk 2005, semua pejabat dan penyelenggara negara di Nganjuk tidak akan ada yang menerima THR maupun parcel dalam bentuk apapun. Kebijakan tersebut, lanjut ketua DPC PKB Nganjuk ini, berbeda dengan 2004. Tahun lalu, para pegawai mendapatkan THR. Untuk honorer rata-rata Rp 250 ribu sedangkan pejabat eselon IV Rp 450 ribu. Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Nganjuk Gundi Sintara akan mematuhi imbauan dari KPK. Anggota dewan tidak akan menerima THR maupun parcel. "Mau bagaimana lagi wong dilarang," ujarnya.
Pungli Retribusi Pasar Wage Distop
Radar Kediri Selasa, 18 Okt 2005 NGANJUK- Kenaikan tarif tak resmi retribusi di Pasar Wage, akhirnya, dihentikan mulai hari ini. Keputusan ini diambil setelah Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Nganjuk Pujianto diundang ke komisi B DPRD, kemarin. Menurut Ketua Komisi B Basori, kenaikan tarif tersebut menyalahi perda yang berlaku. "Perda harus direvisi dulu sebelum tarif dinaikkan. Selama Perda nomor 14/ 1998 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar belum direvisi, tidak boleh ada perubahan tarif dengan alasan apapun," tegasnya. Seperti diberitakan, mulai awal Oktober, tarif retribusi di Pasar Wage tiba-tiba naik. Meski hanya berkisar Rp 100 sampai Rp 200 dari tarif sebelumnya, sejumlah pedagang merasa keberatan. Pengelola pasar berdalih bahwa pungutan itu dimaksudkan untuk membayar tenaga keamanan. Atas kejadian ini, komisi B menilainya sebagai pungutan liar (pungli). Kata Basori, dana yang terkumpul juga rawan untuk dikorupsi. Sebab, tidak jelas pertanggungjawabannya. "Tarif yang ditetapkan antarpedagang tidak sama. Ada yang dinaikkan Rp 200 ada yang Rp 300. Lalu, bagaimana menghitung selisihnya dengan tarif resmi yang tertera pada karcis?," tanyanya. Basori menandaskan, penghentian pungli retribusi ini harus dilakukan di seluruh pasar yang berada di Nganjuk. Sebab, kejadian tersebut tidak hanya dijumpai di Pasar Wage. Melainkan juga di pasar-pasar lain. "Mulai besok (hari ini, Red.) semua harus dihentikan," tegasnya. Selain itu, lanjut Basori, kelebihan uang yang telanjur ditarik dari pedagang harus dikembalikan kepada mereka secepatnya. Sementara itu, Kepala Dispenda Pujianto melalui Kassubag Humas Pemkab Harijanto membenarkan bahwa kenaikkan tarif retribusi pasar di luar perda akan dihentikan mulai hari ini. "Soal uang yang telanjur dibayar oleh pedagang pasar akan dikembalikan atau tidak, saya belum tahu. Besok (hari ini, Red) Pak Pujianto akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut secara lengkap," ujarnya. Salah satu pedagang Pasar Wage, Yunanto, 35, mengaku gembira dengan keputusan tersebut. Sebab, kenaikan tarif itu menambah berat beban mereka. "Pedagang bisa tambah susah," kata Yunanto yang mengaku membayar retribusi Rp 1.200 per hari.
Penghuni Lokasi Prostitusi di Nganjuk Naik 35%
Lokalisasi prostitusi di Kelurahan Guyangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, selama bulan suci Ramadan tetap dibuka dan tetap marak dikunjungi pelanggan. Bahkan jumlah penghuni lokalisasi terbesar di Nganjuk tersebut bertambah sekitar 35%.Kondisi ini, menurut Ketua RW 02/RT 01 Kelurahan Guyangan, Pujo Prasetyo akibat banyaknya pekerja seks komersil (PSK) luar Nganjuk yang datang ke lokalisasi ini.Dia menyebutkan bila sebelum puasa PSK di Lokalisasi Guyangan tercatat 230 orang hingga kemarin ada tambahan sebanyak 85 orang. Para PSK baru itu datang dari beberapa daerah seperti Madiun, Kediri, Malang, Surabaya, Blitar dan Tulungagung. PSK dari Nganjuk tercatat hanya 26 orang. Saat ditanya kenapa Lokalisasi Guyangan menjadi tempat rujukan bagai PSK luar daerah. Pujo mengaku tidak mengetahuinya. Namun dia menduga karena pihak Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak melarang lokalisasi ini buka selama bulan puasa.Sementara itu Bupati Nganjuk Siti Nurhayati melalui Kepala Bagian Humas Hariyanto mengakui pihaknya tidak menutup lokalisasi Guyangan ini. "Tetap dibuka, hanya kita minta mereka menjaga agar tidak mengganggu orang yang sedang berpuasa misalnya dianjurkan tidak menerima tamu pada siang hari selama puasa," ujar Hariyanto.Alasan Pemkab tidak melarang kompleks prostitusi dibuka, kata Hariyanto, karena faktor kemanusiaan belaka. "kalau ditutup kan kasian mereka makan apa," tegas Harianto. (MIOL, 11 Okt 2005)
Empat Desa Kekurangan Air
Indo Pos - 09 Oktober 2005 NGANJUK- Beberapa desa di Kabupaten Nganjuk mulai kekurangan air. Pemkab pun harus memberikan dropping air untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Setidaknya, ada empat desa yang kekurangan air. Empat desa itu adalah Desa Tempuran dan Desa Gampeng di Kecamatan Ngluyu, Desa Pinggir Kecamatan Lengkong, dan Desa/Kecamatan Ngetos. Menurut Kepala PDAM Kabupaten Nganjuk, Yusuf Randa Bunga melalui Kassubag Humas Pemkab Nganjuk, Harijanto, empat desa tersebut telah didroping air sejak Agustus lalu. Untuk Desa Tempuran dan Gampeng misalnya, diberikan droping air sebanyak dua kali dalam seminggu. Yaitu pada Rabu dan Sabtu. "Per tangkinya itu 4000 liter, jadi kalau dua kali droping tersebut berarti 8.000 liter," terangnya. Hal yang sama juga diterima Desa Pinggir Kecamatan Lengkong. "Desa Pinggir didroping air juga dua kali dalam seminggu yaitu pada Senin dan Jumat oleh PDAM Nganjuk," ujar Harijanto. Yang terparah adalah di Desa Ngetos. Desa ini sampai empat kali dalam seminggu didroping air. "Pada Senin dan Kamis didroping air siang dan sore," ujarnya. Harijanto mengatakan, untuk membantu menutupi kebutuhan air masyarakat yang desanya kekeringan itu, PDAM siap melakukan droping sebanyak kebutuhan masyarakat. "Jika masyarakat kekurangan air maka harap mengajukan, maka akan kami droping airnya secara gratis," ujarnya. Harijanto mengatakan kejadian seperti ini hampir terjadi setiap tahun, khususnya di musim kemarau. "Beberapa desa di Kecamatan Loceret, Pace, Berbek, dan Gondang juga sering mengalaminya," ujarnya. Oleh karena itu PDAM akan siap sedia memberikan bantuan bila ada desa yang kekurangan air. "Silakan Pak Kades di masing-masing desa yang kekurangan air untuk mengajukannya maka akan kami layani," ujarnya. Pihak PDAM juga tidak ingin air yang dibawa jadi mubadzir. Artinya, jika telanjur dibawa ke daerah tersebut dan ternyata tidak ada yang membutuhkan, maka hal itu akan sia-sia.
86.649 KK di Nganjuk Diduga Miskin
Kemarin kartu kompensasi BBM (KKB)tersebut sudah mulai dibagikan di Nganjuk.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nganjuk Tadjul Jufri mengatakan,total jumlah gakin yang menerima dana ini ada 83.796 kepala keluarga (KK) dari 86.649 KK yang diduga miskin. Mereka tersebar di 20 kecamatan dan 284 desa/kelurahan di Kabupaten Nganjuk. Jumlah penerima terbanyak berada di Kecamatan Tanjunganom yang mencapai 7.254 KK. Sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Ngluyu dengan 1.344 gakin.Secara terpisah, Bupati Nganjuk Siti Nurhayati melalui Kasubbag Humas Pemkab Harijanto mengatakan, total dana kompensasi BBM yang dialokasikan mencapai Rp 25,13 miliar. Pembagian dilakukan melalui kantor pos yang di-backup oleh polisi untuk mengamankannya.(Radar Kediri 9 Okt 2005)
Anggota DPRD Gundah Soal Uang Tunjangan Sewa Rumah
Anggota DPRD Nganjuk sedang gundah. Penyebabnya, tunjangan sewa rumah dinas yang dianggarkan untuk mereka terancam harus dikembalikan lagi. Kabar ini mencuat setelah tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun ke Nganjuk sejak Senin lalu. Sekadar diketahui, tunjangan sewa rumah itu memang sudah turun sejak September 2004. Namun, tidak semua anggota dewan berani mengambilnya. Besarnya juga hanya Rp 600 ribu. Akan tetapi, dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) kali ini sepakat dinaikkan menjadi Rp 1,2 juta per bulan. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi A Gundi Sintara mengakui bahwa dia belum mengambil tunjangan tersebut. Dia baru berani mengambil jika sudah turun revisi atas PP 24/2004 dan bupati yang mengaturnya. Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Nganjuk Sumariadi mengatakan bahwa sampai saat ini Bupati Siti Nurhayati belum mengeluarkan SK terkait tunjangan sewa rumah bagi anggota DPRD. Revisi PP 24/2004 juga belum turun. (Radar Kediri, 16 Sep 2005)
Masalah Limbah Kali Klinter Masih berlanjut
Keluhan warga Kemaduh Kertosono atas limbah pabrik kertas PT Jaker yang dibuang ke kali Klinter sehingga mematikan ikan-ikan di kali tsb kembali mencuat pada saat acara sosialisasi di kantor Pemkab Nganjuk beberapa waktu lalu. Sosialisasi tersebut selain dihadiri Bupati juga dihadiri enam kades, tiga camat, lima perwakilan warga,DPRD Komisi C, Dinas Pengairan, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup (DKPLH), sosialisasi juga dihadiri oleh pakar lingkungan dari ITS, Edy Sujono. Menurutnya, limbah cair itu bisa diolah dan digunakan kembali oleh PT Jaker tanpa harus dibuang ke sungai. "Tapi butuh biaya besar dan waktu yang lama, sekitar enam sampai delapan bulan. Tapi bila diolah secara benar jadi bening dan bisa diminum," ujarnya. Itulah masalahnya, dengan alasan biaya yang tinggi PT Jaker belum melakukan perbaikan instalasi PAL (Pengolah Air Limbah)nya sehingga masih terus mencemari kali Klinter. (Radar Kediri, Agt 05)
Gagal Panen Bawang Merah
Sekitar 1500 ha tanaman bawang merah di enam kecamatan di kabupaten Nganjuk gagal panen akibat diserang jamur alternalria atau yang populer disebut jamur brontok. Serangan jamur ini diduga akibat hujan salah musim yang terjadi saat tanaman bawang masih berusia satu setengah bulan. Enam kecamatan tersebut dalah kecamatan Bagor (paling parah), Sukomoro, Gondang, Ngluyu, Rejoso dan Wilangan. Akibat serangan jamur tersebut, produksi bawang merah di daerah ini saat panen raya anjlok hingga 35%. Dari 4000 ha lahan tanaman bawang merah yang dimiliki Nganjuk pada saat normal panen raya produksinya 80 ribu ton, namun akibat serangan jamur anjlok hingga 55 ribu ton.(MediaIndo, 5 Agustus 2005)
Berkas Kasus Korupsi Mantan Anggota DPRD Dilimpahkan
Kamis, 25 Agt 2005, NGANJUK- Berkas perkara lima tersangka kasus korupsi anggaran di DPRD Nganjuk periode 1999-2004, kemarin, diserahkan ke kejaksaan. Masing-masing adalah milik Didik Yudianto, Muhammad Fathoni, Kasim, Bambang Puguh Tjiptoadi, dan Haryono. Penyerahan berkas dilakukan berikut barang buktinya. Dari Polres Nganjuk dipimpin oleh Kaur Binops Reskrim Iptu Dasiyanto. Mereka datang ke kejaksaan sekitar pukul 10.00. Adapun dari Kejaksaan Negeri Nganjuk diwakili oleh Kasi Pidsus Wahyudi. "Proses selanjutnya kami serahkan kepada kejaksaan," ujar Dasiyanto. Kelima tersangka juga datang langsung. Mereka didampingi oleh dua penasihat hukumnya, Sugeng Takarijanto dan Soebijakto. Namun, semua tidak ada yang ditahan. Sugeng mengatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan pinjam pakai terhadap barang bukti berupa kendaraan, tanah, maupun sapi dari tersangka. "Jadi, kendaraan tersebut akan tetap digunakan oleh klien kami selama proses pengadilan," ujarnya. Sekadar diketahui, barang bukti milik Didik adalah satu unit Suzuki Shogun, satu unit Suzuki Thunder, dan dua ekor sapi. Sedangkan milik Fathoni berupa satu unit Suzuki Shogun dan milik Kasim berupa tanah 30 ru di Dusun Gojagan, Desa/Kecamatan Loceret. Adapun milik Bambang Puguh berupa satu unit Suzuki Shogun dan sedan Honda Accord, serta milik Haryono berupa Toyota Kijang tahun 1982 dan tanah 20 x 18 meter di Desa/Kecamatan Patianrowo. Sementara itu, Kasi Pidsus Wahyudi berjanji segera melimpahkan kelima tersangka ke Pengadilan Negeri Nganjuk, menyusul mantan Ketua DPRD Marmun. "Kami akan membuatkan surat dakwaannya dulu," ujarnya. (tyo)(Radar Kediri)
KORUPSI DI NGANJUK
Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Ishak akan segera diperiksa oleh Polres Nganjuk dalam kasus dugaan korupsi ART DPRD sebesar 6.1 milyar rupiah saat dia menjadi Wakil Ketua DPRD Nganjuk periode 1999-2004. Menurut Kapolres Nganjuk AKB Wirdhan Deny, pemeriksaan segera dilakukan karena pihaknya telah mengantongi surat ijin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua hari lalu. Namun pemeriksaan Djaelani masih sebagai saksi, sedangkan saat ini Djaelani sedang dalam perawatan di RSUD Nganjuk karena gejala stroke. Sebelumnya seluruh pimpinan DPRD Kab Nganjuk periode 1999-2004 telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ART DPRD itu.(Media Indo 18 Juli 2005)
Pengangguran di Nganjuk Meningkat
Jatim.go.id/news-17-06-2004 Drs SW Warsito MSi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Nganjuk seperti yang dilansir dari nganjuk.go.id, ketika memberangkatan 272 TKI asal Nganjuk mengatakan, pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengatasi semakin bertambahnya jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Nganjuk. Warsito mengatakan, untuk mengatasi jumlah pengangguran salah satunya adalah dengan jalan mengirimkan TKI ke luar negeri. Saat ini Pemkab Nganjuk setiap tahun hanya mampu menyalurkan tenaga kerja sebanyak 1.000 orang. Sementara sisanya sebanyak 1.500 orang belum bisa tersalurkan. Pihaknya terus menjalin kerja sama dengan para PJTKI, dengan demikian diharapkan mampu memperkecil jumlah pengangguran yang ada. Sebelum para TKI diberangkatkan mereka diberi pelatihan-pelatihan untuk bekal bekerja dan agar mampu mandiri. Menurut dia, tahun 2004 terdapat jumlah penganggur di Nganjuk sebanyak 20.230 orang. Sementara itu setiap tahun para lulusan setingkat SMU mencapai 4.000 orang, yang mampu untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi hanya 1.500 orang. Dengan demikian masih tersisa 2.500 orang. "Ini berarti setiap tahun ada penambahan penganggur sebanyak 2.500 orang," katanya.
....
.....
....
....
....
....
...
...
...
...
...

Hosted by www.Geocities.ws
GridHoster Web Hosting
1