KOMUNITAS PEDULI DONOR DARAH SUKARELA

( KPDDS )

 

PEMBUKAAN

 

Dengan ijin serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa

 

Bahwasanya darah dalam tubuhh setiap manusia adalah anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat mendasar dalam kehidupan setiap insan.

 

Bahwasanya darah dalam tubuh manusia hanya dapat diproduksi/diolah manusia itu sendiri, sesuai hakekat dasar dari sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa.

 

Bahwasanya setiap insan manusia sejak dilahirkan mempunyai derajat, hak serta martabat yang sama sebagai mahluk sosial, sering memerlukan dan membutuhkan satu sama lain, dan berkewajiban saling tolong menolong dalam penderitaan tanpa membedakan agama, bangsa, suku, golongan atau warna kulit dan bahasa.

 

Bahwasanya jalinan kasih sayang terhadap sesama manusia hanyalah dilandasi rasa sosial kemanusiaan yang tinggi, adil dan beradab dalam bingkai budi pekerti luhur, dan roh semangat menolong sesama adalah sikap terpuji yang senantiasa harus dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari ditengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Bahwa sesuai amanat tersebut diatas, memandang perlu untuk mendukung secara kooperatif dalam kerjasama dengan lembaga atau instansi yang ada seperti Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Palang Merah Indonesia (PMI), Unit Transfusi Darah dan LSM-LSM yang sudah ada serta instansi terkait lainnya, maka dianggap serta dipandang perlu diera demokrasi ini para Donor Darah Sukarela (DDS) yang sepuluh(10) kali dan seterusnya berserikat, berkumpul dan mengeluarkan serta menyatakan pendapat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyrakat/LSM demi cita-cita serta harapan Donor Darah Sukarela (DDS) pelestarian pengabdian untuk sesama yang dinamakan / disebut “Komunitas Peduli Donor Darah Sukarela” yang disingkat KPDDS.

 

Bahwa kelak dikemudian hari dan seterusnya KPDDS ini berguna dalam menjalankan visi-misi dan fungsi sosialnya dibidang kemanusiaan dan turut serta mensukseskan program kemanusiaan, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang peduli atas misi sosial kemanusiaan dan kesehatan masyarakat umumnya dengan berpedoman kepada Angaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

 

NAMA, BENTUK, SIFAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN

 

Pasal 1

 

Nama

 

Kumpulan atau organisasi ini bernama Komunitas Peduli Donor Darah Sukarela atau disingkat KPDDS.

 

Pasal 2

 

Bentuk

 

Kumpulan atau organisasi ini berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang anggotanya adalah para Donor Darah Sukarela yang telah menyumbangkan darahnya lebih dari sepuluh (10) kali demi kemanusiaan di PMI Unit Transfusi Darah (UTD) di seluruh Indonesia.

 

Pasal 3

 

Sifat

 

KPDDS adalah organisasi yang bersifat kritis dan demokratis yang punya kepedulian sosial kemanusiaan yang tinggi dan punya tanggung jawab sosial dan tidak akan pernah berada dibawah naungan partai politik atau berorientasi / berafiliasi pada partai politik manapun.

 

Pasal 4

 

Waktu dan Kedudukan

 

1.   Kumpulan organisasi ini dibentuk berdasarkan aspirasi bersama para Donor darah Sukarela se Indonesia sebagai reaksi spontanitas terhadap pemberitaan adanya praktek jual beli (bisnis) darah, dimedia massa medio Desember 2007.

 

2. Organisasi ini berkedudukan di Jakarta sebagai Tingkat Pusat dan dapat dibentuk – mempunyai anggota ditiap Propinsi, Kabupaten serta Kotamadya di seluruh Indonesia, yang telah memiliki Unit Transfusi Darah / PMI dan aktif serta jumlah Donor Darah Sukarela setempat berjumlah paling tidak lebih dari limapuluh (50) orang sebagai perwakilan KPDDS di daerah setempat sesuai tingkatannya.

 

 

 

 

BAB II

 

AZAS, KEDAULATAN, FUNGSI

 

Pasal 5

 

Organisasi KPDDS ini berazaskan keTuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi sosial kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan kejujuran dalam pengabdian dan kesetaraan dalam kekeluargaan, kritis dan demokratis.

 

Pasal 6

 

Kedaulatan

 

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah nasional.

 

Pasal 7

 

Fungsi

 

Organisasi berfungsi :

 

1. Menerima, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi segenap anggotanya sesuai tingkat kepentingannya dalam situasi dan kondisi demokratis.

 

2. Mengupayakan serta berperan aktif melestarikan Donor Darah Sukarela, didasari kemampuan dan mensukseskan secara maksimal misi program kemanusiaan sebagai mitra sejajar instansi pemerintah terkait maupun lembaga-lembaga sosial kemanusiaan dan kesehatan lainnya.

 

 

3. Membantu dan meningkatkan perhatian kesehatan dan kesejehateraan anggotanya dalam bingkai kemanusiaan yang adil dan beradab.

 

 

4. Dapat menjalin kerjasama dan sejajar terhadap organisasi sejenis terutama instansi Pemerintah seperti Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Palang Merah Indonesia melalui UTD-UTD di seluruh Indonesia.

 

 

 

BAB III

 

TUJUAN

 

Pasal 8

 

Tujuan

 

Komunitas Peduli Donor Darah Sukarela disingkat KPDDS bertujuan sebagai berikut :

 

1. Mengajak, menghimbau, menyatukan serta menghimpun Donor Darah Sukarela yang telah mendonorkan darahnya demi kemanusiaan sepuluh (10) kali lebih dan seterusnya, serta secara bersama untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik dalam bingkai kesetiakawanan dan memupuk tali persaudaraan sesama anggota.

 

2. Palang Merah Indonesia (PMI) dan Unit Transfusi Darah (UTD) merupakan mitra KPDDS dalam pengadaan dan kemudahan menyumbangkan darah yang bersih, sehat, steril dan memenuhi persyaratan sesuai standar yang berlaku.

 

 

3. Perlindungan kepada dan terhadap anggotanya dari hal atau sifat diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi adalah tujuan hakiki yang terkait martabat dan harkat sebagai Donor Darah Sukarela.

 

 

 

BAB IV

 

LAMBANG / LOGO DAN BENDERA

 

Pasal 9

 

Lambang / Logo dan Arti Filosofi

 

KPDDS mempunyai lambang atau logo berupa tetes darah warna merah yang dilingkari dua (2) garis bulat (bulatan) merah dengan warna dasar putih dan tulisan Komunitas Peduli Donor Darah Sukarela (KPDDS) warna hitam dan angka :

 

10        warna putih

 

 

 

 

25        warna hijau

 

 

 

 

50        warna ungu

 

 

 

 

75        warna kuning

 

 

 

 

100            warna biru

 

 

                                                 

                                                                     

                                                                            

 

 

 

Filosofi

 

 

 

 

 

 

Pasal 10

 

Bendera

 

Selain sang dwi warna bendera merah putih sebagai bendera negara Republik Indonesia, KPDDS mempunyai bendera sebagai lambang organisasi.

 

 

 

BAB V

 

Pasal 11

 

Anggota

 

Keanggotaan KPDDS terdiri dari :

 

1. Anggota biasa yakni Donor Darah Sukarela yang telah menyumbangkan darahnya sepuluh (10) kali atau lebih, yang telah menerima penghargaan dari PMI.

 

2. Anggota kehormatan yang merupakan insan-insan atau pribadi-pribadi pendonor darah yang tidak rutin, namun banyak berjasa dalam pengabdiannya dan menyumbang moril maupun materil dalam misi sosial kemanusiaan, kesehatan dan memiliki kedudukan strategis dalam masyarakat bisnis yang diharapkan dapat mendukung dan membantu keberadaan organisasi KPDDS dimanapun berada yang diproyeksikan sebagai pembina.

 

 

3. Anggota luar biasa adalah mantan pengurus PMI dan UTD baik tingkat pusat maupun daerah dan kepala atau mantan kepala Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah dimanapun dia berada sesuai domisilinya yang diproyeksikan sebagai penasehat.

 

Pasal 12

 

Hak dan Kewajiban Anggota

 

Anggota biasa berhak atas:

 

1. a. Mengeluarkan pendapat dan ususlan serta masukan berupa saran demi  

    kemajuan dan eksistensi organisasi yang positif.

 

b. Berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi sesuai kapasitas dan  

    kemampuannya.

 

c. mendapatkan perlindungan pembelaan dan pembinaan dari organisasi

    sepanjang tidak terkait kasus pidana.

 

Anggota biasa berkewajiban :

 

2. a. Membela dan menjunjung tinggi nama, harkat dan martabat organisasi.

 

b. Memegang teguh dan senantiasa berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan

    Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan-peraturan dan disiplin

    organisasi.

 

c. Senantiasa melaksanakan program-program organisasi demi peningkatan

    eksistensi organisasi.

 

3. Anggota kehormatan dan anggota luar biasa mempunyai hak dan kewajiban yang

      sama, terkecuali anggota kehormatan dan anggota luar biasa tidak dapat menjadi 

      pengurus organisasi pada tingkat manapun.

 

 

 

BAB VI

 

 

KEPENGURUSAN

 

Pasal 13

 

Pengurus

 

1. Organisasi KPDDS terdiri dari :

 

1. Pengurus Tingkat Pusat yang merupakan Lembaga Eksekutif tertinggi dan

      bersifat kolektif.

 

2. Pengurus Tingkat Propinsi yang merupakan Lembaga Eksekutif Daerah Tingkat Propinsi dan bersifat kolektif.

 

3. Pengurus Tingkat Kabupaten dan Kotamadya yang merupakan Lembaga Eksekutif Daerah Tingkat Kabupaten dan Kotamadya dan bersifat kolektif.

      

2. Pembina dan penasehat organisasi dapat dibentuk dan diangkat sesuai kebutuhan

di kepengurusan pusat, maupun di kepengurusan tingkat daerah, yang merupakan 

pribadi-pribadi yang potensial, layak dan mempunyai kemampuan menjalankan

fungsi tersebut.

 

3. Dalam hal pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dilakukan dalam Musyawarah Nasional dan Ketua Pengurus tingkat Kabupaten maupun Kotamadya dilakukan dalam Musyawarah Daerah sesuai tingkatannya.

 

4. Sedangkan Ketua atau Pengurus di daerah yang belum mempunyai UTD, pengurusnya dapat ditunjuk oleh Pengurus Pusat melalui mandat setelah mendengarkan pertimbangan donor darah setempat.

 

5. Masa bhakti kepengurusan maksimal boleh dua (2) kali periode berturut-turut.

 

Pasal 14

 

Pengurus Pusat

 

1. Pengurus Pusat KPDDS merupakan pengurus harian yang bersifat kolektif dan penentu kebijakan organisasi.

 

2. Pengurus Tingkat Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari :

 

1. Ketua Umum.

 

2. Beberapa ketua yang membidangi sesuai kebutuhan.

 

3. Sekretaris Jendral dan beberapa wakil.

 

4. Bendahara Umum dan beberapa bendahara.

 

 

5. Beberapa koordinator bidang yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

 

 

 

BAB VII

 

PEMBINA DAN PENASEHAT

 

Pasal 15

 

Pembina

 

1. Memberikan petunjuk, saran serta usul dan bantuan materil secara periodik / berkala kepada pengurus sesuai tingkatannya dalam menjalankan tugas organisasi.

 

2. Memberikan teguran-teguran dan sekaligus pengarahan kepada pengurus sesuai tingkatannya apabila terdapat dan ditemui kejanggalan dan penyimpangan dalam roda organisasi.

 

Pasal 16

 

Penasehat

 

Secara umum memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada pengurus sesuai tingkatannya dalam menjalankan aktifitas kegiatan organisasi baik diminta maupun tidak.

 

 

BAB VIII

 

PENGURUS PROPINSI

 

Pasal 17

 

Pengurus Propinsi

 

Yang dimaksud dengan pengurus Propinsi adalah perangkat organisasi ditingkat wilayah Ibukota Propinsi, yang dimaksud dengan jajaran keanggotaan pengurus bersifat kolektif dan dibentuk sesuai kondisi kebutuhan.

 

Pasal 18

 

Pengurus Kabupaten / Kotamadya

 

Yang dimaksud pengurus Kabupaten / Kotamadya adalah perangkat organisasi di tingkat wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang dimaksud dengan jajaran keanggotaan pengurus bersifat kolektif dan dibentuk sesuai kondisi kebutuhan.

 

 

BAB IX

 

MUSYAWARAH

 

Pasal 19

 

Jenis Musyawarah

 

Musyawarah KPDDS terdiri dari :

 

1. Musyawarah Nasional.

 

2. Musyawarah Luar Biasa sesuai tingkatannya.

 

3. Musyawarah Daerah Kabupaten dan Kotamadya.

 

4. Musyawarah Daerah Luar Biasa sesuai tingkatannya.

 

Pasal 20

 

Musyawarah Nasional

 

1. Musyawarah Nasiaonal disingkat MUNAS adalah merupakan lembaga musyawarah tertinggi sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang untuk :

 

1. Menetapkan dan merubah AD-ART.

 

2. Menentukan kebijakan atau merubah visi, misi, tujuan dan landasan organisasi.

 

3. Menetapkan kebijakan organisasi lima tahunan.

 

4. Meminta pertanggung jawaban pengurus pusat.

 

5. Memilih dan mengangkat ketua umum melalui formatur yang dibentuk untuk itu dengan jumlah formatur yang ganjil serta memberhentikan pengurus lama.

 

2. a. Peserta MUNAS KPDDS adalah seluruh anggota atau 2/3 (dua per tiga )

                anggota pengurus pusat dan ditambah satu unsur ketua, satu unsur sekretaris 

                dan satu unsur bidang yang sah pada tingkat kabupaten maupun kotamadya

                melalu mandat organisasi.

            

             b. Bagi daerah tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya yang belum ada 

                 pengurusnya, dapat mengirim wakilnya sejumlah tiga (3) orang yang terdiri 

                 dari Donor Darah Sukarela lima puluh (50) kali keatas, dan keabsahannya

                 didapat dari /  melalui mandat PMI-UTD setempat.

           

            c. MUNAS KPDDS diselenggarakan sekali dalam lima (5) tahun dan dapat

                diawali dengan pra MUNAS KPDDS.

 

Pasal 21

 

Musyawarah Nasional Luar Biasa

 

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub dapat diselenggarakan dan terselenggara sewaktu-waktu apabila terdapat hal-hal luar biasa yang bertentangan dengan ketentuan AD / ART serta mengancam eksistensi organisasi baik dari dalam maupun dari luar yang perlu diselesaikan dengan segera.

 

2. Munaslub dapat diselenggarakan atas permintaan lebih dari separuh kepengurusan yang ada didaerah.

 

 

3. Peserta Munaslub adalah paling tidak separuh Pengurus Pusat ditambah perwakilan pengurus daerah Propinsi, Kabupaten, Kotamadya yang diwakili oleh hanya unsur ketua masing-masing satu orang.

 

4. Munaslub dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga ) anggota yang terdaftar dan atau atas permintaan pengurus pusat melalui Rapat Pengurus / Rapat Pimpinan yang bersifat paripurna.

 

Pasal 22

 

Musyawarah Daerah

 

1. Musyawarah Daerah disingkat Musda adalah perangkat organisasi ditingkat Propinsi, Kabupaten atau Kotamadya guna memilih dan menetapkan ketua di tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kotamadya serta menetapkan dan mengesahkan program kerjanya yang berlangsung dan dilaksanakan sekali dalam lima (5) tahun.

 

2. Musda adalah wahana tempat pengurus daerah sesuai tingkatannya guna menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.

 

3. Peserta Musda adalah anggota pengurus di daerah sesuai tingkatannya ditambah 2/3 ( dua per tiga ) anggota biasa yang terdaftar.

 

4. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat Musdalub dapat diselenggarakan dan terselenggara oleh separuh dari pengurus tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya ditambah separuh anggota biasa sesuai tingkatannya yang sebelumnya harus dikonsultasikan kepada pengurus pusat melalui koordinasi berjenjang yang dianggap perlu dan segera dituntaskan.

 

 

 

BAB X

 

KEUANGAN

 

Pasal 23

 

Anggaran

 

1. Pendapatan KPDDS terdiri dari :

 

1. Sumbangan dari donatur pembina dan penasehat yang tidak mengikat.

 

2. Sumbangan dari pihak instansi pemerintah atau perusahaan swasta yang tidak mengikat.

 

3. Iuran anggota serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

 

 

2. Pengeluaran keuangan harus berdasarkan program kerja dan atau ketentuan-ketentuan yang patut dalam organisasi serta urgensinya dapat dan harus dipertanggungjawabkan.

 

3. Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak luar wajib dan harus dilaporkan kepada seluruh anggota.

 

 

4. Dalam hal sumbangan berbentuk barang dari pihak luar yang tidak mengikat akan menjadi hak dan merupakan inventaris organisasi seterusnya dan didata sebagaimana perlunya.

 

 

BAB XI

 

HAL-HAL LAINNYA

 

Pasal 24

 

Pembubaran

 

KPDDS dapat dibubarkan dan atau membubarkan diri melalui Munaslub apabila dikehendaki oleh sekurang-kurangnya 3/4 ( tiga per empat ) dari jumlah anggota yang menghendaki diselenggarakannya Munaslub khusus untuk itu, yang dinyatakan dalam surat diatas meterai dan ditandatangani serta melampirkan salinan kartu anggota dari wilayahnya masing-masing.

 

 

BAB XII

 

Pasal 25

 

Penutup

 

Hal-hal yang belum diatur secara implisit maupun eksplisit dalam Anggaran dasar ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.

 

Pasal 26

 

Anggaran dasar KPDDS ini disusun oleh Tim perumus Anggaran Dasar yang ditunjuk secara bersama dan berjumlah sesuai kebutuhan yang selanjutnya disebut TIM PERUMUS ANGGARAN DASAR. Dan pada tanggal ............................. dan akan dicatatkan dengan Akta Pendirian pada Notaris ...................... di Jakarta ......... dengan Akte No........................

 

 

Ditetapkan  di   : Jakarta

Pada tanggal     :           Januari 2008

 

 

 

TIM PERUMUS ANGGARAN DASAR

KOMUNITAS PEDULI DONOR DARAH SUKARELA

( KPDDS )

 

1. ...............................................................     2. ...............................................................

    Nama :............................... DDS ke :              Nama :.............................  DDS ke :

 

3. ...............................................................      4. ..............................................................

    Nama :............................... DDS ke :               Nama :.............................  DDS ke :

 

5. ...............................................................      6. ..............................................................

    Nama :............................... DDS ke :               Nama :.............................  DDS ke :

 

7. ...............................................................       8. .............................................................

    Nama :...............................  DDS ke :                Nama :.............................  DDS ke :

 

9. ...............................................................       10. ..........................................................

    Nama :...............................  DDS ke :                 Nama :............................ DDS ke :

 

11. .............................................................       12. .........................................................

     Nama :..............................  DDS ke :                 Nama :............................  DDS ke :

 

13. .............................................................       14. ........................................................

     Nama :............................... DDS ke :                  Nama :...........................   DDS ke :

 

                                   

                                                15. ..............................................................

                                                     Nama:..................................   DDS ke :