Home Current Articles Previous Articles Upcoming Articles Get Involved Contact Us

Electronic Journal: International Relations Studies


SEJARAH SINGKAT APEC DAN TANTANGAN YANG DIHADAPINYA  

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 1989, para pemimpin negara-negara yang terletak dilingkar luar Samudra Pasifik mengadakan pertemuan multilateral dan mendeklarasikan berdirinya APEC, Asia Pacific Economic Cooperation.

Dari segi organisasi, kelompok bernama Asia Pacific Economic Cooperation ini  adalah yang terbesar di dunia. Selain beranggotakan 21 negara, APEC memiliki kekuatan ekstra besar yang tidak dimiliki organisasi serupa di dunia ini dalam konteks perekonomian.

Bayangkan saja, APEC berpenduduk 2,3 miliar jiwa dari 6 miliar jiwa penduduk dunia. Setengah dari perdagangan dunia terjadi di APEC. Sebesar 18 triliun dollar AS produksi domestik bruto (PDB) dunia-dari total 30 triliun dollar lebih PDB dunia- ada di APEC.

Lima dari 10 negara yang memiliki kekuatan perekonomian terbesar di dunia ada di APEC, yakni Amerika Serikat (AS), Jepang, Cina, Kanada, dan Meksiko. Sangat akbar, berwibawa dan berkekuatan luar biasa, itulah sebenarnya ciri-ciri lain dari APEC.

Berdiri tahun 1989, misi APEC adalah menciptakan kawasan perdagangan bebas dan membebaskan aliran investasi dari berbagai hambatan. Itulah tujuan utama dari APEC pada awalnya.

Masalahnya, berbagai hambatan pada perdagangan dan arus investasi global masih terhambat sehingga memperlambat realisasi potensi perekonomian. Itulah alasan mengapa sekelompok negara kemudian mengikrarkan pendirian APEC, dengan Australia sebagai salah satu motornya.[1]

B. Pengertian 

Berkaitan dengan judul makalah di atas, yaitu “Sejarah Singkat APEC Dan Tantangan Yang Dihadapinya”  berikut ini penulis ingin menjelaskan beberapa istilah yang sering muncul di dalam makalah ini. Penulis perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut supaya dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang penulis pakai.

1.      Asia  

Kata Asia mempunyai dua pengertian, benua dan wilayah.

Benua Asia merupakan wilayah yang mencakup daratan luas Afrika-Eurasia tanpa Eropa dan Afrika. Batas antara Asia dan Eropa sangat kabur, yakni berasal di wilayah Dardanella, Laut Marmara, selat Bosforus, Laut Hitam, pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural (atau Sungai Emba), dan Pegunungan Ural hingga Novaya Zemlya, sedangkan dengan Afrika, Asia bertemu di sekitar Terusan Suez. Sekitar 60% populasi dunia tinggal di Asia. Lihat pula Eurasia.

Wilayah Asia merupakan benua Asia ditambah kepulauan di sekitar Samudera Indonesia dan Pasifik.[2]

2.      Pasifik

Pada dasarnya Pasifik merupakan nama suatu samudra, yaitu Samudra Pasifik. Samudra Pasifik atau kadangkala juga disebut Lautan Teduh adalah kumpulan semua laut di antara Asia dan Australasia di sebelah barat, Amerika di sebelah timur, Antarktika di sebelah selatan dan Samudra Arktik di sebelah utara.

Samudra Pasifik atau Lautan Pasifik (dari bahasa Spanyol Pacifico, artinya tenang) adalah kumpulan air terbesar di dunia. Ia mencakup kira-kira sepertiga permukaan Bumi, dengan luas sebesar 179,7 juta km² (69,4 juta mi²). Panjangnya sekitar 15.500 km (9.600 mi) dari Laut Bering di Arktik hingga batasan es di Laut Ross di Antartika di selatan. Samudra Pasifik mencapai lebar timur-barat terbesarnya pada sekitar 5 derajat U garis lintang, di mana ia terbentang sekitar 19.800 km (12.300 mi) dari Indonesia hingga pesisir Kolombia. Batas sebelah barat samudra ini biasanya diletakkan di Selat Malaka. Titik terendah permukaan Bumi—Palung Mariana—berada di Samudra Pasifik.

Samudra Pasifik berisi sekitar 25.000 kepulauan (lebih dari jumlah kepulauan yang berada di lautan dunia lainnya jika digabung), yang mayoritas terletak di selatan khatulistiwa.

Di batasan ireguler Samudra Pasifik terdapat banyak lautan, yang terbesar adalah Laut Sulawesi, Laut Koral, Laut Cina Timur, Laut Jepang, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Tasman dan Laut Kuning. Selat Malaka menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia di sebelah barat, dan Selat Magellan menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik di sebelah timur.

Penjelajah Portugis Ferdinand Magellan adalah orang yang menamakan Samudra Pasifik. Untuk sebagian besar perjalanannya dari Selat Magellan menuju Filipina, Magellan memang merasakan ketenangan lautan tersebut. Tetapi, Samudra Pasifik tidaklah selalu tenang. Di mana Samudra Atlantik melebar, Samudra Pasifik menciut. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya gempa bumi. Banyak angin puyuh dan badai yang merusak pulau-pulau di bagian Pasifik dan tanah di sekitar Pasifik dipenuhi gunung berapi dan sering diguncang gempa bumi. Tsunami, yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut, telah menghancurkan banyak pulau dan menghapuskan seluruh kota. 

3.      Kawasan Asia Pasifik

Suatu kawasan yang wilayahnya mencakup wilayah negara-negara yang terletak di lingkar luar Samudra Pasifik. Yang masuk ke dalam kawasan ini adalah negara-negara Amerika Serikat (AS), Australia, Brunei Darussalam, Cile, Cina, Filipina, Hongkong, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

C. Pembatasan Masalah 

APEC merupakan suatu bagian dari sekian fenomena hubungan internasional yang muncul setelah berakhirnya Perang Dingin. Permasalahan-permsalahan di dalam APEC sangatlah kompleks dan begitu luas untuk dikaji. Demi terfokusnya pembahasan masalah dalam makalah ini, maka penulis hanya akan berusaha menjawab beberapa permasalahan saja melalui makalah ini. Berikut ini adalah beberapa permasalahan mengenai APEC yang akan penulis coba untuk menjelaskannya dalam makalah ini. 

1.      Bagaimana APEC dibentuk?

2.      Bagaimana APEC dikelola?

3.      Apa tantangan yang dihadapi oleh APEC saat ini? 

BAB II: LANDASAN TEORI  

A. Teori Kawasan  

Pada saat ini, konsep kawasan sangat banyak dipakai di dalam memahami fenomena-fenomena hubungan internasional. Walaupun konsep dan istilah ini banyak dipakai, namun banyak pihak yang memakainya dengan arti yang berbeda-beda. Media massa mengartikan kawasan dengan arti suatu lokasi di mana suatu kejadian terjadi. Sementara itu, para penstudi negara dan politik mengartikan kawasan sebagai suatu bagian dari suatu negara.[3] 

Kawasan bisa dikatakan sebagai suatu sub-sistem dari sistem dunia. Kawasan tidak terbatasi oleh letak-letak geografis semata. Itulah sebabnya mengapa negara-negara yang secara geografis punya hubungan yang erat belum tentu berada dalam satu kawasan yang sama. Misalnya, walaupun India sama-sama terletak di Benua Asia seperti Thailand, namun India tidak dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kawasan Asia Pasifik.

Menurut Barry Buzan (1998:70-74) sekelompok negara dapat membentuk suatu kawasan apabila ketiga syarat terbentuknya kawasan ini dapat terpenuhi, yaitu: adanya kesamaan karakteristik, terjadinya interaksi-interaksi yang berpola dan adanya pemahaman yang sama.[4] Kesamaan karakteristik dalam suatu kawasan ditandai oleh beberapa hal di antaranya, kesamaan ciri-ciri geografi, bahasa dan budaya (bahasa & budaya Arab, di Kawasan Timur Tengah), bentuk pemerintahan (pemerintahan demokrasi, di Kawasan Eropa Barat) dan lain-lain.

Mengenai interaksi-interaksi yang berpola yang terjadi di antara negara-negara, untuk melihat apakah interaksi-interaksi tersebut mencirikan interaksi dari suatu kawasan, maka interaksi-interaksi ini harus dilihat dengan beberapa ukuran. Pertama, kita harus melihat apa tipe dan pola utama dari interaksi-interkasi yang terjadi. Apakah hubungan di antara negara-negara dititikberatkan pada bidang ekonomi, militer, pembentukan alliance dan budaya? Dalam suatu kawasan, biasanya interaksi hubungan (kerjasama) antar negara yang dilakukan dapat mencakup lebih dari satu bidang.  Kedua, kita juga harus melihat semangat yang melandasi interaksi yang terjadi di antara negara-negara. Suatu kelompok negara dapat kita katakan ada dalam satu kawasan apabila mereka berinteraksi dengan tujuan untuk berintegrasi maupun dengan maksud untuk saling menjatuhkan (lewat konflik, seperti yang terjadi di Kawasan Asia Selatan, antara India-Pakistan). Ketiga, dengan mengukur derajat hubungan/interaksi suatu kelompok negara, kita dapat menilai apakah interaksi di antara negara-negara tersebut mencerminkan interaksi negara-negara dari suatu kawasan. Negara-negara dalam suatu kawasan biasanya mempunyai derajat/intensitas hubungan yang tinggi dan menarik untuk amati/dipelajari oleh pihak-pihak luar.  

Selain ditentukan oleh kesamaan ciri geografi, bahasa, budaya dan tipe serta derajat hubungan, ada tidaknya suatu kawasan juga ditentukan oleh ada tidaknya pemahaman umum mengenai suatu kawasan tertentu. Lebih mudah bagi sekelompok negara untuk membentuk suatu kawasan apabila negara-negara tersebut dan negara-negara lainnya yang berada di luar kelompok ini mengakui keberadaan kawasan yang mereka bentuk.  

Fenomena kawasan muncul kepermukaan dan kawasan-kawasan terbentuk oleh karena beberapa faktor yang salah satunya adalah adanya globalisasi. Globalisasi menciptakan masalah-masalah yang kompleks, dan suatu negara seringkali tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut sendirian. Dalam situasi seperti ini, negara-negara perlu bekerjasama dan membentuk lembaga manajemen kolektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi di era globalisasi.[5]  

Berdasarkan penjelasan mengenai kawasan di atas, kita dapat mengatakan bahwa Asia Pasifik merupakan suatu kawasan karena:

·        Negara-negara anggotanya mempunyai kesamaan karakteristik geografi, yaitu terletak di lingkar luar Samudra Pasifik.

·        Negara-negara anggotanya mempunyai pola dan tipe interaksi yang jelas, yaitu menjalin hubungan kerjasama di bidang ekonomi yang intensif.

·        Keberadaan kawasan ini telah diakui oleh negara-negara anggotanya dan negara-negara diluar kawasan Asia Pasifik. 

BAB III: PEMBAHASAN MASALAH  

A. Sejarah APEC

Secara harfiah, APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu wadah kerja sama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasific di bidang ekonomi. APEC resmi terbentuk pada bulan Nopember 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari berbagai usulan dan upaya untuk mengadakan kerja sama ekonomi regional Asia Pasific. Ada dua faktor yang dominan yang mendorong lahirnya APEC yaitu:     

q       Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay
yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme dan munculnya
kelompok-kelompok perdagangan seperti Pasar Tunggal Eropa dan Pasar Bebas
Amerika Utara.

q       Perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang sedang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur.

Dua faktor inilah yang melatarbelakangi kelahiran APEC, suatu forum kerja sama internasional yang dimaksudkan untuk meningkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi. Itulah sebabnya mengapa APEC dapat dikatakan sebagai suatu forum internasional dengan fokus perhatian pada masalah ekonomi dan bukan politik. Keanggotaannya bersifat terbuka dan kegiatannya lebih menekankan pada kerja sama di bidang ekonomi. Dengan perkataan lain, forum ini pada dasarnya ingin membentuk sebuah blok terbuka yang keanggotaannya bersifat suka rela, dengan fokus perhatian pada masalah ekonomi, bukan politik.[6]

Empat tahun setelah pendiriannya pada tahun 1989, para pemimpin negara-negara anggota APEC mulai menggelar dialog intensif dan setahun setelah mendirikan sekretariat pada tahun 1992 APEC mulai dengan tahap pembentukan visi.

Pada pertemuan para pemimpin ekonomi anggota APEC (AELM/APEC Economic Leaders Meeting) yang pertama di Blake Island, Seattle, AS, APEC menetapkan visi bahwa kawasan yang mewakili (saat itu) populasi 40 persen dari penduduk dunia, dan Produk Nasional Bruto (GNP) mencapai sekitar 55 persen GNP dunia siap, memainkan peranan penting dalam perekonomian dunia.

Berkaitan dengan ini, APEC mendukung sepenuhnya sistem perdagangan multilateral serta yakin bahwa perdagangan dan investasi bebas akan mampu mengantarkan Asia Pasifik menjadi kawasan yang memiliki peran penting dalam perekonomian dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi adalah merupakan sasaran utama APEC dan hal ini menjadi sangat jelas sejak Deklarasi Bogor tahun 1994 ketika para pemimpin APEC menetapkan sasaran perdagangan bebas dan investasi untuk negara maju tahun 2010 dan negara berkembang 2020.

Sejak digelarnya APEC Economic Leaders Meeting (AELM) di Seattle, AS, tahun 1993, setiap tahun dilahirkan deklarasi atau kesepakatan bersama di antara para pemimpin negara-negara anggota APEC. Deklarasi tersebut secara kronologis bisa dilihat pada tabel di bawah.

1. Perubahan Strategi

Dari serangkaian deklarasi atau kesepakatan yang berhasil dirumuskan dengan jelas, dapat diamati bahwa telah terjadi perubahan dalam strategi APEC dalam upaya membuka pasar.

Jika sebelumnya ditentukan deadline bagi negara-negara anggota untuk membuka pasarnya pada tahun 2010 (untuk negara maju) dan 2020 (untuk negara berkembang), maka kini proses diubah menjadi keterbukaan pasar secara sektoral satu per satu.

Artinya, negara anggota yang merasa sudah siap, bisa menentukan sendiri sektor apa saja yang secepatnya mencapai ke-terbukaan pasar. Sedangkan negara yang belum siap menyusul kemudian. Inilah yang kemudian disebutkan sebagi liberalisasi dini secara sukarela (EVSL/ Early Voluntary Sectoral Liberalization).

Adanya perubahan tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi lebih cepat dan dalam waktu yang bersamaan adanya keraguan akan kekompakan negara anggota dalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Secara gamblang dapat dikatakan bahwa setiap negara mendukung liberalisasi perdagangan dan investasi, bila dengan itu kemakmuran masyarakat dapat ditingkatkan secara berarti.

Sebaliknya, bila liberalisasi tidak segera menghasilkan manfaat, bahkan untuk sementara membebani masyarakat, akan muncul ketidaksetujuan, atau alternatif lain yang dianggap lebih baik. APEC tampaknya dewasa ini dihadapkan kepada berbagai pandangan kritis yang mempersoalkan keberadaan serta strategi yang akan ditempuh.

2. Deklarasi Bersama Para Pemimpin APEC

a. 1993: Blake Island, Seattle, AS

Para pemimpin APEC berhasil menciptakan Visi Ekonomi (Economic Vision of APEC Leaders). Dalam pertemuan ini disepakati untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka di Asia Pasifik.

Cara yang akan ditempuh adalah dengan menetapkan kerangka kerja sama perdagangan, investasi, dan pengalihan teknologi, termasuk permodalan. Para pemimpin APEC menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi adalah dasar identitas dan aktivitas APEC, dan kerja sama yang akan dijalin dilakukan melalui kelompok kerja.

b. 1994: Bogor Indonesia

Pada pertemuan di Bogor disepakati bahwa negara yang sudah pada tingkat industrialisasi (negara-negara maju) akan mencapai sasaran perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka (liberalisasi) paling lambat tahun 2010, dan wilayah yang tingkat ekonominya sedang berkembang paling lambat tahun 2020.

Sehubungan dengan ini, para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk memperluas dan mempercepat program pemudahan perdagangan dan investasi di kalangan APEC. Selain itu, disepakati peningkatan kerja sama pembangunan di antara anggota melalui program pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pusat-pusat pengkajian APEC dan kerja sama di bidang IPTEK (termasuk alih teknologi). Deklarasi Bogor dikenal sebagai Deklarasi Tekad Bersama (Declaration of Common Resolve).

c. 1995: Osaka, Jepang

Pada pertemuan di Osaka disepakati (Osaka Declaration) bahwa APEC mulai melangkah ke tahap aksi dengan tiga pilar, yaitu perdagangan dan investasi, fasilitasi serta kerja sama ekonomi dan teknik.

Prinsip-prinsip untuk memandu pencapaian liberalisasi dan fasilitasi meliputi konsistensi dengan WTO, komparabilitas, nondiskriminasi, transparansi, komprehensivitas, standstill.

Pada pertemuan di Osaka juga disepakati untuk menyusun agenda Rencana Aksi individual dan Rencana Aksi Kolektif yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya di Manila.

d. 1996: Teluk Subic, Filipina

Pada pertemuan di Filipina disepakati untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih progresif dan komprehensif guna mencapai tujuan deklarasi Bogor. Para pemimpin APEC merekomendasikan diadakannya penyempurnaan Rencana Aksi Individual masing-masing negara anggota untuk dibahas dalam pertemuan di Vancouver, Kanada.

Selain itu disepakati pula untuk memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan transaksi bisnis baik di dalam maupun antaranggota ekonomi APEC. Kesepakatan yang dicapai di Filipina ini disebut sebagai Rencana Aksi Manila untuk APEC (Manila Action Plan For APEC/MAPA).

e. 1997: Vancouver, Kanada

Pada pertemuan ini disepakati penerapan paket EVSL atau liberalisasi sektoral sukarela secara dini sebagai wujud rencana aksi individual. Adapun sektor-sektor yang disetujui untuk diliberalisasi secara dini, adalah ikan dan produk ikan, produk kehutanan, peralatan kedokteran, energi, mainan, permata dan perhiasan, produk kimia, telekomuniasi serta peralatan pengaman lingkungan, dan produk penunjangnya.

Dan sejumlah sektor yang ditolak liberalisasi dininya adalah, sektor otomotif, produk pesawat terbang sipil, pupuk, karet dan karet sintesis, minyak, dan produk minyak serta makanan.

f. 1998: Kuala Lumpur, Malaysia

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan di Kuala Lumpur (Cyberjaya Declaration), adalah kesepakatan mendesak negara industri maju untuk membenahi institusi keuangannya (peraturan yang menyangkut keuangan).

Seperti diketahui pada pertengahan tahun 1997 beberapa negara di Kawasan Asia dilanda krisis keuangan dan salah satu faktor yang memungkinkan hal itu terjadi adalah kelemahan peraturan atau kebijakan keuangan di negara maju.

Selain itu negara maju diminta untuk lebih transparan menyangkut standar internasional bagi institusi keuangan swasta yang terlibat langsung dalam pergerakan arus modal internasional.

Pada pertemuan kali ini juga para pemimpin APEC mengharapkan agar lembaga keuangan internasional dapat dan mampu menyajikan analis-analis yang lebih obyektif. Selanjutnya para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk meningkatkan upaya-upaya inovatif dalam rangka pemulihan arus masuk modal. Hal ini akan diupayakan melalui kerja sama dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB).

g. 1998: Auckland, Selandia Baru

Pada pertemuan Selandia Baru disepakati bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi dapat dan akan dilakukan melalui penajaman komitmen liberalisasi dengan antara lain penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif.

Selain itu disepakati bahwa untuk memperkuat sistem ekonomi pasar di antara negara anggota dipandang perlu membentuk pusat jaringan usaha kecil menengah (UKM).

B. Manajemen APEC

1. Anggota APEC dan Mekanisme Kerjasama APEC  

Anggota APEC terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Cile, Jepang, Hongkong, Republik Korea, Cina Taiwan, Republik Cina, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Papua Nugini, Australia dan Selandia Baru.
 
Anggota-anggota APEC menjalin kerja sama melalui dialog-dialog yang dilakukan melaui pertemuan-pertemuan rutin. Ada dua jenis pertemuan dialog di dalam APEC, yaitu AELM dan KTM.

AELM kepanjangan dari APEC Leaders Meeting adalah forum pertemuan para pemimpin ekonomi APEC yang juga merupakan Pertemuan Tahunan Kepala Negara APEC. AELM I diselenggarakan di Seatle, Amerika Serikat Tahun 1993. AELM II di Bogor, Indonesia 15 November 1994, AELM III di Osaka, Jepang tahun 1995.  

Selain melalui pertemuan tingkat kepala negara, masing-masing pihak di dalam APEC juga mengadakan pertemuan lewat delegasi menteri-menteri. Sejak terbentuknya APEC pada bulan November 1989, APEC setidaknya telah mengadakan enam kali KTM.

Pertemuan-pertemuan ini dijadikan wadah bagi anggota-anggota APEC untuk memperkuat level kerja sama di antara mereka, yang terdiri dari tiga level kerja sama yaitu:

q       Kerja sama untuk menciptakan perdagangan bebas dan arus investasi
yuang lebih lancar di kawasan Asia Pasifik.

q       Program kerja penunjang perdagangan.

q       Kerja sama etnik/budaya.

2. Struktur Organisasi APEC

Struktur APEC terdiri dari KTM, SOM, Komite Perdagangan dan Investasi (CTI), Komite Anggaran dan Administrasi (BAC) dan Kelompok Ad-hoc mengenai ETI.

Secara khusus mengenai CTI, Komite Perdagangan dan Investasi ini  mempunyai 10 program kerja yaitu:

q       Dialog kebijaksanaan perdagangan

q       Kepabeanan

q       Tarif

q       Investasi

q       Segi administrasi dari akses pasar

q       Standar dan konfirmasi

q       Pengusaha kecil dan menengah

q       Isu tambahan lainnya, seperti isu terorisme.

a. Program Kerja KTM

Salah satu hal penting yang dihasilkan oleh KTM II dan KTM III adalah dibentuknya 10 kelompok kerja yaitu:

q       APEC Working Group on Trade and Investment Data Review
(Kelompok kerja Kajian Data Investasi dan Perdagangan).

q       APEC Working Group on Trade Promotion.

q       APEC Working Group on Investment, Industrial Science and Technology.

q       APEC Working Group on Human Resources Development.

q       APEC Working Group on Regional Energy Cooperation. 

q       APEC Working Group on Telecomunication.

q       APEC Working Group on Transportation.

q       APEC Working Group on Tourism.

q       APEC Working Group on Fisheries.

q       APEC Working Group on Marine Resources Conservation.

Untuk mendukung tugas-tugas kelompok-kelompok kerja ini, APEC memiliki kelompok ahli, yang disebut Eminent Person Group (EPG). EPG yang dibentuk pada KTM
IV di Bangkok bertugas mengadakan kajian/studi dan memberikan rekomendasi tentang tantangan dan peluang yang dihadapi APEC memasuki abad ke-21. Hasil studi EPG berupa laporan kepada KTM yang memuat rekomendasi yang telah mencakup pandangan-pandangan mengenai bentuk kerja sama perdagangan di kawasan Aisa Pasifik menuju suatu Masyarakat Ekonomi Asia Pasifik. Beberapa laporan penting EPG telah diserahkan kepada APEC. Di antara laporan-laporan tersebut adalah:

q       Pentingnya penyelematan dan menegakkan sistem perdagangan yang terbuka.

q       Perlunya merumuskan gambaran jelas bentuk kerja sama ekonomi sampai awal abad ke-21.

q       Pengidentifikasian beberapa ancaman terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Dalam KTM APEC V di Seattle, EPG memberikan tiga kategori pokok untuk APEC. Rekomendasi-rekomendasi EPG ini dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok yaitu:     

q       Kelompok rekomendasi yang langsung dapat disetujui dan
dilaksanakan.

q       Kelompok rekomendasi yang memrlukan pengkajian lebih lanjut oleh SOM, Kelompok Ad-hoc, Komite Perdagangan dan Investasi, maupun kelompok kerja APEC.

q       Kelompok rekomendasi yang belum dapat diterima dan diperlukan
pengkajian ulang oleh EPG.

b. Program Kerja AELM
 
AELM merupakan forum pertemuan para pemimpin ekonomi APEC yang bersifat a) informal tidak ada agenda, dan tidak ada dokumen yang akan dibagikan; b) tidak akan
dikembangkan dan c) dibatasi pada pembahasan masalah-masalah ekonomi saja. Untuk menjaga sifat informal dari pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC (AELM), kegiatan-kegiatan APEC dibagi menjadi dua jalur kerja sama, yaitu: a) jalur kerja sama di
dalam proses APEC yang normal melalui serangkaian penyelenggaraan SOM
yang akan bermuara di KTM dan b) jalur kerja sama diluar proses APEC.

Dalam sejarah APEC, untuk pertama kalinya terselenggara suatu Pertemuan Informal Para Pemimpin Ekonomi APEC di Pulau Blake, Seatle pada tanggal 20 November 1993.
Isu-isu yang penting yang dibicarakan dalam AELM itu mencakup:

q       Pandangan para pemimpin APEC mengenai situasi ekonomi pada abad 21.

q       Pandangan para pemimpin mengenai prioritas di bidang ekonomi.

q       Mekanisme dan cara mencapai prioritas tersebut.         

Pertemuan para pemimpin APEC menghasilakan 8 inisiatif yaitu:

q       Penyelenggaraan Pertemuan Para Menteri Keuangan.

q       Pembentukan Pacific Business Forum.

q       Pembentukan Program Pendidikan APEC.

q       Pembentukan Program Usaha Sukarela APEC.

q       Penyelenggaraan Pertemuan Para Menteri APEC yang menangani Usaha Skala Kecil dan Menengah.

q       Pengembangan suatu Kode Investasi dengan prinsip non binding.

q       Pengembangan dialog kebijaksanaan "3E" ( Energy, Environment and Economic Growth).

q       Pembentukan Pusat Pertukaran Transfer Teknologi.

C. Tantangan-tantangan Yang Dihadapi Oleh APEC Saat Ini  

Sejak berdirinya APEC, badan kerjasama ekonomi ini telah menghadapi berbagai macam tantangan. Di antara tantangan-tantangan tersebut adalah masalah dominasi AS dalam APEC, pergeseran misi APEC dan perpecahan dalam APEC. Dalam penjelasan berikut ini, penulis akan menguraikan setiap tantangan tersebut secara rinci. 

a. Dominasi AS Di Dalam APEC

AS dengan kebijakan politik luar negerinya yang mengedepankan power selalu berusaha menjadi controller dalam berbagai forum kerjasama internasional, termasuk dalam APEC. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2003 di Bangkok, Thailand, pada tanggal 20 Oktober, 2003, isu nuklir Korea Utara, terorisme, dan kegagalan pembahasan sistem perdagangan dunia mendominasi hari pertama. Fakta ini membuktikan dominasi Amerika Serikat atas penyusunan topik yang dibahas di APEC.  

Bahkan sebelum pelaksanaan KTT tersebut, AS sudah mengambil langkah-langkah awal untuk memantapkan dominasinya di APEC. Dalam tur Asia sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) George Walker Bush telah mencanangkan penekanan isu terorisme di forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Sebelum tiba di Bangkok, Bush mendarat di Tokyo, kemudian di Filipina, dengan tujuan menggalang dukungan Asia untuk membasmi terorisme. Misi Bush yang lain adalah meraih dukungan soal rekonstruksi di Irak. Bush juga sudah menekankan bahwa dalam pertemuan puncak APEC dia akan menekankan "dunia ini masih berbahaya".

Tentu saja banyak pihak merasa keberatan dengan sikap AS dan agenda politiknya dalam KTT APEC. Namun demikian, untuk mengurangi kritikan bahwa APEC telah didominasi oleh AS melalui pemaksaan pembahasan isu-isu non ekonomi, pihak AS mencoba memberikan argumentasi soal itu. Pada rangkaian pertemuan menteri perdagangan dan menteri luar negeri APEC di Thailand pada minggu pertama bulan Oktober 2003, AS lewat forum APEC memberikan sinyal bahwa buruknya keamanan akan bisa merusak perekonomian anggota APEC yang merupakan tempat bagi 60 persen kegiatan perekonomian dunia. Pihak AS lebih lanjut menegaskan bahwa keamanan dan ekonomi tidak terpisahkan.[7]

Dominasi AS juga nampak sekali dalam usulan mereka untuk membahas masalah nilai tukar Yuan (mata uang Cina). Dalam pertemuan bilateral selama masa KTT APEC 2003, Bush dan Presiden Cina Hu Jintao setuju untuk menunjuk para ahli membentuk panel. Tujuannya, menjajaki tentang bagaimana Beijing bisa membuat nilai yuan dapat mendekati nilai pasar. Sampai saat pelaksanaan KTT tersebut Cina masih mengontrol dan mematok nilai yuan. Usulan AS ini berawal dari keluhan para pebisnis AS yang mengeluh bahwa yuan memiliki nilai yang terlalu rendah (vastly undervalued). Kondisi ini membuat harga komoditas ekspor Cina menjadi murah dan menyerbu pasaran AS. Hal itu telah pula menyebabkan tergerogotinya sejumlah kesempatan kerja di AS. Faktor tersebut telah membuat AS berusaha keras untuk menekan Cina supaya mengambil kebijakan dalam bidang keuangan yang tidak merugikan kepentingan pelaku-pelaku bisnis AS.

b. Pergeseran Misi APEC

Dalam KTT-KTT APEC akhir-akhir ini, pembahasan APEC tidak lagi terfokus pada masalah-masalah ekonomi, akan tetapi justru berkisar pada isu-isu non-ekonomi. Ini merupakan bukti nyata bahwa karena dominasi AS di APEC maka misi APEC telah mengalami pergeseran.

Anggota-anggota APEC sendiri banyak yang telah menyadari pergeseran misi APEC tersebut di atas. Menanggapi pergeseran misi ini, sejumlah anggota forum APEC merasa keberatan karena persoalan keamanan telah mengurangi penekanan APEC terhadap perekonomian dan isu perdagangan. Topik non-ekonomi juga mengurangi fokus pembahasan pada penghidupan kembali sistem perdagangan multilateral yang gagal pada pertemuan di Cancun, Meksiko, awal September 2003.

Mahathir Mohamad, yang pada tahun 2003 masih menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia mengatakan, bahwa APEC dibentuk sebagai satu kelompok kerja sama ekonomi. Itulah sebabnya Malaysia dan beberapa anggota APEC tidak setuju pengabaian isu ekonomi dengan mengutamakan isu keamanan, militer, atau politik yang bukan merupakan misi APEC. Untuk menjaga supaya APEC kembali pada misi awalnya, beberapa pemimpin negara anggota APEC mencoba mendesakkan pembahasan isu ekonomi dalam pertemuan-pertemuan APEC. Mereka menekankan pentingnya menciptakan peraturan global perdagangan untuk menghasilkan pertumbuhan yang berimbang. Mereka meminta agar agenda pembahasan perdagangan didorong, termasuk oleh APEC.

c. Perpecahan Dalam APEC

Perpecahan dalam tubuh APEC semakin kelihatan nyata.  Pada KTT APEC 2003 saja terdapat dua hal penting yang mengindikasikan adanya  perseteruan dan perpecahan dalam tubuh APEC. Seperti biasanya, di sela pertemuan APEC 2003, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan-pernyataan diplomatic yang dapat membahayakan kesatuan anggota-anggota APEC. Dalam KTT APEC 2003, lewat Condoleezza Rice, yang waktu itu menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Bush, AS mengecam PM Malaysia. Kecaman ini dilontarkan AS sehubungan dengan pernyataan Mahathir pada KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) bahwa Yahudi mengatur dunia secara tidak langsung. AS mengatakan, pernyataan Mahathir seperti itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi sudah beberapa kali dan AS tidak dapat mentolerir pernyataan racist semacam itu. Tentu saja pernyataan AS ini menciptakan suatu perseteruan diplomatic antara AS dan Malaysia. Bila hal ini dibiarkan saja, besar kemungkinan bahwa keharmonisan antar anggota APEC dapat terganggu. Bukan hanya menyerang Malaysia, AS juga menyerang junta militer di Myanmar dalam KTT APEC 2003. AS mengecam keras penahanan pejuang demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan kegagalan Myanmar memperkenalkan demokrasi. Kecaman ini sudah pasti membuat pihak Myanmar berang dan makin menjaga jarak dengan AS.

Ketika pertemuan para pemimpin APEC berlangsung di Santiago, para pebisnis dan ekonom di Asia Pasifik mengkritik APEC sebagai suatu forum kerjasama yang tidak mengalami kemajuan yang berarti terutama dalam enam tahun terakhir. Bahkan dalam usianya yang sudah 19 tahun, APEC dinilai terancam pecah. Niat APEC untuk mengurangi hambatan pada aliran perdagangan dan investasi tidak memperlihatkan gerakan. Menurut ekonom terpandang AS, APEC sedang berubah ke sistem perdagangan global yang terbagi tiga (tripolar global trading system). Hal itu menjadi ancaman bagi kesatuan APEC dan bertentangan dengan semangat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Potensi keterpecahan APEC itu diutarakan ekonom AS, Dr Fred C Bergsten. Pada awal 1990-an, Bergsten merupakan bagian kelompok terkemuka (eminent persons group/EPG), yang membidani perkembangan APEC. Dia mengatakan, APEC kini tampaknya lebih tumpul. Liberalisasi Sukarela Sektoral Secara Dini (The Early Voluntary Sectoral Liberalization)-diprakarsai oleh AS untuk membuat APEC segera mengurangi hambatan perdagangan dan investasi di sektor tertentu-gagal terrealisasi karena penolakan Jepang.

Rencana-rencana Aksi Individu (The Individual Action Plans/IAP), yang diharapkan sebagai cetak biru bagi anggota untuk mempercepat liberalisasi perdagangan, hanya berakhir tak lebih dari sekadar laporan nasional. APEC didasarkan pada asas sukarela atas inisiatif sendiri. Anggota APEC punya rencana sendiri-sendiri (IAP) soal percepatan liberalisasi itu.

Namun, penurunan tarif global berjalan lambat-termasuk di APEC, yang dipicu oleh kegagalan WTO-mempercepat liberalisasi perdagangan. Sejumlah anggota APEC mulai menciptakan kesepakatan perjanjian perdagangan bilateral sendiri atau dengan beberapa negara di kawasan.

Padahal, rencana APEC adalah untuk membentuk satu kawasan perdagangan bebas tahun 2010 bagi anggotanya yang lebih maju dan tahun 2020 bagi anggota yang masih berkembang. Selain ada sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang sudah terbentuk, sejumlah perjanjian baru dalam proses perundingan. Dan semua itu bukan dalam semangat tema APEC Cile 2004 "One Community, Our Future".

Di Asia misalnya, 10 negara anggota ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan, dan India sedang mengarah pada pembentukan kelompok perdagangan tersendiri mencakup 3 miliar penduduk.

Perundingan untuk formulasi Kawasan Perdagangan Bebas Amerika (Free Trade Area of the Americans) juga sedang berlangsung. "Perjanjian seperti itu berkembang pesat dan membentuk pengelompokan di APEC sendiri. Muncul peraturan perdagangan yang saling tumpang tindih dan perjanjian perdagangan itu berkualitas rendah," kata Fred C Bergsten.[8]

Ekonom dari Korea Selatan, Kim Kih-wan, juga mengingatkan bahwa kesepakatan itu bersifat diskriminatif dan akan mengalihkan arus perdagangan di APEC menjadi antarkelompok sendiri. Kim mengatakan, kesepakatan perdagangan di APEC telah terpecah menjadi kelompok Asia dan Amerika, padahal Asia Pasifik memiliki APEC.

Hal itu bertentangan dengan semangat WTO yang meminta agar perjanjian perdagangan bersifat umum, berlaku bagi semua negara untuk mencapai efisiensi pada perekonomian global. "Pembentukan kawasan perdagangan bebas seperti itu akan menciptakan hostility (tindakan bermusuhan) dalam konteks perdagangan," kata Kim, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Kerja Sama Ekonomi Pasifik (Pacific Economic Cooperation Council), think tank berpengaruh di APEC. "Hal itu mengingatkan saya pada situasi sebelum Perang Dunia II ketika terjadi polarisasi perdagangan global ke dalam tiga kelompok," kata Kim.[9]

BAB IV: PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Pada bagian penutup ini penulis ingin menyimpulkan bahwa APEC merupakan suatu forum kerjasama di bidang ekonomi bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Forum kerjasama ini bersifat informal dan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan sikap saling menghormati serta memahami. Pada perkembangannya pada masa akhir-akhir ini, sedikit banyak APEC telah mengalami pergeseran tujuan dan misinya, yaitu dari kerjasama bidang ekonomi menjadi kerjasama bidang politik dan keamanan. 

Pergeseran fokus dan misi APEC ini terjadi karena kuatnya dominasi AS di APEC, yang selalu memaksakan kepentingan politik dan ekonominya kepada negara-negara anggota APEC lainnya. Dominasi AS tersebut telah menimbulkan dampak lain yang cukup membahayakan masa depan APEC. Dampak lain yang dimaksud adalah timbulnya perpecahan di antara negara-negara anggota APEC. Dengan kondisi APEC yang sekarang, rasanya keberlangsungan dan besarnya manfaat APEC bagi negara-negara berkembang patut dipertanyakan. 

Akhir kata, APEC masih bisa relevan jika kita go back to basics, tetapi benar-benar memprioritaskan kepada apa yang realistis dan dapat dilakukan dalam konteks APEC, dan mengurangi perlakuan diskriminatif dari negara-negara anggotanya yang secara ekonomi mapan kepada negara-negara anggotanya dari kelompok negara berkembang. 

B. Saran

Untuk kemajuan dan perbaikan APEC, melalui bagian penutup makalah ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran diantarya:

1.      APEC bisa berperan dengan program kerja sama ekonomi dan teknis yang konkret dan riil, untuk membantu negara-negara anggotanya untuk implementasi perjanjian yang ada; membangun lembaga, kapasitas dan SDM untuk menyikapi globalisasi; dan membantu pemerintah di masing-masing negara untuk menyikapi kekhawatiran warganya mengenai dampak negatif dari globalisasi secara bijak, dan tidak dengan menutup diri atau meningkatkan proteksi dan mengunakan intervensi pemerintah.

2.      APEC perlu mengarisbawahi beberapa prioritas program kerja ecotech, terutama kapasitas untuk implementasi WTO, kapasitas menyikapi membangun sektor finansial yang tangguh dan peningkatan perangkat manusia dan prasarana untuk menyikapi sistem ekonomi baru yang didasari pengetahuan atau teknologi informasi (the new knowledge based economy).

3.      Di samping prioritas, tentunya harus ada komitmen konkret dalam bentuk dana maupun bantuan teknis dan teknologi yang aktual dari negara-negara anggota yang lebih maju.  


[1] Kompas, 21 Oktober, 2003: “Quo Vadis Apec?”

[2]Ensiklopedia Wikipedia online at http://ms.wikipedia.org/wiki/Asia

[3] Buzan, Barry. 1998, dalam Asia-Pacific In The New Worl Order. Hal. 68. London: Routledge

[4] Ibid

[5] Hurrel, Andrew. 1995. “Regionalism In Theoretical Perspective” in the book of Regionalism In World Politics. Hal. 56. New York: Oxford University Press, Inc.

[6] Silalahi, Pande Radja. “Di Mana Tempat APEC: Gerbong atau Lokomotif?” Kompas, 16 November 2000

[7] Kompas, 21 Oktober: “AS Mendominasi KTT APEC 2003”

[8] Kompas, 17 November, 2004: “Ekonom Memperingatkan APEC Yang Kian Terancam Perpecahan”

[9] Ibid

Hosted by www.Geocities.ws
GridHoster Web Hosting
1