Ambon, ippmassi.com. Prosesi pelaksanaan panas bongso antara negeri Tamilow, Siri Sori Kristen dan Hutumuri yang rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 4 – 9 November 2006 mulai.dipertanyakan. Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Siri Sori Islam (IPPMASSI) Ambon menilai prosesi adapt yang melibatkan warga tiga negeri itu diskriminatif karena tidak melibatkan masyarakat Siri sori Islam.

IPPMASSI juga menilai, tindakan mengabaikan Negeri Siri Sori Islam dalam kegiatan tersebut merupakan sebuak tindakan PENGKHIANATAN TERHADAP IKRAR DATUK - DATUK keempat negeri gandong tersebut.

Ketua Bidang Penelitian Dan Pengembangan (LITBANG) IPPMASSI Ambon, Sukma Holle kepada ippmassi.com Senin (30/10) mengatakan, langkah yang ditempuh ketiga negeri itu telah dibicarakan sebelumnya.

Dan berdasarkan kebijakan Pemerintahan Negeri Siri Sori Islam dan Saniri Negeri, telah disepakati agar proses panas bongso tersebut perlu dibicarakan kembali dan tidak dilakukan secara diskriminatif tanpa melibatkan warga Negeri Siri Sori Islam.

” IPPMASSI akan tetap mendukung sikap Raja Negeri Siri Sori Islam dan Saniri Negeri”, ujar Sukma.

Panitia Panas Bongso, kata Uma, telah mengambil langkah sepihak dari langkah-langkah kerja yang ditempuh panitia,yang tidak kooperatif terhadap warga Negeri Siri Sori Islam. Pasalnya, yang dihimpun dan melegitimasi kegiatan tersebut hanyalah dari Raja Siri Sori Kristen mewakili warga Siri Sori. “ini terlihat dari proposal kegiatan yang hanya ditandatangani oleh Raja Tamilow, Hutumuri dan Siri Sori Kristen”, ungkap Uma sekaligus mempertanyakan maksud tidak dilibatkan Raja Siri Sori Islam.

Sukma menambahkan, IPPMASSI Ambon siap mengadakan Debat Ilmiah dengan panitia Panas Bongso untuk mendudukan sejarah secara seksama. Menurutnya, ini untuk mendudukan secara proporsional dan objektif persoalan prosesi adat panas bongso dan sejarah tiga datuk, Timanole, Simanole dan Silalooi. “Ini untuk menjawab keresahan dan Tanya sebagian warga Negeri Siri Sori Islam dan warga tiga saudara lainnya, karena bersamaan dengan kegiatan tersebut akan diluncurkan buku sejarah tiga saudara”, tegas Uma.

Gubernur Diminta Tidak Hadir

Rencana kehadiran Gubernur Maluku Karel A Ralahalu pada kegiatan tersebut juga disikapi oleh IPPMASSI. Wadah berhimpunnya anak negeri Siri Sori Islam ini bahkan meminta agar Gubernur dapat mengurungkan niatnya untuk hadir dalam upacara adat tersebut.

Ketua Bidang Hukum dan HAM IPPMASSI Ambon, Nona Toisuta mengatakan, prosesi adat itu tidak mencerminkan realitas tiga saudara sehingga Gubernur selaku penanggung jawab pemerintahan daerah Maluku harus mencermati hal tersebut agar tidak menimbulkan polemik lanjutan yang kontra produktif dengan semangat panas bongso. “Kehadiran gubernur akan melegitimasi kegiatan ini secara kuat, sementara realitas tiga saudara dalam proses panas bongso ini masih dipertanyakan. Kami meminta gubernur juga dapat menghargai keberatan kami”, pinta Nonski.

Ia juga meminta kepada gubernur agar mencermati prosesi adapt ini bukan hanya secara seremonial belaka, tetapi dapat menangkap makna ritual adapt yang terkandung dalam prosesi ini. Jika hal tersebut tidak dicermati, maka gubernur sama halnya telah melakukan sebuah tindakan tidak terpuji, karena hanya memperhatikan aspirasi sebagian kalangan tersebut. “Kehadiran gubernur bisa jadi memiliki makna kurang positif bagi kami, karena berusaha menempatkan diri tidak di atas kepentingan bersama tiga saudar”, tandasnya.