Sertipikat Hak Milik

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT HAK MILIK

NIB. 12.37.000076819.0

Hak Milik ini terdaftar atas nama pemegang hak yang tertera pada bagian PEMEGANG HAK, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, serta batasan dan kewajiban, pembebanan dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti hak ini.

BIDANG TANAH

LICIN Kecamatan LICIN Kabupaten BANYUWANGI Provinsi Jawa Timur seluas 983 M² (sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi)

PEMEGANG HAK

1) MIFTAHUL ILMI - BANYUWANGI, 10 Oktober 1983 - 1 bagian

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi

Arif Basuki
NIP. 197204261994031003

CATATAN PENDAFTARAN

1) Pemecahan dari bidang Hak Milik Nomor 01047 Desa LICIN Kecamatan LICIN Kabupaten BANYUWANGI Provinsi Jawa Timur Bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 399/2025 Tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat oleh PPAT...
2) ...

LETAK BIDANG TANAH

[ Peta / Bidang Tanah ]

PERHATIAN

Asli dokumen ini berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Kena Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak sertipikat elektronik, halaman pertama sertipikat elektronik mempunyai nomor seri blanko dan dokumen ini dapat dipindai Qr Code menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian untuk memastikan keaslian hasil cetak dokumen ini.
Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
Gambar peta layanan OpenStreetMap dengan skala dan sistem referensi koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
Pemegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
Pembuatan dokumen hukum termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib dilakukan ke Kantor Pertanahan setempat.
Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang melalui lembaga Hak Tanggungan, Hasil cetak sertipikat elektronik ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk apapun.