Terima Kasih Telah Menghampiri :

Mewujudkan SMK Yang Mandiri dan Otonom

Untuk Mencapai Sekolah Berstandar Nasional

Oleh : Yn Valah, M. Pd

 *) Yn Valah adalah Wakil Kepala SMK Negeri 1 Samarinda

A. Pendahuluan

Memasuki abad ke 21 ini kita  menghadapi perubahan-perubahan besar dan amat fundamental di lingkungan global. Perubahan lingkungan strategis pada tataran global tersebut tercermin pada pembentukan forum-forum seperti WTO (World Trade Organization), AFTA (Asean Free Trade Area), AFLA (Asean Free Labour Area) dan APEC (Asia Pacific Economy Countries) yang merupakan usaha untuk menyongsong perdagangan bebas dimana pasti akan berlangsung tingkat persaingan yang amat ketat. Suatu perubahan regulasi yang semula monopoli (monopoly) menjadi persaingan bebas (free competition). Demikian pula, terjadi pada pasar yang pada awalnya berorientasi pada produk (product oriented) beralih pada orientasi pasar (market driven), serta dari proteksi (protection) berpindah menjadi pasar bebas (free market ). 

Dalam upaya peningkatan SDM, peranan pendidikan cukup menonjol. Oleh karena itu sangat penting bagi pembangunan nasional untuk memfokuskan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu akan diperoleh pada  sekolah yang bermutu, dan sekolah yang bermutu akan menghasilkan SDM yang bermutu pula.

Dari dalam bidang pendidikan sendiri, diketahui terdapat 84,4% lulusan Sekolah Menengah tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan 34,4% lulusan SLTP yang tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah (Balitbang Diknas, 2000). Mereka perlu mendapat perhatian agar tidak menambah jumlah pengangguran yang sudah sedemikian besar. Hal ini berarti perlu dipikirkan bagaimana pendidikan dapat berperan mengubah manusia beban menjadi manusia produktif.     

Sehubungan dengan itu maka sekolah sebagai sarana untuk  menelorkan sumber daya dan menjadikan sumber daya yang produktif perlu untuk mereposisi kembali menjadi sekolah yang handal, berkualitas dan berstandar nasional maupun internasional yang dikembangkan bersama oleh warga sekolah dengan menggalakkan peran serta pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat sebagai stakeholder.

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang yang akan menyediakan tenaga kerja tingkat menengah untuk dunia usaha/industri. Sebagai lembaga pendidikan formal SMK ikut bertanggung jawab dalam pembenahan, peningkatan keahlian dan keterampilan sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan terpercaya agar dapat memasuki pasar tenaga kerja baik skala regional maupun global. Oleh karena itu SMK telah siap mengemban misi pembangunan daerah untuk mengembangkan sekolah yang berstandar nasional.

B. Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Pusat Pembudayaan

Dalam pengelolaan pendidikan menganut konsep demokratisasi sebagaimana dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan di luar sekolah, meski telah memiliki rencana dan program namun pelaksanaannya relatif longgar dengan berbagai pedoman yang lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis.

Dengan mendasarkan pada konsep pendidikan tersebut, maka sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan (encultural), suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Konsekuensi dari pernyataan ini, maka praktik pendidikan harus sesuai dengan budaya masyarakat (Zamroni, 2000:82).

Oleh karena itu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemampuan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pembinaannya pun harus oleh semua guru. Semua guru harus menjadi sosok teladan yang berwibawa bagi para siswanya.

C. Kebijakan Strategis Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

1. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah atau School Based Management adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.

Makna dari MBS yaitu otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian) yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Kemandirian yang-dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaftif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri.

Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, di mana warga sekolah (guru, karyawan, siswa,orang tua, tokoh masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Pengambilan keputusan partisipasi berangkat dari asumsi bahwa jika seseorang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan merasa memiliki keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Dengan demikian semakin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab makin besar pula dedikasinya.

Melalui MBS, sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) yang lebih besar dalam mengelola manajemennya sendiri. Kemandirian tersebut di antaranya meliputi penetapan sasaran peningkatan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan rencana peningkatan mutu dan melakukan evaluasi peningkatan mutu. Di samping itu, sekolah juga memiliki kemandirian dalam menggali partisipasi kelompok yang berkepentingan dengan sekolah (Anonim,2000).

Melalui penerapan MBS akan nampak karakteristik lainnya dari profil sekolah mandiri, di antaranya sebagai berikut : i) pengelolaan sekolah akan lebih desentralistik, ii) perubahan sekolah akan lebih didorong oleh motivasi internal dari pada diatur oleh luar sekolah, iii) regulasi pendidkan menjadi lebih sederhana, iv) peranan para pengawas bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dari mengarahkan menjadi menfasilitasi dan dari menghindari resiko menjadi mengelola resiko, v) akan mengalami peningkatan manajemen, vi) dalam bekerja akan menggunakan team work , vii). pengelolaan informasi akan lebih mengarah kesemua kelompok kepentingan sekolah, viii) manajemen sekolah akan lebih menggunakan pemberdayaan dan struktur organisasi akan lebih datar sehingga akan lebih sederhana dan efisien.

2. Pendidikan Berbasis Pada Partisipasi Komunitas (Community Based   Education)

Adanya reformasi yang menimbulkan tuntutan demokratisasi, yang mengarah kepada dua hal yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otda). Ini artinya peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga peranan pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan; inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistis.

Dengan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1 UU Siskdiknas). Bahkan, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945 - ("Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional") - (pasal 46 ayat 2). Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) (pasal 49 ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2).

Sehubungan dengan hal tersebut konsep pendidikan berbasis pada partisipasi masyarakat layak diterapkan, salah satu wujud kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah pembentukan Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan  pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun   jalur pendidikan luar sekolah.

Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan. Komite sekolah dapat terdiri dari    satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan.

Komite sekolah bertujuan untuk mewadahi dan menjalankan aspirasi dan prakarsa  masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan dan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi trasnparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan  mediator.

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari unsur masyarakat dan dewan guru/penyelenggara sekolah/aparat desa dengan anggota sekurang-kurangnya 9 orang.

Tata hubungan antara komite sekolah dengan satuan pendidikan Dewan Pendidikan dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan bersifat koordinatif (http://www.depdiknas.go.id, 2004)

3. Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill Education)

Agar pendidikan dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup yakni memiliki keberanian dari kemauan menghadapi problema hidup dan kehidupan yang wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara kreatif menemukan solusi serta mampu mengatasinya diperlukan pendidikan yang menerapkan prinsip pendidikan berbasis luas (Broad Based Education) yang tidak hanya berorientasi pada bidang akademik atau keterampilan saja tetapi juga belajar teori dan mempraktekkannya untuk memecahkan problema kehidupannya.

Pendidikan dengan berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skill) bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi dan memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah dengan memberi peluang pemanfaatan sesuai dengan yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan untuk bekerja, kecakapan hidup dapat dipilah menjadi kecakapan mengenal diri (kemampuan personal) kecakapan berfikir rasional, kecakapan sosial kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.

Prinsip Pelaksanaan pendidikan life skill adalah :

a. Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku saat ini

b. Tidak menurunkan  pendidikan menjadi pelatihan terintegrasi

c. Penerapan  manajemen  berbasis  sekolah dan  masyarakat   

d. Mengarahkan  peserta   didik agar hidup sehat dan   berkualitas, memperoleh    wacana pengetahuan yang luas dan memiliki keinginan untuk mampu hidup layak (http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id, 2004).

 4. Pengelolaan sekolah Yang Efektif Dan Efisien

Pengertian tentang sekolah efektif dikemukakan oleh Cheng (1994) yakni sekolah efektif menunjukkan pada kemampuan sekolah dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya maupun fungsi pendidikan.  Fungsi ekonomis sekolah adalah memberi bekal kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat hidup sejahtera.  Fungsi sosial kemanusiaan sekolah adalah sebagai media bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat.  Fungsi politis sekolah adalah sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.  Fungsi budaya adalah media untuk melakukan transmisi dan transformasi budaya.  Adapun fungsi pendidikan adalah sekolah sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan pembentukkan kepribadian siswa.

Dalam upaya menuju sekolah mandiri, terlebih dahulu kita perlu menciptakan sekolah yang efektif. Ciri sekolah yang efektif adalah sebagai berikut (i) visi dan misi yang jelas dan target mutu yang harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara lokal, (ii)  Sekolah memiliki output yang selalu meningkat setiap tahun.(iii) Lingkungan sekolah aman, tertib, dan menyenangkan bagi warga sekolah.(iv) Seluruh personil sekolah memiliki visi, misi, dan harapan yang tinggi untuk berprestasi secara optimal (v) Sekolah memiliki sistem evaluasi yang kontinyu dan komprehensif terhadap berbagai aspek akademik dan non akademik.

Disamping efektif sekolah juga efisien dalam penyelenggaraan sekolah . Efisiensi dalam pendidikan artinya pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Sekolah akan dikatakan efisien jika tercapai: i)  penurunan DO dan mengulang kelas, ii) pemetaan mutu sekolah berdasarkan pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Manajemen, iii)  Pengembangan sistem penilaian hasil belajar (penilaian kelas dan ujian akhir sekolah), iv) pengawasan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

5. Kurikulum SMK Edisi 2004

Kurikulum SMK Edisi 2004 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum SMK 1999 sebagai bagian rencana jangka panjang dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pendekatan pemelajaran dalam krikulum 2004 adalah pemelajaran berbasis kompetensi harus menganut prinsip pemelajaran tuntas (mastery learning) untuk menguasai sikap (attitude), ilmu pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills) agar dapat bekerja sesuai dengan profesinya sesuai yang dituntut suatu kompetensi. Untuk dapat belajar secara tuntas, dikembangkan prinsip pemelajaran sebagai berikut :

a). Learning by doing (belajar melalui aktivitas/kegiatan nyata, yang memberikan pengalaman belajar bermakna), dikembangkan menjadi pemelajaran berbasis produksi

b). Indivudualized learning (pembelajaran dengan memperhatikan keunikan setiap individu) dilakasanakan dengan system modular (Anonim, 2004)

 Pelaksanaan kurikulum di SMK mengutamakan: i) penyiapan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dan program keahlian yang dipilihnya, ii). menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dengan mengembangkan sikap professional dalam bidang keahlian yang diminatinya; iii) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, iv) membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dipilih (Anonim, 2004)

D. Kreativitas Dan Inovasi Dalam Memajukan Sekolah Menengah Kejuruan

1. Kreativitas Dan Inovasi Dalam Mewujudkan MPMBS

Strategi untuk mencapai sekolah yang efektif adalah melalui konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Maka kita mengembangkan SMK sesuai dengan rencana strategi yang telah disusun secara bersama oleh para guru.    Dalam Renstra baik jangka pendek atau jangka panjang merupakan hasil analisis SWOT hasil kerja bersama seluruh warga sekolah.

2. Kreativitas   Dan    Inovasi   Dalam   Mewujudkan   Pendidikan    Berbasis       Masyarakat

Kita memahami bahwa sebuah sekolah memerlukan  biaya pendidikan semakin  besar dan mahal untuk menjamin pendidikan yang bermutu. Biaya tersebut diperlukan untuk (i) menyediakan tenaga pengajar yang bermutu, (ii) buku-buku penunjang proses belajar mengakar, (iii) penyediaan sarana praktik untuk menunjang ketrampilan siswa, (iv) ruang belajar dan kantor yang memadai, (v) serta sarana pendukung belajar seperti komputer dengan jaringan internet sebagai sarana belajar.

Keterbatasan dana dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pembiayaan pendidikan tidak harus melibatkan komite sekolah dengan cara menaikkan uang partisipasi dari orang tua/wali murid, namun harus dicari pemecahannya, hal ini dapat dilakukan dengan cara: pertama, menjaring dana secara eksternal dari perorangan terutama pengusaha sukses atau lembaga-lembaga independent yang memiliki dana besar, sebagai misal kita dapat mengundang reuni alumni siswa  yang sekaligus sebagai sarana untuk menjaring dana, kedua, menjalin kerjasama dengan pengusaha atau pusat industri melalui pengembangan berbagai jenis kegiatan produktif yang mendatangkan keuntungan. Seperti pelayanan jasa konsultan membuka usaha kecil, penyedia instruktur  untuk diklat pegawai/karyawan, sekolah sebagai penyalur  tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.  ketiga, Koperasi dan Unit Produksi (sebuah usaha barang/jasa yang dikelola sekolah untuk menghasilkan laba) selalu ditingkatkan dan digalakkan.

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan bentuk pendidikan yang didisain agar tamatan SMK mendapatkan ketrampilan yang diakui oleh dunia kerja/usaha/industri dan sekaligus berpartisipasi penuh dalam proses pendidikan menengah kejuruan. Berikut ini adalah tujuan pelaksanaan PSG :

a.Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

b.Memperkuat “link and match” antara sekolah dengan dunia kerja.

c.Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang profesional

d.Menghargai nilai pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan salah satu pemecahan masalah antara dunia pendidikan dengan pemakai tenaga kerja. Dengan adanya tahap pendidikan yang dilalui oleh siswa dalam dunia kerja/usaha/industri  dengan cara bekerja nyata akan memberikan manfaat yang jelas bagi siswa (peserta didik)

Oleh karena itu SMK tetap akan menjalankan kebijakan PSG dimana dalam pelaksanaan praktik Industri SMK akan bekerjasama dengan masyarakat di dunia kerja/dunia industri. Pendekatan pada dunia usaha dan dunia industri untuk melakukan kerja sama dengan SMK juga  dalam mengembangkan perencanaan, pengembangan materi pelajaran, implementasi kegiatan, dan penilaian program pengajaran

3. Kreativitas Dan Inovasi Dalam Kebijakan Kurikulum 2004 Dengan KTSP

Kurikulum yang berbasis kompetensi akan dimulai dengan membuat guru menjadi profesional. Seorang guru yang profesional dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan profesional, bertindak secara profesional, dan meluangkan segenap waktu untuk kepentingan pengembangan kemampuan profesionalnya. Perilaku guru yang profesional itu, Pertama, guru yang selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan profesional, seperti, kemampuan guru dalam menerapkan sikap dan penguasaan materi ilmu, membaca, menulis, berdiskusi, seminar dan sebagainya. Kedua, guru yang senantiasa bertindak profesional, seperti kemampuan guru dalam menerapkan kemampuan profesionalnya menjadi tindakan, misalnya mengajar secara profesional, melakukan hubungan dengan orang tua peserta didik dengan cara profesional. Ketiga, guru yang mencurahkan waktunya sebanyak mungkin untuk pengembangan kemampuan profesional, yang dilakukan dengan cara penelitian tindakan kelas mengenai penyebab kurangnya motivasi peserta didik yang diajar dengan mengujicobakan metode dan pendekatan lain, kemudian menganalisis perbedaan prestasi belajar yang dicapai peserta didik dari sekolah lain dengan mata pelajaran yang sama (Ikbal, 2000 dalam www.mahasiswa.com).

Oleh karena itu SMK perlu berupaya untuk meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya, antara lain melalui pengiriman guru untuk magang agar memperoleh akreditasi dan sertifikasi dalam kompetensi, pemberian honor dan insentif kepada guru yang relevan dengan pengorbanannya.

SMK  akan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi untuk memenuhi tuntutan persyaratan tenaga kerja. Konsekuensinya  membuat modul pemelajaran, yang disusun bersama oleh guru-guru. Penyusunan modul sebagai bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah, pembangunan nasional dan tuntutan dunia kerja.

Sejalan dengan desentralsiasi pendidikan maka masing-masing sekolah saat ini dipersilahkan untuk menyusun kembali kurikulum 2004 menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendididkan (KTSP). KTSP bukan merubah kurikulum yang ada namun memberi kewenangan sekolah (para guru) siatif, berkreatifitas dalam membangun kembali kurikulum di tingkat pendidikan masing-masing sekolah dengan mempertimbanglan kepentingan daerah, nasional maupun internasional. Ada hal pokok yang perlu dikembangkan sekolah adalah mengenai waktu belajar mengajar, penyusunan kurikulum muatan lokal yang benar-benar harus berdasarkan kepentingan daerah, penyusunan kurikulum pengembangan diri agar siswa memang mampu mengembangkan kecerdasan  intelktual, emosional bahkan spiritual, serta pengembangan mata pelajaran seni budaya di SMK.

4. Kreativitas dan Inovasi SMK sebagai sekolah Berstandar Nasional

Yang dimaksud SMK berstandar nasional adalah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan kejuruan yang tamatannya mendapat sertifikat standar nasional pada satu atau lebih program keahlian . Arah SMK berstandar nasional adalah pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan berorientasi pada penyiapan SDM yang dapat menjadi asset pemerintah daerah sekaligus mempersiapkan tenaga kerja yang memilliki kompetensi dan daya saing untuk menghadapi era global. Tujuan SMK berstandar nasional adalah menghasilkan tamatan yang mampu bersaing baik di tingkat Nasional maupun Internasional terutama menghadapi persaingan pasar bebas ketenaga kerjaan saat diberlakukannya AFTA/AFLA tahun 2003 dan APEC tahun 2010. Sedang kriteria SMK berstandar Nasional adalah :

a.Menggunakan program diklat standar kompetensi nasional dengan pendekatan “ competency Based Training”

b.Memiliki tenaga kependidikan khususnya guru-guru produktif yang memiliki kompetensi bersertifikat nasional, berpengalaman kerja di industri pada bidang yang relevan minimal  1 (Satu) tahun

c.Tersedianya fasilitas pendidikan yang mendukung pencapaian kompetensi tamatan baik milik sendiri maupun melalui kerjasama dengan pihaklain (out sorcing).

d.Menerapkann Manajemen mutu secara konsisten

e.Memiliki institusi pasangan yang berstandar nasional

f.Mendapat dukungan dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kualitas.

g.Nilai ujian nasional 50% dari jumlah siswa mendapat  nilai 7(Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) dan 5,6 (Matematika).

h.Pembelajaran menggunakan modul (tiga modul khusus mata diklat produktif menggunakan bahasa Inggris dalam pengajarannya).

i.Melaksanakan pengujian dan sertifikasi dengan menggunakan perangkat dan prosedur serta mekanisme yang berstandar dan dilakukan oleh assessor yang memiliki otoritas dan diakui secara nasional (lembaga pengujian dan sertifikasi yang terakreditasi). (Anonim, 2004)

5. Kreativitas Dan Inovasi Dalam Teknologi Informasi

Sejak bulan Agustus 1999 progam internetisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Menengah Kejuruan digelar, sudah lebih dari 60 alamat e-mail   SMK maupun guru SMK yang bergabung dengan mailinglist  Dikmenjur. Keuntungan   bila sistem jaringan informasi ini terbentuk,  komunikasi  antar direktorat dengan bidang -PPPG -  SMK - dan instasi lain  akan lebih cepat terjalin.  Misalnya, informasi tentang  kurikulum baru, tempat magang di industri dalam negeri maupun luar negeri,  hibah bergulir, penataran guru/kepala sekolah,  peraturan baru, masalah-masalah di lapangan dan lain lain dapat dengan cepat sampai pada titik-titik paling ujung atau smk yang membutuhkan dengan cepat sekali. Hal ini sangat efisien sekali dan efektif, karena hanya dalam waktu 5 - 10 menit seluruh SMK yang tergabung dalam mailing list dikmenjur akan mendapat informasi yang sama, sehingga mereka dapat menyiapkan segala sesuatunya lebih baik.

Begitu juga komunikasi antar SMK, dalam hal tukar pengalaman dan informasi, akan dapat terjadi dengan baik sekali, sehingga dengan motto "'belajar bersama, saling membantu satu dengan lain", mutu pendidikan SMK dapat ditingkatkan dan menjadi sekolah warga dunia. Contoh lain, siswa SMK 8 Makasar yang sedang magang di Singapura dan Malaysia , dapat berkomunikasi dengan sekolah serta orang tuanya di Makasar setiap minggu, melalui   internet dengan pulsa lokal ,sehingga guru dan orang tua dapat mengetahui kemajuan pelatihan  serta kondisi setiap siswa di negara tersebut (Gatot HP, 1999).

Sehubungan dengan hal tersebut maka SMK sudah saatnya   menyelenggarakan program internet, di mana internet ini digunakan untuk peserta didik maupun para guru. Di samping internet sebagai sarana untuk kegiatan belajar mengajar, juga dapat digunakan sebagai : i) sarana pemberi informasi mengenai SMK beserta produknya. ii)  sarana komunikasi jaringan sekolah yang luar biasa efektif dan efisien  dalam meningkatkan mutu  pendidikan SMK di Indonesia, sehingga tidak ada alasan lagi kurang informasi karena jauh dari pusat dan lain-lain, iii) warnet dapat diambil manfaatnya oleh siswa dan masyarakat industi kecil di sekitar sekolah untuk mengembangkan pengetahuannya serta bisnisnya. Hal ini sebagai salah satu upaya memberdayakan masyarakat di sekitar sekolah melalui penyebaran pengetahuan/modul yang dimiliki sekolah, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan sekolah kejuruan tersebut, iii) menjadikan SMK menjadi salah satu warga sekolah di dunia, iv) adanya homepage SMK dapat digunakan sebagai promosi produk unggulan sekolah maupun kegiatan lain dapat dilakukan dan disebarluaskan, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Terutama bila dikaitkan dengan potensi pariwisata, industri kecil/kerajinan, kesenian dan lain-lain hal ini akan mempercepat roda perekonomian daerah  dan diharapkan dapat meningkatkan PAD.

E. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Untuk mengantisipasi era global AFTA, AFLA, WTO dan APEC kita harus memperkuat kemampuan bersaing diberbagai bidang dengan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam upaya peningkatan SDM, peranan pendidikan cukup menonjol. Oleh karena itu sangat penting bagi pembangunan nasional maupun daerah untuk memfokuskan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu akan diperoleh pada  sekolah yang bermutu, dan sekolah yang bermutu akan menghasilkan SDM yang bermutu pula.

Kebijakan meningkatkan mutu pendidikan untuk mengembangkan SDM adalah : i) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school based management), ii) Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi komunitas (community based education), iii) pendidikan berbasis pada keterampilan hidup (life skill). 

Salah satu penyelenggaran pendidikan adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), yang merupakan lembaga pendidikan dan juga pusat pembudayaan yang perlu ditingkatkan untuk menjadi sekolah bertaraf nasional yang akan menerapkan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

SMK sudah saatnya mempunyai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan mengacu pada konsep MPMBS, Pendidikan berbasis Masyarakat, Pendidikan berbasis pada keterampilan hidup, dan mengacu kurikulum 2004 dengan mendaul kembali menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan memberi wewenang kepada sekolah (guru) menyusun kurikulum yang disesuiakan dengan kebutuhan daerah, nasional maupun internasional dengan mengembangkan diri siswa dalam kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritual. Sekolah  bekerjasama dengan masyarakat/dunia usaha dunia kerja untuk pembiayaan pendidikan, mengupayakan sekolah bertaraf nasional dan membudayakan internet  sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan.

2. Saran

Perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam hal ini pemerintah kota/kabupaten  untuk mewujudkan SMK sebagai sekolah yang mandiri dan otonom serta bertaraf nasional bahkan internasional. Di samping itu dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya kerjasama yang erat antara semua stakeholder seperti kepala sekolah, guru, tenaga pendidik lainnya, staf TU  dan siswa sebagai pemasok, orang tua, pihak dunia kerja/industri, serta Perguruan Tinggi sebagai pelanggan, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, anggota profesi, alumni dan pemerintah termasuk staf Diknas dan pengawas sebagai komplementor.

Pustaka :

Anonim, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Buku 1 dan 2 Jakarta; Depdiknas, 2000

_______, Rencana dan Program Kerja Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 2002, diakses dari http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id, pada tanggal: 10 Oktober 2004

________, Pengembangan SMK Berstandar Nasional Dan Internasional, disampaikan Oleh Subdit Manajemen Sekolah, Direktorat Dikmenjur, Pada Rakor Dikmenjur, Di PPPG Kesenian, Yogyakarta, Tanggal 8-12 Oktober 2002, di akses dari : http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id, pada tanggal: 10 Oktober 2004

________, Kurikulum SMK Edisi 2004, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan dasar Dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2004

________, Program Internetisasi Bidang Dikmenjur Dan SMK Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK,  Pengarahan Direktur Dit. Dikmenjur Dr. Ir. Gatot HP pada penataran calon kepala sekolah di Sawangan Depok Bogor, 20 Oktober 1999

________, Konsep Life Skill Melalui Pendekatan Broad Based Education, paket Pelatihan Kegiatan Asistensi Manajemen SMK,  PPPG Kejuruan Jakarta, 2002

________, Rencana Strategi SMK Negeri 1 Samarinda Tahun 2003-2007, SMK Negeri Samarinda, 2003.

________, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Balitbang Depdiknas, Statistik Pendidikan, Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2000

Cheng, Y.C.  1994.  Planning and Structuring for Development and Effectiveness.  Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong.

Indra Djati Sidi, Pendidikan dan Peran Guru Dalam Era Globalisasi, dalam majalah Komunika No. 25/tahun VIII/2000

Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000

Copyright 2000, Www.geocities.com/Guruvalah, All Rights Reserved