Full Gospel Indonesia

SURABAYA - Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kemarin, tempat penampungan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan itu dikunjungi Direktur Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI Susanti Herlambang. Dihadapan pejabat Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim yang menyertai kunjungan itu, Susanti menjanjikan bantuan untuk Liponsos.

"Melalui APBNP 2007-2008, kami mendapat alokasi dana Rp 3 miliar. Liponsos Keputih adalah salah satu lembaga yang akan mendapat bagian dari jumlah itu. Pemkot harus mengumpulkan data selengkap mungkin tentang Liponsos," kata Susanti kemarin.

Kondisi Liponsos Keputuh dari tahun ke tahun memang sangat memprihatinkan. Saat ini, jumlah penghuninya mencapai 653 orang. Padahal, kapasitas maksimalnya hanya 125 orang. Dampaknya, pemkot juga harus menyediakan dana ekstra dari APBD untuk "menghidupi" penghuni Liponsos.

Sebelum bertemu dengan para penghuni Liponsos, Susanti mendengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Sosial Surabaya M Munif. Dalam penjelasannya, Munif mengkhawatirkan anggaran yang dibutuhkan untuk periode Juli-Desember. "Anggaran untuk Januari-Juli saja sudah 1,5 M. Selanjutnya saya tidak tahu bagaimana," kata Munif.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan Wawali Surabaya Arif Afandi untuk berkeluh-kesah. Intinya, Pemkot merasa cukup berat menanggung beban biaya untuk menghidupi penghuni Liponsos. "Surabaya ini kota yang jadi sasaran urbanisasi. Saya yakin, dari semua penghuni Liponsos bukan dari Surabaya saja. Alangkah lebih bijak jika anggaran utnuk mereka tidak semata-mata ditangung Pemkot Surabaya," keluhnya.

Usai mendengarkan pemaparan, Susanti dan rombongan berkeliling meninjau kondisi Liponsos dan penghuninya. Dia tertarik berbincang dengan perempuan penghuni Liponsos berkewarganegaraan Turki yang bernama Didem Kolunan. Setahun lalu, perempuan berusia 37 tahun itu dinikahi warga dan tinggal di kawasan Keputran Kejambon II/115. Ketika sang suami pindah ke Bali, Didem tak mau ikut. Dia pun dimasukkan di pesantren kawasan Ampel. Di sinilah Didem mengalami depresi, acap mengganggu, dan dilaporkan warga. "Saya datang ke sini karena isi hati. Selengkapnya tanya suami saya. Saya masih belajar berbahasa Indonesia," kata Didem, sambil menutupi mukanya dari kilatan blitz kamera wartawan.

Sebenarnya, Didem mempunya Kartu Tinggal Terbatas dari Dirjen Imigrasi Surabaya yang berlaku hingga 19 Januari 2008. Untuk itu, Wawali memerintahkan petugas segera membawa Didem ke imigrasi agar bisa dipulangkan di negaranya. "Memang, orang tuanya sudah telepon saya tiga kali. Tetapi selalu tidak muncul nomor di HP saya," kata Sugianto, salah satu petugas Liponsos mendukung permintaan wawali.

Seharusnya, acara tersebut juga dihadiri tiga anggota Komisi VIII DPR RI. Mereka adalah Aisyah Baidlowi, Said Abdullah, dan Theodorus Koekartis. Namun, ketiga anggota dewan itu membatalkan berangkat dengan alasan yang tidak jelas.

"Saya sangat menyayangkan ketidakhadiran anggota Dewan. Bahkan hingga sekarang, tiket pesawat yang saya kirimkan ke mereka tidak dikembalikan. Sayang, padahal bisa untuk staf saya yang berangkat," kata Susanti. (ode)