" P ÅP ÇçÏè ¶

Pancasila sejak dahulu kala dikatakan ada karena adanya suatu ‘ materi ‘ pada bangsa Indonesia yang terdiri dari : Budaya, adat istiadat, dan kepercayaan dan merupakan penjabaran dari Pancasila. Dijabarkan sejak 1908 – 1928 dengan intinya kepada hati nurani yang luhur untuk bebas dari penjajahan .

Pada 17 – 08 – 1945 hanya terbentuk negara Indonesia dengan adanya teks ‘PROKLAMASI’ dan itu belum berarti ‘merdeka’.

Pada 18 – 08 – 1945 Pancasila baru menjadi dasar negara…….sedangkan pelaksanaanya ‘baru’ setelah Orde Baru , dikatakan demikian sebab selama 1945 s/d 1965 terjadi perang antar bangsa Indonesia sendiri ( perang saudara ).Point yang mendasari terbentuknya Pancasila ialah :

1. Tuhan yg mrp Causa Prima ( didsari nilai taat dan patuh )
2. Manusia à merupakan kunci kesadaran
3. Masyarakat à persatuan & kesatuan
4. Musyawarah à dikrnkan ada banyak masyaraakat dipastikan juga akan banyak masalah
5. Adil à 7-anya mencari ‘damai’

Point 3,4,5 tersebut diatas merupakan aplikasi kehidupan.Pancasila diangkat sbg sumber dr segala sumber hukum melalui TAP MPRS/XX/66

UUD è

>> Pembukaan : alinea :> konsepsi dasar pengembangan negara ( tdp pd alinea IV neg. adil & makmur)

• Pasal pasal pada UUD tetap hanya saja isinya bisa dirubah sesuai tuntutan jaman sedangkan pada pasal 27 : semua warga negara adalah sama kedudukanya di hadapan hukum , pelaksanaanya tergantung dari kebijakan pemerintah.
• Negara harus demokrasi dengan didasarkan atas hubungan dari atas kebawah dan begitu juga timbal baliknya. Di sutu negara ideal juga harus ada tirani : ketegasan dan otoriter : kontroversial , maksudnya berani bertindak yang memang seharusnya di lakukan bukan atas perngaruh suatu gol./pribadi masyarakat tertentu.

Perombakan kabinet harus berdasarkan tongkat estafet sehingga akan tercapai tujuanya (berani mundur untuk diganti dg yg lebih baik ) dan alih generasi ( berubah warna/ corak ). Juga harus dilaksanakan secara yuridis, yaitu secara konstitusional ( dilaks. Dg peraturan** yg berlaku spt : UU, UUD, TAP )

Pelaksanaan UUD

1. OBYEKTIF à scr konstitusional lewat lembaga lembaga ( spt. Leglislatif, yudikatif & eksekutif )

• dilaks. Melalui kebajikan mutlak bukan kebijaksanaan

                   ( sebab kebijaksanaan artinya relatif )

• pelaksanaan juga harus Imperatif ( mengikat & memaksa ) dg aturan tak tertulis

MPR merupakan suatu lembaga aspirasi rakyat ‘ murni ‘ yang harus beranggotakan personil yg unggul sbg motorik rakyat dalam pembangunan.

Integralistik : dilihat secara keseluruhan.

2. SUBYEKTIF

PROBLEMATIKA PANCASILA ditekankan pada nilai dasar & sifat nasional.

Nilai dasar à kristalisasi & pelaksanaan Pancasila artinya menjiwai & menegarai

Sifat NASIONAL ditekankan pada filsafat bangsa à pandangan hidup membawa nilai nilai bangsa dikembangkan dalam ketetapan MPRS/XX/66 : tertib sumber segala sumber hukum.

Didasarkan pada PENGEJA WANTAHAN maksude penjabaran secara :

1. Formil : berdasarkan konstitusionil ( normatif )
2. Informal : berdasarkan individu ( operatif ) atas dasar niat & kesadaran.

Pada 17/08/1945 à nilai dasar perjuangan yang merupakan konsepsi dasar melalui pembukaan UUD

Pokok pikiran pembangunan :

1. persatuan & kesatuan
2. berkehendak ujudkan keadilan sosial
3. musyawarah mufakat & demokrasi
4. KeTuhanan YME à dasar kepercayaan / agama

DEMOKRASI DAN KONSTITUSI

à Realisasinya à dengan anggapan :

1. secara fundamental
2. political à proses terbentuknya pada kabinet

prinsip demokrasi pada abad 19 / 20 :

• HAM
• Konstitusi

Peranan pemerintah dalam menentukan jalanya negara terjadi adanya suatu keterlibatan dalam berbagai sektor kehidupan dalam masyarakat.( à suatu proses dalam mekanisme pemerintahan ).

• mempertanyakan relevansi realitas dg prinsip Demokrasi sebagai salah satu prinsip hidup negara yangh merupakan fundamental.
• Memberi pijakan secara teoritis atas realitas kepolitikan yang menunjukkan dominasi peran negara.
• Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara sehingga rakyat akan menilai kebijaksanaan pemerintahan negara.

Oleh karena itu ditinjau dari terbentuknya negarar Indonesia lahir dari pengalaman kolonialisme.

Hal yang menjadikan Demorasi salah satu prinsipnya adalah ketatanegaraan : ketegasan, kedisiplinan, kebijaksanaan,. Maka Demokrasi pada peranan negara untuk masyarakat yaitu : untuk menentukan sendiri jalanya terkait pada organisasi negara yang dijamin. Rakyat memberikan suatu ketentuan dalam masalah pokok ( kehidupan dan kebijaksanaan ) sebab didalam kebijaksanaan merupakan inti pokok untuk menentukan kehidupan rakyat dan harus dilihat dari otonomi daerah yg dikembangkan ke otonomi pusat.

Dalam negara hukum pada asasnya Demokrasinya contoh di negara Eropa, hak hak politik rakyat & hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam ketatanegaraan maka timbul gagasan ttg cara membatasi hukum dan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan UU atau Konstitusi tertulis dan tdk tertulis sehingga menjadi konstitusionalisme ketatanegaraan.

Pada konsep Demokrasi abad 19 ditandai dg negara hukum secara formal & bisa disebut sebagai negara pluralisme ( tdk mandiri ). Pada negara yg tidak mandiri, pemerintah hanya bertindak sebagai penyaring berbagai keinginan dari dalam masyarakatnya dan lahir dari aspirasi rakyat dalam inisiatif kebijaksanaanya. Perumusan yuridisnya tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada permulaan abad 20 yang ditandai dg RULE OF LAW , sehingga menekankan cirinya :

1. mengutamakan HAM
2. pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM yg terkait dalam trias politika ( legislatif, yudikatif, eksekutif ).
3. Pemerintahhan berdasarkan peraturan peraturan.
4. Peradilan Administrasi dalam perselisihan ( sekarang peradilan negara )

Konsepsi negara Indonesia pada tabiat dan demokratis pada masyarakat merupakan corak hidup tradisional sebagai kelompok Masyarakat yang ditekankan pada kekerabatan ( ditekankan pada 1928 )

HUKUM DASAR :

1. 1.Hukum tertulis ( UUD )

B. GBHN

Pada pasal 27 berdasrkan pada gagasan semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama sehingga bisa dilihat tinggi & kuatnya hukum pada kedudukanyapada suatu rakyat umum. Di dalam UUD perlu di re- definisikan ( disempurnakan ! ) sesuai dengan dinamika positif yang terjadi didalam masyarakat , didasarkan pada pandangan hidup bangsa & mengikuti keperluan jaman. Pada negara hukum berkaitanm dengan negara republik, Indonesia pada sistim pemerintahanya negara ditegakkan dalam UUD => Indonesia didasarkan atas negara hukum bukan negara kekuasaan absolute sehingga sistimnya konstiitusional dan itu berarti pemerintahanya berdasarkan atas sistim konstitusi.

Pada keterangan hukum dasr menunjukkan bagaimana tinggi & kuatnya kedudukan hukum dan danya konstitusi di asntara kenegaraan masing masing sebab hukum dasar terkait dengan danya suatu norma & kekuasaan tertinggi dalam tata negara. Pada hukum dasar terkait dg adnya GBHN.

GBHN menetapkan asas pembangunan, setiap warga negara penyelenggara hukum harus taat thd hukum & negara menjamin kepastian hukum, oleh karena itu di dalam GBHN, dalam rangka menetapkan sistem hukum nasional bersumber pada Pancasila & UUD.

Pada pembangunan, hukum diarahkan untuk mengatur tugas umum di dalam penataan & penyelenggaraan pembangunan Nasional didukung oleh aparatur negara yang bersih, disiplin, jujur, taat hukum dan mewujudkan keadilan sosial dengan rasa kemanusiaan serta dilengkapi saran prasarana. ( misal : suatu peradilan, kelembagaan sarana hukum ). Pada pembangunan aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pemmbangunan nasional.

PRIORITAS GBHN : Penataan hukum nasional dengan meletakkan pola pikir yang mendasari penyesuaian sistim hukum yang bersumber pada Pancasila & menginvebtarisasikan & penyesuaian unsur unsur ketatanan hukum dalam rangka pembangunan nasional serta pembaruan hukum diikuiti dengan penegak hukum.

 Copyright © f U n' S 2000
Jl. MERGOYOSO 1 - 3 Lantai II OPMC SURABAYA
Telpon: (031)-5404242-5404227 , Fax:(031)5352500
E-mail: [email protected]