Mengingat    

:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Kepada          

:

  1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

  2. Menteri Keuangan;

  3. Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;

  4. Menteri Perhubungan;

  5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

  6. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;

  7. Menteri Pertambangan dan Energi;

  8. Menteri Negara Pekerjaan Umum;

  9. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;

10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.      

                

Untuk

:

PERTAMA

:

Segera membangun prasarana dan sarana di Pulau Sabang dan mengalokasikan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk mewujudkan Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

KEDUA

:

Memberikan segala kemudahan fasilitas di bidang perpajakan, kepabeanan, dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

:

Menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bagi Pulau Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang sesuai semangat otonomi daerah.

KEEMPAT

:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden.