Komnas HAM: Jokowi Bisa Dipanggil Paksa

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriyani, mengatakan, Komnas HAM dapat melakukan pemanggilan ketiga kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bahkan, Komnas HAM dapat memanggil Jokowi secara paksa.

Siane menjelaskan, pemanggilan paksa itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999. "Bisa panggil begitu dan bisa juga tidak. Kita lihat nanti saja, karena kami serius urus warga Pluit ini," kata Siane, ketika dihubungi wartawan, Kamis (16/5/2013).

Menurut Siane, warga bantaran Waduk Pluit sangat mengharapkan adanya dialog terbuka bersama Gubernur Jokowi. Warga menginginkan, dalam relokasi warga tidak diperlakukan secara semena-mena. Selain itu, penempatan personel kepolisian dan Brimob dapat mengintimidasi dan membuat takut warga. Pada pemanggilan yang kedua ini, kata dia, puluhan warga Waduk Pluit sudah memiliki niat baik untuk membuka diskusi terbuka.

Namun, setelah menunggu selama lebih kurang tiga jam, warga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Selain menyesalkan mangkirnya Jokowi untuk yang kedua kalinya, Siane juga menyesalkan sikap Pemprov DKI yang menganggap warga bantaran Waduk Pluit seolah-olah warga liar dan ilegal.

"Padahal mereka sudah lebih dari 20 tahun tinggal di sana. Itu kan berarti sudah resmi dan memiliki KTP," kata Siane. Komnas HAM, kata dia, telah melakukan pemanggilan dengan melayangkan surat sebanyak dua kali. Pemanggilan pertama pada tanggal 8 Mei 2013 dan Jokowi tidak menghadirinya. Pemanggilan yang kedua, pada 16 Mei 2013, Jokowi kembali mangkir.

Siane mengharapkan Jokowi dapat memberikan klarifikasi terkait pengaduan warga yang merasa diintimidasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Intimidasi tersebut mulai dari calo-calo yang selalu menawar rumah warga untuk dibongkar, serta Brimob dan Oknum TNI yang ikut menambah keresahan warga dengan turut berjaga di sekitar Waduk Pluit.

Hal lain yang ingin disampaikan merupakan pernyataan-pernyataan Wagub Basuki Tjahaja Purnama yang memojokkan warga dengan tuduhan komunis dan rakyat miskin yang tidak tahu diri. Dalam agenda yang dirilis oleh Pemprov DKI, seharusnya Jokowi menghadiri diskusi terbuka bersama warga bantaran Waduk Pluit di Gedung Komnas HAM, Latuharhary, pada pukul 14.00 WIB.

Namun tak disangka, Jokowi justru lebih memilih untuk menghadiri acara selanjutnya, yaitu memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Tarumanegara. Rencananya, Jokowi akan mendatangi Komnas HAM seusai ia memberikan kuliah umum, tetapi karena alasan data-data Waduk Pluit yang lupa dibawa, Jokowi akhirnya membatalkan kehadirannya berdiskusi di Komnas HAM.

Editor: Bambang

Di Depan Mahasiswa, Jokowi SindirWarga

Pluit dan Fatmawati

Penulis : Kurnia Sari Aziza | Kamis, 16 Mei 2013 | 19:38 WIB

Dibaca: 43985

 Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat memberikan kuliah umum di Universitas Tarumanegara, Tomang, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2013).

 1TERKAIT:

• Jokowi: Ayo Kita ke Komnas HAM, Eh... Enggak Jadi
• Dijadwalkan ke Komnas HAM, Jokowi Pilih Beri Kuliah Umum
• Jokowi Lega Perkembangan Monorel Pesat
• Jokowi Perintahkan Dinas PU Tuntaskan Gaji Penjaga Pintu Air
• Jokowi Pastikan Penuhi Panggilan Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Tarumanegara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menceritakan berbagai program unggulannya yang belum bisa dijalankan karena masih mendapat penolakan dari beberapa pihak. Seperti megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) layang yang ditentang segelintir warga Fatmawati.

"Untuk MRT saya minta maju selesai tahun 2017. Mereka yang menolak itu cuma 40-an orang dan yang setuju itu jutaan warga. Jadi, untuk apa saya pedulikan yang segelintir warga itu," kata Jokowi di Universitas Tarumanegara, Grogol, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2013).

Meski begitu, Jokowi berjanji akan terus berkomunikasi dan melakukan konsolidasi dengan warga Fatmawati untuk menemukan win-win solution. Menurut dia, kepentingan warga banyak jauh lebih penting dan mengatasi macet merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI yang harus segera terealisasi.

Selain itu, ia juga menyindir kasus yang sedang memanas beberapa pekan terakhir ini, yaitu konflik warga bantaran Waduk Pluit dan pemanggilan Komnas HAM. Jokowi menceritakan, kalau dahulu, Waduk Pluit memiliki luas sebesar 80 hektar dengan kedalaman 10 meter. Kini Waduk Pluit hanya seluas 60 hektar dengan kedalaman 1-3 meter karena telah diduduki oleh warga dengan bangunan ilegal.Dengan keadaan itu, Pemprov DKI ingin menormalisasi Waduk Pluit agar banjir besar beberapa waktu     lalu tidak lagi terjadi lagi di kawasan tersebut. Jokowi mengatakan, DKI telah memberikan segala fasilitas   agar warga mau direlokasi, tetapi faktanya ia justru dipanggil oleh Komnas HAM karena dianggap              melanggar HAM atas warga Waduk Pluit dengan langsung menaruh alat berat tanpa komunikasi terlebih dahulu.                                                                                                                                                         

"Disuruh relokasi malah dibilang melanggar HAM, HAM yang mana? Wong dipindah ke rusun, diberi         tempat tidur, kompor, TV, tinggal masuk kok malah melanggar HAM," kata Jokowi yang langsung                disambut dengan riuh tepuk tangan ratusan mahasiswa yang memadati aula Universitas Tarumanegara. 

Oleh karena itu, Jokowi memohon dukungan agar program-program unggulan DKI dapat segera               terealisasi. Semua program, kata dia, sudah dipikir dan dikaji sematang mungkin. Dia meyakini program-  program tersebut dapat mengantisipasi permasalahan multikompleks di Jakarta, seperti banjir dan macet.Mantan Wali Kota Surakarta itu juga mengimbau kepada para peserta kuliah umum untuk tidak terburu-   buru dalam mengkritik dan menolak program-program unggulan DKI.                                                           

Editor;                                                                                                                                                                                                                                                  Ana Shofiana Syatiri