• 

Peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan kebun binatang di Indonesia adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 35/1997 tentang pembinaan dan pengelolaan Taman Flora Fauna di Daerah, dan surat keputusan Menteri Kehutanan No. 479/Kpts – II/1998 tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut agar seluruh Gubernur dan Bupati di Indonesia melakukan pembinaan dan pengelolaan terhadap flora dan fauna yang ada di daerahnya masing – masing. Sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 479 tahun 1998 tersebut menjelaskan tentang perijinan, kriteria, persyaratan, hak dan kewajiban kebun binatang.
Pendirian kebun binatang di Indonesia harus seijin Menteri Kehutanan dan mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat serta PKBSI (Perkumpulan Kebun Binatang Se-Indonesia). Pengelola kebun binatang juga diwajibkan untuk mengirimkan laporan secara rutin tentang pengelolaan satwa (termasuk penambahan dan pengurangan satwa) ke Menteri Kehutanan melalui staff di bawahnya (Direktorat PKA). Biasanya laporan tersebut dibuat setiap 3 bulan sekali. Setiap satu tahun sekali, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan kebun binatang yang ada di daerahnya.