Mahathir Balik Tuduh John Howard Otoriter

Howard mengatakan dia tidak ingin memanas-manasi persoalan. Tetapi, kata dia kemarin, pernyataan keprihatiannya Senin lalu bahwa situasi di Malaysia bisa berkembang "menuju pendekatan otoriter'' adalah memang benar dan obyektif.

"Memang demikianlah maksud saya,'' kata Howard kepada wartawan di sela-sela kampanye pemilu 3 Oktober mendatang.

Howard mengungkapkan keprihatinannya Senin lalu setelah ribuan warga Malaysia unjuk rasa di Kuala Lumpur menuntut reformasi. Dia juga berkomentar soal penangkapan mantan wakil PM/menkeu Anwar Ibrahim.

PM Malaysia Mahathir Mohamad Selasa lalu mengecam balik pernyataan Howard tersebut. Mahathir menuduh Howard otoriter dan diktator.

"Saya pikir anda adalah seorang otoriter ketika anda melontarkan tuduhan-tuduhan sebelum mengetahui fakta sesungguhnya,'' kata Mahathir kepada wartawan.

"Siapa pun seharusnya mendengarkan kedua belah pihak terlebih dahulu dan baru kemudian menyimpulkan secara logis. Tetapi, kalau ada orang yang hanya membaca berita surat kabar dan kemudian sudah membuat kesimpulan berdasarkan informasi itu, saya kira tindakan itu sikap seorang diktator,'' kata Mahathir.

Namun Howard tetap pada keprihatinannya semula soal penangkapan Anwar. Padahal, Howard sudah berhasil memperbaiki hubungan Australia-Malaysia, dengan menjadikan Kuala Lumpur prioritas pertamanya dalam kunjungan kenegaraan ketika dia menjadi PM pada 1996.

Komentar Santun

"Saya tidak akan makin memperpanas suasana perbedaan pandangan ini,'' kata Howard kepada wartawan. "Namun, saya juga tidak berniat mengubah sedikit pun pernyataan keprihatinan saya itu.''

"Saya mengemukakan pendapat saya itu dengan sangat sopan. Komentar saya itu adalah pernyataan yang moderat, santun, terukur, obyektif, nalar dan sungguh-sungguh tepat,'' papar Howard.

Howard Senin lalu mengatakan, polisi dan alat-alat negara seharusnya tidak digunakan untuk memerangi penentang-penentang politik. "Dalam masalah ini, kita berurusan dengan perbedaan-perbedaan pandangan politik yang bermuara pada kotak suara. Tidak perlu menggunakan kekuatan militer dan kekerasan,'' tambahnya.

Perselisihan antara Howard dan Mahathir ini mengingatkan semua orang pada ketegangan diplomatik yang pernah terjadi antara kedua negara persemakmuran ini.

Pada 1993, hubungan bilateral memburuk dan hubungan perdagangan terancam putus gara-gara PM (waktu itu) Paul Keating menyebut Mahathir "keras kepala''. Sebab, Mahathir memboikot KTT para pemimpin negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).(rtr-gn-52)