Anwar, yang tampil kemarin di pengadilan atas tuduhan korupsi dan perilaku seks menyimpang dengan mata bengkak dan sebelah tangannya memar, menyatakan dia tidak sadar setelah disiksa pada malam pertama penangkapannya 20 September. 

Selain istri Anwar, Wan Azizah, empat anak mereka juga hadir di pengadilan (foto). 

Deplu AS meminta pemerintah Malaysia menyelidiki tuduhan bahwa Anwar disiksa saat berada dalam tahanan polisi. Anwar dipecat sebagai deputi perdana menteri dan menteri keuangan pada 2 September. 

"Kami sangat prihatin dengan berbagai laporan tentang kebrutalan polisi selama penahanan Anwar," ujar Jubir Deputi Menlu James Foley dalam pernyataannya. 

"Semua pemerintahan punya tanggung jawab untuk menjamin keselamatan warga negara yang ditahan. Laporan itu harus diselidiki, dan jika terbukti, maka pendera harus diseret ke pengadilan." 

PM Australia John Howard menyampaikan rasa keprihatinan pemerintahannya yang sangat dalam atas penderaan terhadap Anwar, namun tidak mendukung atau menolak imbauan AS untuk melakukan satu penyelidikan. 

"Saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak mengenai hal itu. Saya hanya kembali menyampaikan keprihatinan tentang apa yang terjadi di Malaysia," katanya kepada satu stasiun radio nasional. 

Howard juga mengulangi pernyataannya pada minggu lalu bahwa Malaysia tengah mengarah kepada kediktatoran. 

"Saya tetap pada apa yang saya katakan," katanya. "Saya khawatir kediktatoran di negara itu semakin nyata. Saya prihatin dengan citra aparat negara yang digunakan untuk menyelesaikan pertikaian politik." 

Sementara itu, Amnesti Internasional menyatakan perlakukan keras terhadap Anwar menimbulkan berbagai kekhawatiran terhadap pemerintahan Mahathir Mohamad. 

"Penanganan Anwar oleh pihak kepolisian menunjukkan pelanggaran besar terhadap hak azasi manusia yang dilakukan pemerintah Malaysia," menurut pernyataan organisasi yang berbasis di London tersebut. 

"Jika tokoh terkenal mendapat perlakuan seperti itu, kami khawatir atas keselamatan mereka yang tidak begitu terkenal dan mereka yang tidak dibolehkan bertemu keluarga dan tidak mendapatkan bantuan pengacara," menurut Amnesti. (jao)